Pemerintah Pasang Target Pertumbuhan Elektrifikasi 3% Pertahun

NERACA

Jakarta – Pememrintah tengah mengejar rasio elektrifikasi mencapai 99% dalam waktu lima tahun kedepan. Hal itu sesuai dengan target Presiden Joko Widodo. Maka dari itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kemeneterian ESDM Jarman menyatakan bahwa pihaknya akan mengejar target tersebutr dengan meningkatkan rasio sambungan listrik (elektrifikasi) minimal 3% setiap tahunnya.

Ia mengakui bahwa saat ini kebutuhan listrik tengah mengalami peningkatan sehingga dibutuhkan tambahan pembangkit listrik baru untuk menyeimbangkan permintaan tersebut. Saat ini, pemerintah telah menargetkan akan membangun pembangkit listrik mencapai 35 ribu mega watt (MW). "Untuk mencapai target tersebut, salah satu yang akan menjadi andalan adalah memaksimalkan potensi batu bara," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/10).

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak cadangan pasokan batu bara. Sehingga lebih layak diperhitungkan untuk dipergunakan. "Pasokan batu bara yang melimpah sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Diperkirakan hingga 10 tahun ke depan, batu bara akan tetap menjadi pemasok utama bahan bakar pembangkit di Asia Tenggara," kata dia.

Jarman juga menjelaskan, ada beberapa faktor yang harus tetap diperhatikan dalam pemakaian batu bara sebagai bahan bakar pembangkit, yakni keamanan pasokan, keekonomian dan lingkungan. Salah satu yang selalu menjadi sorotan terhadap penggunaan batu bara sebagai bahan bakar terutama faktor lingkungan.

"Ini harus diperhatikan juga, karena batu bara menghasilkan emisi yang cukup besar. Karena itu harus dicari dan dikembangkan teknologi untuk mengurangi emisi, sambil menunggu pengembangan energi baru terbarukan," terangnya. Hingga saat ini, rasio elektrifikasi nasional mencapai 82%, yang lima tahun sebelumnya hanya 65%. Sehingga, target rasio elektrifikasi dalam lima tahun ke depan naik 99% masih bisa terjangkau.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), mengajak para pengusaha dan pemerintah negara-negara sahabat untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu program yang ditawarkan yakni investasi di bidang pembangunan pembangkit listrik.

Menurut Direktur Utama PT PLN (persero), Nur Pamudji, rasio elektrifikasi 99% bisa tercapai dalam kurun waktu lima tahun. “Saat ini, rasio elektrifikasi nasional sudah naik dari 62% jadi 85%,” kata Pamudji. Wakil Presiden Juusf Kalla juga meminta pencapaian rasio elektrifikasi nasional per tahun sebesar tiga persen. Sehingga, dalam lima tahun pemerintahan akan tercapai tambahan 15%.

Menurut Pamudji, beberapa wilayah di Indonesia masih jauh dari rata-rata rasio nasional. Bahkan, di Pantai Timur Riau dan Gorontalo ada daerah dengan tingkat rasio elektrifikasi 40%. “Rasio ini dikembangkan sejalan dengan pengembangan jalan. Jaringan listrik mengikuti jaringan jalan,” ucapnya.

Pemerintah memang memiliki target untuk membangun pembangkit listrik dengan total daya 35 ribu megawatt. Salah satu program pendukung target tersebut adalah pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA) di Waduk Jati Gede, Jawa Barat. Menurut Pamudji, saat ini PLN sudah memiliki kontraktor.

Sedangkan soal relokasi dan lahan, menurut Pamudji, sudah menjalani proses pengurusan izin. Dia mengklaim Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan telah siap membantu percepatan proses izin dan pembebasan lahan.

Ditambahkan Nur Pamudji, menegaskan pihaknya mampu memenuhui pertumbuhan konsumsi listrik sebanyak 25 ribu MW. Tambahan tersebut akan diperoleh dari pembangkit milik PLN dan dari Independent Power Producer (IPP). “PLN bisa (penuhi kebutuhan). 25 ribu MW bisa. 25 ribu MW tambahan kapasitas listrik yang nanti dipasok dari proyek sebagian pembangkit PLN dan sebagian Independent Power Producer,” kata Nur Pamudji.

Penambahan pasokan listrik sebanyak 25 ribu MW dalam waktu lima tahun merupakan tugas berat bagi PLN. Pasalnya, jika tak terealisasi, Indonesia terancam krisis listrik pada 2018, “Kebutuhan listrik kita lima tahun mendatang 25 ribu MW. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus maka harus ada peningkatan rasio elektrifikasi,” ujarnya.

Rencananya, dalam waktu dekat PLN akan melakukan kajian untuk pemenuhan pasokan listrik sebanyak 25 ribu MW tersebut lalu dilaporkan ke Menteri ESDM, Sudirman Said. “Dua minggu lagi saya sanggupi. PLN akan datang kembali dengan rencana detail, bagaimana sampai 25 ribu MW itu (tersedia). Opsi-opsinya apa saja. Kami lagi siapkan sekarang,” ujarnya.

Sebagai informasi, pertumbuhan konsumsi listrik di 2015 sebesar 7-8% dan permintaan tenaga listrik per tahun adalah sebesar sembilan persen. Sedangkan penambahan daya listrik sebesar 5.000 MW. Sehingga setiap tahun ada minimal tiga juta sambungan baru. Pada 2013, tercatat konsumsi listrik telah mencapai 876 kWh per kapita. Jumlah ini akan terus meningkat hingga 1.300 kWh per kapita pada 2020 sehingga dibutuhkan kesiapan penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan konsumsi listrik dan permintaan tenaga listrik.

Di pihak lain, soal pembangkit listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap agar pembangkit yang ramah lingkungan seperti pembangkit biomassa dan biogas bisa menggantikan peran dari pembangkit listrik yang masih menggunakan energi fosil seperti minyak dan batubara. Pasalnya, kedua sumber energi tersebut, diperkirakan cadangan tidak akan bertahan lama dan nantinya akan habis seiring dengan waktu pengunaannya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengungkapkan bahwa pemerintah berharap banyak dengan pemanfaatan pembangkit yang suistanable energi. “Jadi pembangkit dengan memanfaatkan biomass dan biogas sangat penting sekali, kalau dari segi harga gas memang lebih murah,” ungkap Jarman di Jakarta, minggu ketiga bulan lalu.

Ia menyebutkan bahwa hal itu juga sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomer 27 tahun 2014 tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik biomasa (PLTBm) dan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTg) yang dikelola oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Meski memiliki harga yang lebih murah, Jarman menyebutkan dengan mengandalkan energi baru terbarukan tersebut harus dibentuk terlebih dahulu ketersediaan pasokannya. “Kalau tidak ya pakai BBM, karena opsi terbatas, dari pilihan itu tentu ini menjadi pilihan yang menarik,” tukas dia.

Related posts