Transportasi Laut Niscaya Tekan Ongkos Logistik

Dunia Usaha

Kamis, 13/11/2014

NERACA

Jakarta – Asosiasi Logistik Indonesia mendukung program Presiden Joko Widodo tentang penggunaan transportasi laut sebagai transportasi utama karena dapat menekan biaya pengiriman. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Riantodi mengatakan, menggunakan media laut sebagai sarana transportasi utama karena lebih murah dibandingkan transportasi darat.

Mahendra mengatakan ketika harga bahan bakar minyak naik maka transportasi darat akan mahal sehingga biaya barang yang didistribuskan menjadi lebih mahal. Ia menambahkan alternatif yang digunakan untuk mengirim barang ialah melalui tranportasi laut. “Penggunaan kapal dalam transportasi laut akan mengurangi jumlah kendaraan darat yang mendistribusikan logistik,” kata dia dikutip dari Antara, Rabu (12/11).

Ia menambahkan mengurangi jumlah kendaraan darat dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak sehingga dapat menekan harga biaya pengiriman barang. Mahendra berharap program kerja ini harus dilakukan dengan cepat dan dikerjakan dengan cepat oleh kabinet kerja sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga berharap presiden jokowi harus mempunya data-data yang faktual dan akurat di lapangan sehingga kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait hal ini, sebelumnya, Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erwin Raza mengatakan pembangunan tol laut dipastikan akan memakan waktu lama karena membutuhkan sejumlah komponen sarana pendukung.

Menurut dia, pembangunan tol laut sebagai program yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo sejak kampanye pemilihan umum presiden lalu paling tidak membutuhkan sejumlah komponen pendukung yakni pengembangan sarana dan prasarana multimoda; prasarana pelabuhan dan pendukungnya; sarana kapal; sistem pengembangan sumber daya manusia. "Jadi tol laut itu tidak sederhana. Kita harus siapkan komponen-komponen utama itu," kata Erwin.

Menurut Erwin, meski masuk sebagai program prioritas pemerintah Jokowi dan sudah dibahas dalam rapat koordinasi dengan jajaran menteri, konsep tol laut masih belum jelas. "Sampai sekarang kan belum jelas konsep tol laut itu seperti apa. Kami harap nanti Kemenko Kemaritiman bisa menginisiasi seperti apa konsepnya," katanya.

Selain konsep tol laut yang belum jelas, masih ada sejumlah tantangan dalam pembangunan jalur yang bertujuan untuk memperkuat sektor maritim Indonesia itu. Salah satunya adalah bagaimana bisa mempersiapkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur laut agar terjadi perputaran ekonomi.

"Yang dikeluhkan teman-teman dari sektor pelayaran adalah mereka tidak bisa bolak-balik. Mereka mungkin bisa berangkat ke pelabuhan tujuan, tapi saat balik kosong. Tidak bawa muatan apa-apa," katanya.

Alternatif lain, lanjut Erwin, adalah dengan menyiapkan angkutan "feeder" (pengumpan) yang membawa muatan dalam jumlah kecil untuk dikumpulkan dan kemudian disalurkan. "Kita tidak bisa paksakan ke pelaku usaha. Makanya kita harus bangun pusat pertumbuhan dulu. Menurut saya, tetap saja ini akan butuh waktu yang panjang," ujarnya.

Proyek pembangunan tol laut merupakan salah satu wujud janji pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperkuat sektor maritim. Percepatan pembangunannya menjadi program kerja utama Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dengan mengkoordinasikan empat kementerian yaitu Kementerian Energi dan Seumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan.

Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan Sugiharjo, pada kesempatan sebelumnya, menjelaskan untuk rencana aksi pelaku dan penyedia jasa logistik terkait multimoda 2011-2015 ada beberapa hal yang perlu dibenahi. "Yang pertama terkait pemberdayaan dan penguatan pelaku dan penyedia jasa logistik," kata Sugiharto.

Pemerintahan Jokowi juga diminta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong partisipasi swasta dalam investasi dan penyelenggaraan di bidang logistik. "Dengan indikator membentuk badan sertifikasi sumber daya manusia dan badan usaha angkutan multimoda (BUAM)," ucap dia.

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa peningkatan efektifitas pelayanan juga merupakan PR pemerintahan Jokowi mendatang. Untuk rencana aksi infrastruktur multimoda 2011-2015 sendiri, Sugiharjo menyebutkan bahwa yang perlu dibenahi pemerintahan Jokowi adalah pengembangan jaringan transportasi multimoda.