Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Atasi Defisit Listrik

Selasa, 11/11/2014

NERACA

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengungkapkan saat ini pemerintah bakal membentuk tim khusus mengatasi krisis listrik.

"Rapat tadi membentuk satuan tugas atau tim khusus percepatan pembangunan listrik nasional atau tim untuk mengatasi atau menghindari krisis listrik. Menteri ESDM akan memimpin tim itu," ungkap Sudirman di Jakarta, Senin (10/11).

Menurut Sudirman, praktis hanya Pulau Jawa yang agak aman dari krisis listrik. Sementara daerah-daerah lain potensinya sangat tinggi mengalami krisis.

"Jawa masih sedikit aman, tapi Sumatera marjinal. Tipis sekali. Indonesia timur bahkan negatif," katanya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh tim khusus tersebut, lanjut Sudirman, adalah penyederhanaan prosedur untuk pembangunan pembangkit listrik. Dia menilai, kuncinya adalah penyederhanaan prosedur.

"Pangkas perizinan dan dokumen-dokumen yang tidak prlu. Tadi juga dapatsupportdari kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup," jelas Sudirman.

Pemerintah, tambah Sudirman, ingin menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang energi, khususnya kelistrikan. Ke depan, pemerintah juga ingin ada industri komponen kelistrikan bisa berkembang di dalam negeri.

"Harus dibangun kemampuan industri dalam negeri seperti komponen. Harus dibangun," tegasnya.

Dalam 2 pekan ke depan, menurut Sudirman, Wapres JK ingin mendapat laporan yang komprehensif mengenai berbagai upaya untuk mengatasi krisis listrik.

"Dua pekan diminta laporkan konsep detil bagaimana problem ini akan diuraikan. Kalau saya prioritasnya ada banyak progres yang tinggal petik, itu akan disisir di mana nyangkutnya. Misalnya pembangkit sudah jadi tapi transmisi belumconnect," paparnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sudirman juga mengatakan pemerintah berencana membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt (MW) untuk lima tahun ke depan. “Perkembangan Program-Program Sektor Ketenagalistrikan. Dan

Ini bukan proyek kecil, di samping mengejar ketertinggalan, (angka) itu agregat yang bisa menopang target-target pertumbuhan ekonomi,” kata Sudirman.

Untuk itu, dia membuka banyak investasi terhadap negara manapun untuk merampungkan proyek tersebut. Dia juga menjamin akan membuat peraturan yang memudahkan investor, termasuk perizinan. “Agar investor ‘betah’ untuk menyelesaikan persoalan masyarakat ini,” ujarnya.

Dia menambahkan pertumbuhan target tersebut merupakan gabungan antara target-target lama yang belum tercapai dengan target baru. “Gabungan yang sudah ada karena per­tumbuhan kita normal saja, enggak sampai sangat tinggi,” ucapnya.

Namun, dia belum merinci mekanisme pembagian proyek pembangunan yang akan dilakukan BUMN maupun swasta. Sudirman menambahkan pihaknya telah membicarakan dengan PT PLN terkait pem­bangunan proyek tersebut, seperti pembebasan lahan, perizinan, kapasitas kontraktor dan kapasitas riil dari pelaku bisnis.

Menurut dia, jika tidak diatur dengan segera, maka akan mengalami krisis listrik karena ada celah antara kebutuhan pertumbuhan listrik dan kapasitas membangun pembangkit. Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM Jarman menga­takan tambahan kapasitas 35.000 MW selama lima tahun untuk menutupi kebutuhan listrik dari total 50.000 gigawatt. Ke depannya, lanjut Jarman, bisa lebih tinggi tergantung kondisi dan kebutuhan nanti. “Kalau ekonominya lebih tinggi, itu kan harus dipilah-pilah lagi,” tambahnya.

Sedangkan menurut Direktur Utama PLN Nur Pamudji, saat ditemui usai rapat dengan Menteri ESDM, mengatakan pihaknya siap membangun 15.000 MW, selebihnya 20.000 MW akan dibangun oleh pembangkit listrik swasta atau “Independen Power Producer” (IPP). “Itu masih bisa berubah, bukan angka mati, masih hitungan kasar. Kalau sewaktu-waktu berubah ya bisa saja,” tandasnya.

Nur menyebutkan biaya pembangunan pembangkit listrik sekitar 1,5 juta per dolar AS per MW. Adapun biaya transmisi berkisar dari 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp10 triliun. Nur menyebutkan porsi proyek yang akan dimulai pada 2015 itu akan diprioritaskan PLTU and PLTG. Dia mengatakan yang menjadi masih menjadi kendala, yakni pembebasan lahan, regulasi, kemampuan finansial pengembang dan “rent seeking” (mafia pemburu sewa). [agus]