Produsen Berharap Produksi LCGC Berlanjut

NERACA

Jakarta – Para produsen mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) sempat khawatir dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menimbangkan ulang aturan terkait dengan mobil LCGC. Maka dari itu, perwakilan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta agar program LCGC tetap berlanjut.

Ketua Gaikindo Sudirman MR menyatakan bahwa budaya menggunakan transportasi publik untuk beraktivas di Indonesia khususnya Jakarta masih tergolong rendah. Hal ini karena kurangnya transportasi publik yang memadai, sehingga orang memilih kendaraan pribadi. “Saat ini kita mengetahui, tidak ada pilihan bagi masyarakat kalau ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau tidak ada transportasi umum, jadi pakai transportasi pribadi,” katanya, di Jakarta, Rabu (12/11).

Sudirman mengatakan, di negara-negara maju, perkembangan transportasi publik tak berpengaruh pada penjualan kendaraan pribadi. Karena itu, ia tak merisaukan berbagai kebijakan yang dibuat Pemprov DKI yang semakin mendorong warga meninggalkan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi publik. "Masyarakat yang punya kemampuan membeli kendaraan, tetap membeli kendaraan untuk keperluan yang lain," sambungnya.

Berbicara soal transportasi publik tak bisa dilepaskan dari kebijakan low cost green car (LCGC) yang dibuat pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai produsen mobil, Gakindo tetap berharap kebijakan ini dilanjutkan Jokowi. "‎Kami harapkan karena ini kebijakan pemerintah, kami harapkan konsistensi. Jadi kami inginnya lanjut terus seperti ini," ujar Sudirman.

Atasannya, 13% dari total penjualan mobil yang mencapai 1,2 juta unit, disumbang oleh LCGC. Padahal, saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, kebijakan ini sempat ditentang karena dinilai akan meningkatkan daya beli masyarakat karena harga murah dan menyulitkan keinginan Pemprov mendorong orang ke transportasi massal.

Tak ingin berkonflik dengan pemerintah daerah, Sudirman mengatakan, seharusnya Gaikindo diikutkan dalam dengar pendapat pemerintah agar dapat melihat dari sisi produsen kendaraan. "‎Kalau bisa kami berharap pada pemerintah setiap kebijakan yang dikeluarkan Gaikindo diajak untuk berdiskusi jadi lebih umum melihatnya," tukas Sudirman.

Sekedar informasi, Manta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) No 41 Tahun 2013 soal ketentuan mobil murah atau low cost and green car (LCGC) termasuk program low carbon emission seperti mobil listrik, hybrid, biodiesel, dan biofuel. Khusus untuk mobil LCGC pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang diterapkan sebesar 0 persen dengan harga dasar Rp 95 juta.

Wakil Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto awal tahun lalu menuturkan pemberian insentif ini telah menarik tambahan investasi dari merek-merek mobil tersebut. "Kedua menambah lapangan pekerjaan. Itu manfaat PP nomor 41. Dan ketiga transfer teknologi," kata dia.

Menurutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan banyak manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Karena itu peraturan ini harus tetap berjalan di Tanah Air.

“Kalau andai tidak ada PP 41, apa yang akan terjadi. Mereka angkat kaki, dan investasi di negara lain yang mengikuti aturan AFTA. Tiap bulan kapal roro di Tanjung Priok masuk membawa LCGC, masuk ke Indonesia secara CBU. Siapa yang melarang, itu sudah peraturan. Mobil tetap masuk karena AFTA. Jadi mau kita mencegah produksi dalam negeri ya enggak apa-apa, tapi mobil tetap masuk dengan biaya masuk nol persen. Belum lagi kehilangan investasi,” tukas Jongkie.

Sementara saat berkampanye beberapa waktu lalu, Ketua Tim Ekonomi Jokowi-JK, Arif Budimata, menegaskan pihaknya akan mengevaluasi program LCGC karena bertentangan dengan niat penghematan konsumsi BBM bersubdisi. “Ini mau kurangi BBM kok pakai LCGC? Itu contoh-contoh kebijakan inkonsisten. Ujung-ujungnya fiscal deficit jadi tinggi karena kuota terus bertambah. Industri otomotif juga nggak dikendalikan,” kata Arif.

Arif menuturkan konsep kendaraan green car ke depan harus diperjelas. Green car harus memakai BBM non subsidi dengan oktan tinggi seperti pertamax. “Kita kembalikan konsep green car. Apakah mobil yang makan BBM oktan di bawah 90 masuk green car? Green car itu harus pakai low carbon (oktan di atas 90). BBM oktan rendah justru ciptakan karbon lebih banyak karena pembakaran nggak sempurna, lebih boros,” jelasnya.

Rahmat Samulo, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, Indonesia akan menjadi pasar terbesar industri otomotif negara lain. Sebab, negara lain telah menerapkan LCGC. "Ya, siap-siap saja kita jadi pasar negara lain," ujar Rahmat.

Yayat Supriyatna, Pengamat Transportasi dan Perkotaan menilai, sebaiknya pemerintahan Jokowi tetap melanjutkan program LCGC dengan syarat LCGC tidak memakai bensin. "Biarkan bisnis otomotif berkembang. Masyarakat juga tak bisa dilarang punya mobil," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Produksi Tumbuh Lampaui 17%, IKM Yogyakarta Juga Inovatif

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian gencar memacu produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Sektor yang menjadi…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…

BWPT Tengah Bangun Dua Pabrik Baru - Genjot Kapasitas Produksi

NERACA Jakarta – Pacu kapasitas produksi, PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) akan menambah dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…