Sepekan setelah melantik kabinetnya, Presiden Jokowi meluncurkan program perdananya,  yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebelumnya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga meluncurkan kartu serupa yakni, Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Presiden berkeinginan agar  masyarakat Indonesia segera mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari program sebelumnya.  KIS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. Sedangkan program KKS, dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang mampu, dan kedepannya bantuan ini diusulkan dalam bentuk e-money untuk menggerakkan usaha yang produktif. Sementara itu  KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa, dipastikan jumlah tersebut akan bertambah karena  ke depannya siswa rentan miskinpun juga akan mendapat bantuan tersebut.

Peluncuran ketiga kartu tersebut mendapat sambutan posistif dari masyarakat, kepada Beritasatu.com, Nasikun (51) warga RT012/RW02, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, mengaku mengantre di Kantor Pos untuk mendapatkan tiga kartu tersebut serta mengambil dana dari Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera dengan cara mencocokkan PIN (Personal Identification Number) yang didapat setelah mengaktifkan sim card dari kartu tersebut ke petugas loket. Nasikun yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan masih tinggal mengontrak mengaku dana serta kartu-kartu yang dia dapatkan bisa membantu meringankan beban hidup keluarganya. Sangat bersyukur bisa mendapat kartu seperti ini, apalagi untuk kartu Indonesia pintar dan sehatnya, berguna banget di tengah biaya-biaya yang serba mahal. Senada dengan Nasikun, Siti Suryani (49) warga RT07/RW01 Kelurahan Kebon Bawang juga merasa bersyukur bisa mendapatkan kartu-kartu tersebut, dia memiliki harapan bagi pemerintahan Jokowi. Kalau bisa pemerintah yang sekarang ini lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan ketrampilan khusus, jadi masyarakat lebih produktif dan bisa bertahan apabila harga BBM naik sekalipun.

Sementara itu Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi mengatakan  produk tersebut sangat membantu daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Peluncuran program tersebut juga mendapat apresiasi dari Ketua DPR, Setya Novanto karena program-program ini berpihak kepada rakyat kecil. Sedangkan Wakil Ketua DPR,  Fahri Hamzah mempertanyakan tender pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab saat dua kartu itu dirilis, DPR tidak dilibatkan dan tidak memiliki legalitas hukum. Meski itikad pemerintah baik, tapi legalitas harus sesuai prosedur dan hukum agar program tersebut tidak  menjadi masalah hukum ke depannya. Permasalahan terkait ketiga kartu tersebut sudah jelas, tidak menggunakan anggaran negara tetapi berasal dari dana tanggung jawab sosial sejumlah BUMN.

Kenaikan Harga BBM

Konon, Presiden Joko Widodo memutuskan akan menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp.3.000 per liter atau sekitar 46,1 persen, dari Rp.6.500 per liter sehingga menjadi Rp.9.500 per liter paling lambat awal tahun 2015  mendatang.  Rencana tersebut terus dimatangkan,   Wakil Presiden, JK  menggelar rapat kabinet terbatas terkait subsidi BBM bersama sejumlah kementerian, di kantor Wakil Presiden RI, di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah peserta rapat tersebut antara lain Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian, Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Menusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Rudiantara, serta Dirut Pertamina.

Terkait rencana kenaikan BBM tersebut, sejumlah kalangan menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan ujian perdana bagi  pemerintahan baru Jokowi-JK,  subsidi BBM yang dipraktekan selama ini sebagai bisul dan bahkan tumor bagi anggaran negara. Sedangkan kenaikan harga BBM bersubsidi dipandang sebagai operasi pengangkatan tumor serta upaya penyehatan kembali anggaran negara.

Dilain pihak publik dikejutkan dengan adanya pernyataan beberapa  anggota DPR dari PDIP sebagai Parpol pengusung Jokowi-JK yang menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Politikus PDIP, Arya Bima menegaskan wacana kenaikan harga BBM bukan berasal dari Presiden Joko Widodo tetapi merupakan wacana JK.  Anggota Dewan  dari Fraksi PDIP lainnya,  Effendi Simbolon mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilainya sangat bernafsu untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Padahal Presiden Joko Widodo biasa saja menyikapi rencana kenaikan itu.

Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menegaskan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan program yang disusun Wapres JK bersama dengan Presiden Jokowi dan partai politik pendukung keduanya. Husain mengaku heran jika ada politikus PDI Perjuangan yang menyudutkan JK seolah-olah program tersebut atas keinginan JK seorang.  Dengan menunjuk Jokowi-JK  maka  semua programnya otomatis didukung. Pernyataan politikus PDI-P yang menilai JK begitu bernafsu menaikkan harga BBM bersubsidi hanyalah pernyataan pribadi karena  program ini didukung PDI Perjuangan sejak awal. PDI Perjuangan,  dilibatkan dalam penyusunan program yang sudah disampaikan saat kampanye Jokowi-JK pada pemilihan presiden lalu.

Perlu Dukungan Parlemen

Publik sangat mengharapkan adanya dukungan DPR kepada pemerintahan Jokowi-JK dalam menjalankan program-program keduanya yang nyata-nyata pro rakyat. Ketua DPR, Setya Novanto yang berasal dari Koalisi Merah Putih saja sudah menyatakan mendukung rencana kenaikan BBM serta penyaluran KIP, KIS dan KKS. Karena itu diharapkan Koalisi Indonesia Hebat juga hendaknya secara bulat mendukung program Jokowi-JK tanpa reserve. Bukankah anggota KIH lainnya juga sudah menyatakan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

Kebijakan penaikkan harga BBM, pemberian 3 kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera harus dipandang sebagai upaya dan kewajiban konstitusional pemerintahan yang sah dan sama-sama dipilih rakyat dalam Pilpres 2014, untuk membawa bangsa ini semakin baik dan sejahtera. Oleh karena itu, hentikan politik jegal menjegal, diganti dengan politik setia kawan. Karena itulah esensi revolusi mental yang harus dijalani politisi dewasa ini. Semoga.***