NERACA

Jakarta – Forum Masyarakat Sipil Untuk Kebijakan Luar Negeri menyebut, lawatan Presiden Joko Widodo ke luar negeri dengan menghadiri 3 forum regional dan internasional yaitu APEC (Beijing China), ASEAN (Nay Pyi Taw, Myanmar)  dan G20 (Brisbane, Australia) mempunyai arti penting baru pemerintahan baru Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo yang mengedepankan diplomasi pro-rakyat sekaligus mensinergikan cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim.

Melalui keterangan pers yang dikutip Neraca, Selasa (11/11), Forum tersebut mendesak Presiden Joko Widodo secara konkrit hendaknya menyuarakan agenda-agenda diplomasi pro-rakyat di tiga pertemuan itu. Pertama, melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri. Hingga saat ini buruh migran Indonesia masih diabaikan dalam diplomasi Indonesia bahkan dilupakan menjadi agenda yang harus diperjuangkan oleh Indonesia di Forum APEC, ASEAN dan G20.

Kedua, memastikan perundingan perdagangan tidak merugikan masyarakat ekonomi kecil dan menengah seperti petani, buruh, perempuan, anak dan nelayan. Pemerintah tidak bisa serta merta membuka pasar di Indonesia tanpa terlebih dahulu mamastikan masyarakat kecil mampu bersaing dengan pasar dengan kemampuan yang cukup. Saat ini, sebagian besar petani di Indonesia adalah petani pemilik lahan kurang dari 2 hektar dengan teknologi pertanian yang minim. Menjadi sulit ketika petani harus berhadapan dengan produk pertanian dari petani-petani di negara lain yang sudah memiliki tekhnologi tinggi.

Ketiga, memastikan investasi dapat memperkuat ekonomi nasional dan menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua dan memperkuat ekonomi nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan dalam tiga tahun terakhir terjadi terjadi peningkatan investasi sebesar 30%, namun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,14 juta orang di tahun 2012. Jumlah angkatan kerja yang mampu diserap terus menurun, namun investasi terus meningkat. Ini menunjukkan investasi belum berhasil menciptakan lapangan kerja apalagi lapangan kerja yang layak bagi semua.

Keempat, memastikan kebijakan ekonomi seperti ekspor-impor dan investasi tidak merusak lingkungan hidup dan bukan bagian dari matarantai suplai pemasok komoditi yang menggerakkan perbudakan modern terhadap anak, buruh dan perempuan. Data menunjukkan ekspor Indonesia 26,7% bergantung pada komoditas bahan mentah khususnya produk perkebunan seperti sawit, mineral dan tambang yang kesemua ini merusak lingkungan. Beberapa produk komoditi ekspor Indonesia diolah dari organisasi produksi yang masih mempekerjakan anak, membayar upah buruh dibawah standar kelayakan serta tidak menghargai hak-hak perempuan.

Kelima, memastikan pemerintah Indonesia wajib mempertahankan komitmennya memberlakukan larangan ekspor untuk bahan mentah (raw material), sesuai UU Minerba No 4/2009. Kebijakan ini setidaknya sebagai upaya mempromosikan pengolahan domestik dan meningkatkan kapasitas perekonomian dari sisi penerimaan. Meskipun kebijakan ini selalu ditentang dalam fora internasional, namun pemerintah wajib mengedepankan kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia.

Keenam, memperkuat kerjasama perpajakan dalam rangka mencegah pelarian uang (illicit financial flow). Berdasarkan studi Global Financial Integrity (GFI, 2013), diperkirakan sebanyak US$946,7 miliar di tahun 2011 aliran dana dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Total dana keluar dari 2002 hingga 2011 mencapai US$5,9 trillion. Indonesia berada pada posisi tujuh dari 15 negara berkembang yang mengalami kerugian paling besar akibat praktek tersebut. Tercatat sebanyak US$ 181,827 juta dana keluar dari Indonesia selama sepuluh tahun dari 2002 hingga 2011. Salah satu modus illicit financial flows adalah penghindaran pajak dan pelarian pajak.

Ketujuh, mengurangi ketergantungan Indonesia dengan utang luar negeri terutama utang yang tidak menghormati HAM dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun rasio utang luar negeri Indonesia terus menurun, tidak berarti Indonesia leluasa membuka diri dengan utang-utang yang potensial melanggar HAM dan merusak lingkungan terutama utang-utang yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur.

Kedelapan, mendesak adanya kebijakan pendanaan iklim yang melindungi negara berkembang dengan mendorong program adaptasi Iklim. Kesembilan, menolak kerjasama internasional dan investasi yang mengedepankan pengadaan tanah skala luas untuk pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan proyek infrastruktur yang mengakibatkan perampasan tanah-tanah masyarakat lokal (petani kecil, masyarakat adat dan nelayan). Kesepuluh, menjadi pendorong kekuatan kelompok-kelompok negara berkembang dan miskin untuk berhadapan dengan negara-negara maju dan korporasi multinasional terutama dalam perundingan perubahan iklim, perundingan perdagangan, juga perundingan lainnya.