NERACA

Jakarta - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menyerap investasi dengan berbagai insentif dukungan atau insentif agar keamanan investasi yang ada bisa terjamin dan terealisasi masuk di Indonesia. Ketua ARLI, Safari Azis mengatakan saat ini untuk merealisasikan investasi yang ada masih ditemui berbagai hambatan-hambatan, diantaranya adalah sulitnya perizinan dan tingginya biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan sebuah industri pengolahan.

“Kita sudah membahas kemungkinan adanya investasi masuk dari pihak China joint venture dengan pihak Indonesia untuk mendirikan industri pengolahan rumput laut, terutama untuk produk jenis refined carrageenan. Hanya saja pihak sana menanyakan tentang keamanan dan kepastian investasinya di Indonesia,” kata Safari, dalam keterangan yang diterima, Senin (10/11).

Dia menjelaskan, untuk mendirikan sebuah industri rumput laut di China dengan produksi 6 ton/hari diperlukan biaya sebesar US$15 juta, sementara di Indonesia bisa mencapai dua kali lipatnya yakni sebesar US$30 juta. “Di kita harus mendatangkan mesin-mesin dari luar dan itu harus dikenakan bea masuk dan PPN, memang seharusnya diberikan keringanan. Di China, kalau bisa ekspor produk olahan bisa langsung mendapat restitusi, terutama barang penolong. Rumput laut Indonesia banyak diekspor ke China, nah sekarang apakah pemerintah Indonesia bisa melakukan perlakuan yang sama untuk menarik investasi?,” kata Safari.

Pihaknya mengaku tengah menjajaki joint venture antara PT Phoenix Jaya dengan tiga perusahaan China antara lain Green Fresh, Fujian Province LVQI Food Colloid dan Lubao Biochemistry. “Kita ingin mereka bangun juga Industri pengolahannya di Indonesia, nanti bisa untuk konsumsi lokal maupun ekspor,” ungkap Safari.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi rumput laut nasional di tahun 2013 mencapai 9.298.474 ton dalam keadaan basah atau 929.847,4 ton dalam keadaan kering. Berdasarkan Data Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, jumlah ekspor rumput laut nasional paling banyak diekspor ke China mencapai 143.725 ton di tahun 2013 dengan nilai sebesar US$1,25 juta.

“Kami masih menanti kepastian akan adanya kemudahan untuk perizinan dan kita pun menunggu kejelasan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Gagasan Presiden Jokowi untuk membentuk kantor perizinan one stop service khusus bagi investasi kami dukung karena investor memerlukan pendampingan bila menemui hambatan. Kita harapkan ke depan pemerintah bisa lebih siap untuk menarik investasi dengan memberikan berbagai insentif menarik,” pungkas Safari.

Status Investasi

Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menilai bahwa potensi ekonomi Indonesia memang cukup besar, tetapi potensi tersebut masih sulit terealisasi karena keterbelakangan infrastruktur dan kendala birokrasi. Oleh karena itu, Indonesia akan sulit mendapatkan status layak investasi (investment grade).

“Dalam jangka pendek, prospek perekonomian Indonesia memang menjanjikan dengan adanya capital inflow dan pertumbuhan ekonomi yang terus positif. Namun, kita masih harus melihat apakah ada perbaikan dalam jangka panjang,” paparnya.

Jika menggenggam peringkat layak investasi, Indonesia bisa mendapatkan biaya dana lebih murah karena ekspektasi kupon surat utang yang lebih rendah. Potensi ekonomi ekonomi Indonesia, lanjut Prasetyantoko, membutuhkan eksekusi yang memadai. “Namun infrastruktur masih lemah, penyerapan anggaran lambat, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, Indonesia bisa dinilai tidak prospektif,” tegas dia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus positif, tambah Prasetyantoko, juga masih menyisakan masalah. “Walau ada economic growth, tetapi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi isu utama. Kalau masih ada Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), akan sulit,” ujar dia.

Oleh karena itu, kata Prasetyantoko, Indonesia cukup sulit mendapatkan status investment grade. “Skenario paling optimistis mungkin pada pertengahan atau akhir tahun depan. Namun, ini pun sepertinya sulit,” jelas dia. Dengan begitu, menurut Prasetyantoko, potensi Indonesia hanyalah sekadar potensi. “Sulit untuk direalisasikan dengan upgrading ke investment grade,” tegasnya.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur merupakan titik terlemah dalam perekonomian Indonesia. “Pemerintah masih sangat gamang untuk membangun infrastruktur,” jelas dia.

Pemerintah, lanjut Tony, masih sangat mengharapkan swasta ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur. “Padahal, pemerintah memiliki Silpa yang tidak sedikit, tahun lalu saja sekitar Rp 38 triliun. Kalau ini bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur, maka bisa lebih maju,” katanya.