NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menargetkan ekspor dalam lima tahun ke depan bisa meningkat sampai 300%, artinya setiap tahun harus ada peningkatan ekspor mencapai 60%. Namun begitu, Direktur Fasilitas Ekspor Impor Kementerian Perdagangan, Bambang Jaka Setiawan menyatakan bahwa untuk mencapai target tersebut maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar diberi kemudahan dalam melakukan ekspor, salah satunya soal perbaikan armada angkutan pelabuhan.

Bambang mengakui bahwa untuk mencapai target tersebut banyak sekali hambatan-hambatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. “Target dalam 5 tahun ada peningkatan ekspor 300%, artinya setiap tahun paling tidak ada pertumbuhan ekspor 60%. Tetapi kami masih menghadapi banyak permasalahan untuk peningkatan ini seperti tingginya cost logistic yang mencapai 25% dalam biaya transportasi barang-barang ekspor,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/11).

Biaya logistik di Indonesia dikenal cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Salah satu permasalahannya adalah pada moda alat angkut barang seperti truk di pelabuhan. Menurut dia, saat ini jumlah armada truk untuk menopang kegiatan ekspor sebanyak 14.057 unit. “Tetapi 60% nya merupakan truk berusia diatas 10 tahun dan 23% adalah truk berusia 5 tahun hingga 10 tahun,” lanjutnya.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi menyatakan bahwa masa pakai angkutan truk yang boleh beroperasi di wilayah DKI Jakarta, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok dibatasi maksimal 10 tahun. “Oleh sebab itu, kami berharap Dinas Perhubungan Pemda DKI Jakarta dapat mempertimbangkan penurunan atau membebaskan pajak kendaraan untuk armada angkutan khusus pelabuhan seperti truk supaya mereka bisa meremajakan angkutannya,” tandasnya.

Tiga Kendala

Di sisi lain, Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta mendesakkan tiga kendala pengembangan usaha angkutan pelabuhan yang mesti segera direspons pemerintah maupun pengusaha angkutan itu sendiri. Demikian disampaikan Ketua Angsuspel Organda DKI Jakarta Gemilang Tarigan.

Pertama, mendesak perlunya mengasuransikan muatan/barang yang diangkut untuk menghindari kerugian jika terjadi klaim. Pasalnya, sesuai dengan UU No:22/2009 tentang Angkutan di Jalan Raya, sudah mengamanatkan agar semua muatan wajib diasuransikan. “Angsuspel mencatat, bahwa sampai saat ini masih sangat kecil kesadaran operator angkutan barang dan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang mengasuransikan muatan atau kargonya, yakni tidak lebih dari 10%,” ujarnya.

Hingga kini jumlah armada truk/trailer yang melayani angkutan barang maupun peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok lebih dari 16.000 unit. Kedua, kata dia, mendesak segera diimplementasikan truck booking & return cargo system (TBRCs) di Pelabuhan Tanjung Priok untuk menanggulangi / menghindari kemacetan di jalur distribusi Pelabuhan Tanjung Priok. Sebab, kata dia, melalui penerapan system TBRC tersebut, perlu disediakan lahan kantong parkir bagi angkutan pelabuhan. “Artinya, ini supaya penumpukan kendaraan /trailer tidak terjadi di sepanjang jalan sekitar pelabuhan,” paparnya.

Ketiga, menyangkut peremajaan armada angkutan barang dan peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok agar pemerintah segera turun tangan untuk membantu dan memberikan stimulus karena sesuai Perda DKI Jakarta No.5 / 2014 (pasal 51) tentang transpotasi, bahwa usia kendaraan truk/trailer maksimal usia 10 tahun. Terkait dengan peremajaan armada pelabuhan di Tanjung Priok itu, kata Gemilang, data Angsuspel Organda DKI menyebutkan , per 1 Juni 2014, terdapat 43% usia kendaraan trailer diatas 15 tahun, di atas 10 tahun 16%, usia kendaraan 1-10 tahun mencapai 41%.

Tak hanya itu, beberapa waktu lalu, tiga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yakni PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), PT. Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) dan PT. Marga Mandalasakti (MMS), kompak memberlakukan operasi kendaraan angkutan barang overload. Hasilnya adalah 75% dari sampel kendaraan yang diperiksa, telah melanggar aturan karena bebannya terlalu berlebih.

Direktur Operasi CMNP Suarmin Tioniwar mengatakan, penertiban dilakukan untuk keselamatan bersama. Pasalnya kata dia, begitu banyak kejadian kecelakaan karena kendaraan overload. Selain itu, kendaraan yang overload juga membahayakan pengemudi lainnya. “Sebelumnya saat kami melakukan sosialisasi, dari 200-300 kendaraan yang disampel, 75% overload. Kami berpendapat, harus ada tindakan selanjutnya. Yakni penindakan secara hukum. Kalau tidak ada tindakan hukum, akan terus begitu. Ini tanggungjawab kami pengelola jalan tol," terangnya.

Pada kesempatan sebelumya, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk merevisi target ekspor Indonesia 2014, dari sebelumnya US$190 miliar menjadi kurang lebih US$180,5 miliar atau turun sebesar lima persen.

Penurunan target ekspor 2014 tersebut tercatat lebih rendah daripada pencapaian pada tahun 2013, karena pada saat itu Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor senilai US$179 miliar, sementara realisasinya mencapai US$182,6 miliar. Kemendag menyebut keputusan tersebut akan diambil setelah melihat kondisi yang ada dalam waktu dua minggu ke depan, hal tersebut khususnya berkaitan dengan turunnya harga crude palm oil (CPO) yang merupakan komoditas andalan ekspor Indonesia.

Penurunan harga CPO sudah mulai terjadi sejak awal Januari 2014 lalu, dimana pada saat itu tercatat harga CPO sebesar US$920 per metric ton, sementara saat ini sudah berada pada level US$726 per metric ton.