NERACA

Jakarta – Peserta uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) calon direksi Pertamina dinilai tidak memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tata kelola migas. Untuk itu, Kementerian BUMN didesak untuk tidak meloloskan kandidat karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Ini berbahaya jika proses seleksi calon direksi BUMN Perminyakan itu tetap dilanjutkan. Kandidat kuat Rinaldi Firmansyah, mantan Dirut PT Telkom, terkesan dipaksakan. Padahal dia tidak memiliki kompetensi di industri migas. Sedangkan untuk memimpin perusahaan sebesar Pertamina harus memiliki background pengalaman dan pengetahuan tentang migas dari hulu hingga ke hilir,” ucap peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo di Jakarta, Selasa (9/11).

Karyono menegaskan, proses seleksi itu tidak boleh dilakukan secara tertutup karena membuka peluang timbulnya penyimpangan. Pasalnya, sebagai National Oil Company, Pertamina memiliki peranan yang sangat strategis guna menggerakkan perekonomian nasional.

Beredar kabar seputar nama kandidat direksi Pertamina yang mengikuti fit and proper, yaitu Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso, (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto, (Dirut Semen Indonesia), dan Rifnaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom).

Menurut Karyono, dari sejumlah kandidat yang menjalani fit and proper test calon direksi Pertamina, tidak ada satu pun yang memenuhi persyaratan kompetensi di bidang tata kelola minyak dan gas. “Padahal, untuk memimpin perusahaan sekelas Pertamina, si kandidat harus berpengalaman dan menguasai pengetahuan tentang migas mulai dari hulu sampai hilir,” tukasnya.

Kementerian BUMN telah menunjuk PT Daya Dimensi Indonesia (DDI), perusahaan manajemen konsultan guna memberikan penilaian terhadap calon direksi Pertamina. Owner PT DDI disebut-sebut merupakan kolega dekat dari kakak kandung Menteri BUMN Rini Soemarno, yaitu Ongky Soemarno.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha menyayangkan apabila memang pihak swasta yang ditunjuk Kementerian BUMN itu memiliki kedekatan dengan kerabat Menteri BUMN era Kabinet Kerja itu. “Saya pikir harus dihindari hal itu, jangan sampai ada sinyal-sinyal negatif yang meragukan Pemerintah,” tegas Satya.

Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan penunjukan PT DDI yang ditugaskan untuk memberikan penilaian calon direksi Pertamina. “Itu untuk assessment mengenai orang saja supaya kita ada benchmark. Tujuan kita ke depan ingin CEO BUMN ataupun direksi BUMN bisa global standard, maksudnya memenuhi standar perusahaan internasional. Tentu kita harus mampu bersaing,” ujarnya.

Namun, Rini membantah kabar yang menyebutkan perusahaan konsultan yang berlokasi di kawasan Mega Kuningan tersebut berafiliasi dengan kerabatnya. “Tidak benar kalau berafiliasi dengan kakak saya, silakan cek saja sendiri,” tukasnya.