Persoalan lambatnya penyerapan anggaran hampir di semua kementerian/lembaga (K/L) selalu terulang setiap tahun. Padahal, pengeluaran atau belanja pemerintah menjadi faktor utama untuk mengakselerasi kegiatan perekonomian di negeri ini.

Jika selama ini sistem penyerapan anggaran sering terkendala oleh perilaku negatif birokrat yang suka menyimpan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di bank, yang bertujuan memanfaatkan hasil bunga bank ke kantung pribadinya. Ditambah dengan buruknya penyerapan anggaran yang disertai overhead cost yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, jelas ini merupakan kelemahan tata kelola anggaran. 

Apalagi sejauh ini sumber daya daerah yang sangat terbatas tersedot untuk biaya rutin eksekutif dan legislatif. Akibatnya, tinggal sedikit resources yang tersisa untuk kegiatan pelayanan publik atau untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia seutuhnya.

Kondisi ini diperparah lagi oleh manajemen resources pemerintah daerah (pemda), berupa penggunaan input dan pengelolaannya untuk menghasilkan output dan outcome masih belum mengutamakan inovasi dan kreativitas. Sebab itu kini saatnya memerlukan transformasi menuju pemerintahan yang efektif dengan memanfaatkan perkembangan konvergensi teknologi informasi.

Bagaimanapun, pola penyerapan anggaran berbasis kinerja seharusnya berpegang pada tiga prinsip yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis berarti memperhatikan kepantasan penggunaan input, sedangkan prinsip efisien membandingkan input atas output, dan prinsip efektif, yaitu membandingkan outcome atas output.

Untuk itu kita perlu mengapresiasi rencana Kementerian Dalam Negeri untuk merasionalisasi birokrasi yang berorientasi pada sasaran utama, yakni pemangkasan terhadap overhead cost pemda. Dengan cara ini, pos anggaran bisa lebih hemat dan tepat guna.

Sistem penyerapan anggaran juga membutuhkan reformasi birokrasi. Sayangnya, reformasi birokrasi yang dilakukan selama ini tidak fokus pada kinerja dan efektivitas. Reformasi birokrasi sekarang baru sebatas menaikkan remunerasi setiap tahun. Sementara gerakan pembaruan administrasi (reinvention) belum terwujud dan daya saing pemda tetap terpuruk.

Padahal, keunggulan daya saing penting bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Di negara maju seperti Amerika Serikat, sudah lama memberikan perhatian terhadap pentingnya kinerja detail dari pemda. Sejak 1992 pemerintah AS menerapkan National Performance Review, yakni kebijakan yang memfokuskan pada penilaian dan evaluasi sampai seberapa jauh capaian kinerja pemerintah daerah di negara itu.

Terkait dengan optimalisasi belanja anggaran, sebenarnya kita tidak perlu malu bercermin dari pemerintahan dan korporasi di AS yang telah menerapkan dan mengembangkan sistem e-sourcing. Walau besaran dan skala pembiayaan sangat jauh berbeda, esensi penggunaan sourcing merupakan langkah strategis pada era konvergensi sekarang ini, baik untuk penyelenggaraan pemerintah maupun swasta.  

Kita lihat contoh tiga perusahaan besar AS seperti Ford, General Motors, dan Daimler-Chrysler telah beraliansi dalam pembangunan sistem e-sourcing bersama untuk bahan baku dan komponen otomotif yang bernilai US$ 900 miliar per tahun. Penggabungan e-sourcing tiga perusahaan raksasa itu telah menjadi portal e-procurement terbesar di dunia. Nah, ada baiknya optimalisasi penyerapan anggaran di Indonesia sebaiknya menggunakan teknologi canggih seperti itu.