Pemerintah Targetkan Bangun 10 Ribu MW - Energi Terbarukan

NERACA

Jakarta - Pemerintah menargetkan dari rencana program percepatan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) dalam lima tahun, 10 ribu MW di antaranya merupakan porsi energi baru dan terbarukan.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Jakarta, Rabu (12/11), mengatakan dengan tambahan 10 ribu MW, maka kapasitas pembangkit yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT) pada lima tahun mendatang menjadi 21 ribu MW.

"Pemerintah targetkan dari program pembangkit 35 ribu MW itu 10 ribu MW berasal dari EBT dan 25 ribu MW dari PLTU," katanya.

Saat ini, total kapasitas pembangkit listrik nasional 52.000 MW di mana 10.700 MW di antaranya dari EBT.

"Kami targetkan pembangkit EBT bisa meningkat dua kali lipat menjadi 21.000 MW dalam lima tahun," ujarnya.

Menurut dia, target 10.000 MW tersebut merupakan skenario optimistis mengingat pembangunan pembangkit EBT membutuhkan waktu lebih lama.

Rida menambahkan pembangunan pembangkit EBT sebesar 10.000 MW memerlukan investasi sekitar 36 miliar dolar AS atau setara Rp430 triliun.

Pemerintah mengundang investor membangun pembangkit EBT. "Kami siap memberikan kemudahan," katanya.

Dia juga mengatakan rencana tambahan pembangkit EBT 10.000 MW itu bersumber dari air sebesar 6.000 MW dan panas bumi 3.500 MW.

Saat ini, kapasitas pembangkit air sekitar 7.000 MW, sehingga dalam lima tahun meningkat menjadi 13.000 MW.

"Sementara panas bumi naik dari 1.400 MW menjadi 4.900 MW," katanya.

Rincian target kapasitas pembangkit EBT dalam lima tahun adalah panas bumi 4.926,5 MW, air 13.393 MW, bioenergi 2.872 MW, surya terpusat 247,41 MW, bayu 44,13 MW, dan arus laut 1 MW.

Saat ini kapasitas pembangkit EBT 10.742,66 MW terdiri atas air 7.572 MW, bioenergi 1.716,5 MW, panas bumi 1.403,5 MW, matahari 48,05 MW, angin 1,87 MW, dan hibrid 0,54 MW.

Sebelumnya, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) mendorong keseriusan pemerintahan Jokowi untuk lebih mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) jika memang pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, MS Sembiring, mengatakan, kalau peningkatan penerimaan negara dari pengurangan subsidi BBM harus dapat dialokasikan dengan porsi yang sesuai untuk mengembangkan EBT. Menurutnya, BBM yang berasal dari timbunan fosil cenderung sudah tidak sesuai secara ekologi maupun ekonomi.

“Harga minyak bumi yang fluktuatif akan selalu memengaruhi iklim ekonomi Indonesia. Kemudian, dari sudut pandang ekologi, residu minyak bumi cenderung merusak lingkungan dan ketersediaannya semakin menipis,” ujar Sembiring.

Data menunjukkan, tambahnya, bahwa sejak tahun 2010 jumlah konsumsi BBM di Indonesia terus merangkak naik. Pada tahun 2010 tercatat konsumi BBM mencapai 38,2 juta kiloliter (kl). Jumlah tersebut naik signifikan menjadi 46,4 juta kl pada tahun 2013. Kemudian, di tahun 2014, hingga bulan Oktober jumlah konsumsinya sudah mencapai 38,4 juta kl.

Sembiring juga menyatakan, dari subsidi BBM Rp 82,4 triliun di tahun 2010, nilainya terus merangkak naik mencapai angka Rp 210,0 triliun di tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 ini, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), nilai subsidi BBM sebanyak Rp 246,5 triliun. “Ke depan diharapkan energi baru terbarukan adalah solusi yang tepat untuk kemandirian energi kita semua,” terangnya.

Sembiring menekankan bahwa keragaman hayati yang dimiliki Indonesia begitu besar, maka dari itu Energi Baru Terbarukan perlu didorong dan ditangani dengan serius untuk dapat menjadikannya sebagai energi pengganti. Sehingga ke depan ketergantungan akan minyak bumi bisa dikurangi.

“Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia sangat banyak untuk diolah menjadi bioenergi. Oleh karena itu, berbekal keseriusan dan ketegasan pemerintah, maka perkembangan bioenergi bisa meningkat pesat," pungkasnya. [agus]

Related posts