Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Dalam menjalani kehidupan apapun, faktor perilaku yang bersifat konsisten pada dasarnya sangat diperlukan. Konsisten dalam berfikir dan bertindak. Sikap dan perilaku ini yang diperlukan dari sosok seorang pemimpin nasional yang berpengaruh, seperti presiden, wakil presiden dan para petinggi negara yang lain.

Masyarakat pada strata kehidupan apapun yang hidup dalam suatu negara pasti akan selalu mencermati sepak terjang pemikiran dan tindakan pemimpin nasionalnya, dalam hal ini adalah presiden menjadi barometer utama yang dirujuk oleh masyarakat apakah dirinya dapat dipercaya ucapan dan tindakannya ketika memimpin sebuah negara.

Jika pikiran, ucapan dan tindakannya dianggap konsisten oleh masyarakat luas, maka inilah yang menjadi harapan bagi mereka, karena dengan begitu peluang bagi masyarakat untuk ikut mengkapitalisasi aset yang dimilikinya ada prospek positif yang bisa diharapkan.

Namun bila dalam perjalanannya ternyata pikiran, ucapan dan tindakannya dipandang tidak konsisten tentu reaksi masyarakat akan menjadi ragu apakah negeri ini dapat menjadi lahan yang subur dan tepat untuk mengkapitalisasi asetnya.

Karena itu, dalam konteks bernegara di republik ini, khususnya dalam kerangka menjaga stabilitas ekonomi diperlukan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang berkualitas dan konsisten. Para investor, para pelaku pasar, dan masyarakat memerlukan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendapatkan kepastian hukum agar proses kapitalisasi aset produktif yang dimilikinya dapat meningkatkan nilai tambahnya di negeri ini.

Sekarang semua pihak menunggu tindakan nyata dari pemerintah yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden Jokowi-JK, setelah pikiran dan ucapannya dapat kita rekam saat pidato kampanye pilpres yang lalu. Masyarakat Indonesia dan dunia sudah tidak sabar menunggu kebijakan ekonomi apa yang akan dikeluarkan dalam lima tahun ke depan.

Mampukah presiden selaku CEO di pemerintahan dapat berhasil memimpin kabinetnya, dan mampu memimpin gubernur/bupati/walikota untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para investor, pelaku pasar dan masyarakatnya. Saat ini kita baru membaca agendanya saja yang dituangkan dalam Nawa Cita. Belum nampak kerangka besarnya dalam spektrum kebijakan ekonomi yang bersifat menyeluruh yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Yang kita saksikan saat ini nampaknya para menteri sedang sibuk "belajar" blusukan. Mudah-mudahan tidak keblusuk saat blusukan karena tidak pernah bekerja dengan cara blusukan.  Sebaiknya tidak membuat langkah dan tindakan yang dapat membingungkan masyarkat karena masyarakat hanya butuh kepastian dan konsistensi dari keputusan yang diambil oleh pemimpinnya.

Masyarakat Indonesia mulai akhir tahun 2015 akan resmi menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai pihak yang dipimpin, masyarakat pasti akan bertanya dan menunggu kebijakan resmi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, baik di bidang poiltik, ekonomi, dan budaya karena kita tahu ketiga isu tersebut adalah merupakan pilar bagi terbentuknya MEA.