Pemerintah Percepat Investasi Daerah

Selasa, 11/11/2014

NERACA

Jakarta - Guna mendorong pertumbuhaninvestasike daerah, maka Bank Indonesia bersama Pemerintah menggelar pertemuan di Bandung dua hari mendatang. Pertemuan akan digelar dengan tema "Mempercepat Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui penguatan Industri Manufaktur, Pengembangan Pertanian, dan UMKM".

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Dodi Zulverdy, berharap investasi di daerah-daerah dapat tumbuh untuk meningkatkan pemerataan pembangunan nasional. "Koordinasi ini berharap dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia," katanya di Jakarta, Senin (10/11).

Hal ini dilakukan karena melihat minimnya investasi yang masuk ke daerah. Karenanya, pemerintah perlu menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah Indonesia."Kami akan membahas isu-isu ekonomi di daerah, PDB, inflasi, pengkreditan hingga fiskal," tambah dia.

Menurut dia, dalam mengontrol inflasi, BI tidak terlepas dari administered prices atau harga barang yang diatur oleh pemerintah, seperti tarif listrik dan harga bahan bakar minyak. "Perannya administered prices terhadap inflasi juga sangat tinggi. Jadi perlu kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjaga inflasi di daerah," tambah dia.

Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, berpendapat bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang memberlakukan ketentuan yang sudah dihapuskan oleh pemerintah pusat..

Dia mengatakan, di antara ketentuan tersebut yakni surat keterangan domisili yang masih dipersyaratkan dalam pendirian usaha. Contoh daerah yang masih memberlakukan adalah Bandung, Batam, Jambi, Makassar, Manado dan Medan. Padahal berdasarkan pengalaman di Banda Aceh, dengan dihapuskannya ketentuan tersebut bisa menghemat waktu pengurusan dua hari. Selain itu, masih adanya pungutan retribusi bagi penerbitan SIUP dan TDP.

Selain masalah memberlakukan ketentuan yang telah dihapus, daerah juga masih banyak yang memberlakukan peraturan tanpa ada aturan dari pusat. Misal persyaratan pembayaran fiskal yang diterapkan di Gorontalo, Manado dan Pekanbaru. Persyaratan izin gangguan (HO) untuk semua skala yang masih berlaku di Makassar, Balikpapan, Jambi, Bandung, Manado dan Medan. Juga adanya pemeriksaan nilai tambah bangunan atau tanah serta biaya pendaftaran Naker dalam pendirian usaha.

"Hal-hal di atas sesungguhnya cenderung membuat investor enggan masuk. Meskipun dengan dasar sumber PAD, tetapi saya kira dengan penerapan penertiban izin yang mudah dan dapat dipertanggung jawabkan saya kira PAD suatu daerah akan berlipat ganda dengan banyaknya investasi," ucapnya.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan potensi besar yang dimiliki Indonesia masih menjadi daya tarik bagi para investor baik luar maupun nasional. Sofyan menambahkan bahwa meskipun kondisi ekonomi global sedang tidak menentu, namun hal tersebut tidak mengurangi niat investor untuk berinvestasi di Indonesia. "Berdasarkan data BKPM, nilai investasi pada kuartal I tahun 2014 mencapai Rp 106 triliun tumbuh 14,6% dari periode yang sama tahun lalu. Investasi tersebut terdiri dari PMDN sebesar Rp 34,6 triliun dan PMA Rp 70 triliun. Hal ini juga indikasi bahwa investor sebenarnya tidak melihat jangka pendek, tetapi melihat potensi ke depan," kata Sofyan.

Untuk itu, dirinya mengajak agar potensi besar yang dimiliki Indonesia dapat dikelola agar potensi tersebut dapat dimaterialisasi.

"Walaupun kondisi ekonomi dunia yang tidak terlalu menggembirakan apabila kita bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia, saya yakin bahwa hambatan-hambatan untuk menciptakan iklim investasi yang baik akan bisa diatasi dengan segera," tegasnya. [agus]