KKP Moratorium Izin Kapal di Atas 30 GT - Selama Enam Bulan

NERACA

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan berdasarkan aturan yang sudah ditandatangani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mulai awal November kami mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara (moratorium) izin kapal baru dan mengkaji ulang seluruh izin tangkap kapal ikan di atas 30 Gross Tonnage (GT) selama 6 bulan ke depan. “Moratorium resmi diundangkan selama 6 bulan kedepan ijin kapal di atas 30 GT dihentikan sementara,” tegas Susi kepada wartwan di Jakarta, Selasa (11/11).

Dirinya juga menyebutkan saat ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyusun aturan yang sesuai dan pas untuk diikuti oleh semua investor yang mempunyai kapal. “Kita menginginkannya semua kapal yang mengambil ikan dari laut Indonesia didaratkan, diprosesing, dan porpolionya di Indonesia atas nama Indonesia. Aturan nantinya tidak ada lagi kapal yang hanya ambil ikan dibawa ke negara mereka,” imbuhnya.

Meski demikian, dirinya mengakui tidak anti investor siapa pun dari manapun yang mau menamkan investasinya di Indonesia di sektor perikanan diterima asalkan mengikuti aturan yang ada jangan seenaknya saja hanya ambil ikan negara mereka yang diuntungkan. “Kalau ada investor mau masuk tidak masalah, asal jangan mau untung sendiri,” tegasnya.

Oleh karenanya, saat moratorium kapal diberlakukan, dirinya terus mengkaji penerapan sistem baru agar pelaku usaha mendapatkan izin tangkap ikan. Susi mencoba metode pengeluaran izin tangkap tidak lagi berbasis modal penangkapan ikan tetapi diubah menjadi modal investasi di pengolahan dan bisnis perikanan.

Intinya, jika pelaku usaha ingin mendapatkan izin tangkap harus memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) sehingga menciptakan nilai tambah. Aturan ini berlaku bagi investor asing dan lokal.

"Jadiclearaturan dari kita. Izin tangkap tidak ada kalau tidak adaprocessing. Sehingga produknya (ikan laut)landing, proses, ekspor, hingga portofolio masuk ke kita. Ini sebuah komitmen," jelasnya.

Namun setelah izin tangkap diberikan, pelaku usaha juga harus menaati aturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Seperti pembatasan kuota tangkap, pembatasan zona tangkap, pembatasan waktu tangkap, jenis ikan yang diperbolehkan ditangkap, serta alat tangkap yang boleh digunakan.

Mengingat, saat ini dari 5.329 kapal besar bertonase diatas 30 GT yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, 20 persen kapal berbendera asing. Selama ini, lanjutnya, setiap kapal hanya berkontribusi sebesar Rp90 juta melalui pembayaran retribusi perizinan kapal penangkapan ikan. Padahal dalam sekali melaut, setiap kapal dapat menghasilkan ikan hingga 2000 ton. Tentunya nilai yang diperoleh tersebut sangat besar jika dibandingkan nilai pendapatan negara yang disumbangkan. “Oleh karenanya semua harus ditata ulang, agar hasil laut nusantara dapat memberikan sumbang sih terhadap kesejahteraan masyarakat, dan menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Mulai Wajib Dilaporkan ke Pajak - REKENING NASABAH DI ATAS Rp 1 MILIAR

Jakarta-Kalangan perbankan, lembaga keuangan dan manajer investasi mulai hari ini (20/2) dapat mendaftarkan data rekening nasabah minimal Rp 1 miliar…

BFI Finance Kantungi Izin Usaha Syariah

Perusahaan pembiayaan, PT BFI Finance Indonesia Tbk telah memeroleh persetujuan perizinan pembukaan unit usaha syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…