Sistematisasi Kabinet Kerja

Selasa, 11/11/2014

Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Sistem adalah gabungan beberapa elemen yang saling bekerja sama dengan pola/aturan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sesuatu adalah sistem jika paling tidak telah memiliki 4(empat) hal yaitu, elemen-elemen, interaksi (kerja sama) antar-elemen, aturan main dan suatu tujuan. Perekonomian adalah salah satu bentuk sistem, suatu sistem raksasa yang melibatkan insan sebagai salah satu elemen terpenting di dalamnya.

Setelah Kabinet Kerja terbentuk dan pejabat di kementerian telah definitif, berita seru pun bermunculan. Ada berita serius, ada berita yang menggelitik, ada pula berita yang sekedar mencuri perhatian publik dan penuh sensasi. Belakangan sering terdengar frasa “yang penting adalah kerja, kerja dan kerja.” Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah perihal “kerja” adalah yang terpenting? Jawabannya, kerja itu memang penting dan harus, namun ternyata ada yang lebih penting daripada sekedar “kerja”.

Setiap hari sistem perekonomian Indonesia menghadapi ragam tantangan dan banyak problematika, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dalam sistem praktis, perihal “kerja” sulit bernilai/berhasil baik jika tak diterapkan secara koordinatif dan sistematis. Presiden Jokowi pernah menyinggung DPR adalah biang kerok lambatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi, disebabkan aspek kelengkapan DPR yang belum tuntas secara internal. Sebalinya dari DPR, ada penilaian bahwa pemerintahan kini hanya sarat janji politis kepada publik yang berharap penuh. Ini persoalan klise. Sistem perekonomian kita bakal senantiasa jalan di tempat jika hal ini yang kembali menjadi penyebab lambatnya implementasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kini 5%, relatif sangat rendah secara historis. Itu problemnya, tantangannya : ”menemukan cara efektif dan benar meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% dalam 3(tiga) tahun.” Ini merupakan tantangan kuantitatif sistem perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan baru. Tidak perlu menanti seperiode pemerintahan agar dapat menjawab tantangan tersebut. Dalam konteks sistem, itu suatu tujuan yang tak ringan, namun terukur dan jelas di mata publik. Bagaimana Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja dapat memenuhi harapan publik tersebut? Capai tujuan tersebut maka tak perlu pusing masalah popularitas.

Harga adalah yang utama dalam ilmu ekonomi. Kini pemerintah menghadapi tantangan terkait harga BBM. Jika harga BBM naik, maka semua harga barang/jasa pasti naik. Itu fakta. Salah satu variabel dalam perhitungan laju inflasi yang memiliki kepekaan tinggi terhadap perubahan harga BBM adalah elemen biaya transportasi. Salah satu “work in progress” pemerintah untuk mengendalikan risiko harga adalah membangun tol laut (mencakup hard dan soft-infrastructures yang berbasis maritim). Apa ini cukup? Belum namun harus. Tol laut adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan manajemen risiko harga (laju inflasi) secara nasional.

Namun menilai sikon terkini, tantangan utama penerapan tol laut justru bukan dalam ranah perekonomian, namun urusan tetek-bengek politik yang memberikan kontribusi minimal terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Kabinet Kerja harus kompak (tidak bekerja sendiri-sendiri dan tidak membuat sensasi masing-masing) untuk mengatasi apapun yang jadi biang kerok penunda implementasi nyata pembangunan ekonomi.