Sipil Sanggup Menjadi Kepala BIN?

Oleh: Herni Susanti, Pemerhati Masalah Bangsa

Kamis, 13/11/2014

Sampai saat ini Presiden Jokowi belum menunjuk Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan sipil, ormas dan kepemudaan berharap Presiden Jokowi dapat menunjuk sosok kepala BIN, yang mampu mengubah citra BIN. Dalam konteks ini, Kepala BIN yang berasal dari kalangan sipil dapat menjadi terobosan penting untuk mengkondisikan BIN dengan melakukan pendekatan human intelijen. Sebab, jika kepala BIN dari kalangan sipil yang memimpin, BIN tidak lagi menakutkan rakyat, justru bisa memberi rasa aman kepada negara dan rakyatnya. Sebagai contoh sederhana, para teroris, kaum sparatis, dan penganut ideologi selain Pancasila yang sudah tertangkap maupun yang dalam pengejaran aparat, tidak bisa serta merta dilakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Tetapi mereka juga harus diberi fasilitasi oleh negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak demi menghidupi keluarganya.

Namun, komunitas Intelijen dan jaringan intelijen Indonesia harus menyaksikan dan menerima kenyataan tarik-menarik yang kuat di dalam Pemerintahan Jokowi - JK yang menyebabkan penentuan Kepala BIN tampak demikian sulitnya. Apakah hal ini cermin karena kalkulasi strategis yang memperhitungkan dampak politik dan dukungan publik? “Pemimpin yang baik bukan pemimpin yang menyenangkan semua pihak melainkan yang mampu mengambil keputusan yang benar walaupun ada pihak-pihak yang akan dikecewakan”.

Calon Kepala BIN

Dalam sejarahnya pengangkatan Kepala Intelijen di Republik Indonesia, tidak pernah terjadi kegamangan seorang Presiden dalam memilih orang kepercayaan yang memimpin Intelijen dan selama itu pula jabatan Kepala BIN selalu dari militer. Hal ini memberikan kesan yang sangat dalam ke dalam komunitas intelijen bahwa Pimpinan nasional saat ini belum menunjukkan ketegasan dan keyakinan yang kuat dalam penentuan Kepala BIN. Walaupun sebenarnya formula yang paling tepat adalah Kepala Intelijen harus figur profesional yang dipercaya Presiden dan dapat berkomunikasi erat 24 jam 7 hari dengan presiden, artinya kedekatan dan kenyamanan melebihi segala perhitungan dan desakan berbagai kelompok kepentingan tentang siapa calon Kepala BIN yang layak diangkat.

Untuk itu, sudah saatnya Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada sipil untuk memimpin Kepala BIN. Karena BIN adalah lembaga intelijen sipil seperti tertuang dalam UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sosok kepala intelijen menuntut 100% kerahasiaan, dan klandestien, ibarat seperti hantu informasi yang cepat, akurat dan tepat, bukan tampil dilayar media 100% dan sering memberi pembeberan/pengungkapan. Sosok Kepala BIN dari sipil tersebut, bisa saja di ambil dari lembaga BIN sendiri, seperti misalnya kepada mereka yang saat ini menjabat eselon I di BIN diberikan kesempatan menjadi Kepala BIN, tentunya setelah melalui fit and proper test atau wawancara informal dengan Presiden Jokowi atau Wapres JK, yang sebelumnya juga harus lulus “penyaringan” oleh KPK.

Posisi Strategis

Posisi Kepala BIN tentu sangat diminati oleh banyak pihak, maka menjadi wajar apabila banyak kepentingan yang bermain disana. Mengapa harus dipublikasikan bahwa calon Kepala BIN adalah A, B, dan C dan serba-serbi yang tidak perlu lainnya. Tampaknya seleksi calon Kepala BIN menjadi semakin rumit karena yang lolos KPK lebih dari satu, maka ditunggulah reaksi-reaksi seperti dari LSM, Komnas HAM, dan juga sejumlah politisi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini jelas membuka peluang untuk diajukannya nama-nama baru yang digerakkan oleh ambisi sejumlah figur untuk menduduki kursi Kepala BIN atau mempengaruhi siapa yang akan diangkat menjadi Kepala BIN.

Kepala BIN harus mumpuni, faham dalam membaca situasi dan kondisi dan mampu memberikan saran kepada presiden tentang suatu persoalan atau masalah serta mampu memberikan saran keputusan kepada presiden dari sudut pandang intelijen, yaitu ancaman yang dihadapi.

Berdasarkan kajian scenario and foresight, ada beberapa ancaman yang kemungkinan akan dihadapi Indonesia ke depan (5 tahun pemerintahan Jokowi-JK) terutama terkait dengan permasalahan ekonomi (pengangguran, pelemahan nilai rupiah baik karena kinerja yang memburuk ataupun karena currency war, pelemahan IHSG, utang luar negeri, cadangan migas yang semakin mengecil serta perdagangan-perdagangan bebas seperti MEA, Trans Pasific Corporation, AFTA, CAFTA dll) serta permasalahan sosial budaya (kesehatan, pendidikan, aliran sesat, nilai-nilai budaya internasional semacam lesbi, gay, bisex dan transgender, bonus demografi yang kemungkinan menjadi “malapetaka demografi”, korupsi dll) serta permasalahan yang terkait dengan cyber crime dan air traffic monopoly. Sedangkan permasalahan gangguan keamanan seperti yang terjadi di Papua dan Aceh misalnya termasuk terorisme akan tuntas dengan pendekatan antropologi dan sosiologi, persuasif dan merangkul bukan lagi dengan cara-cara kekerasan. Ancaman-ancaman inilah yang menjadi tugas Kepala BIN ke depan.***