Mengapa Harus Ada Penaikan Harga BBM?

Oleh: Rika Prasatya, Pemerhati Masalah Strategis Indonesia

Selasa, 11/11/2014

Langkah Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM yang sebenarnya bukan merupakan langkah yang populis tampaknya akan segera direalisasikan, setidaknya kemungkinan pasca kepulangan Presiden ke-7 Indonesia tersebut pasca mengikuti KTT APEC di Beijing, Tiongkok.

Kebijakan “kurang populis” ini harus dilakukan oleh Jokowi ditengah situasi yang kemungkinan dinilai banyak kalangan “tidak masuk akal”, dengan alasan antara lain : harga minyak mentah dunia kembali menunjukkan penurunan hingga di bawah US$77 per barel, atau level terendah dalam tiga tahun terakhir setelah Arab Saudi memotong harga penjualan ke Amerika Serikat (AS). Dengan demikian, harga minyak mentah telah turun sekitar 30% dari puncak penutupan dan turun 7% selama 4 sesi terakhir. Hal tersebut memicu terjadinya aksi jual di bursa saham AS sehingga bursa saham AS jatuh. Selain itu, juga akibat penyebaran virus Ebola di AS sehingga semakin melemahkan harga minyak mentah, terutama untuk West Texas Intermediate (WTI). Diperkirakan hal tersebut akan menyebabkan harga minyak mentah dunia melemah signifikan. Bahkan ada yang menilai bahwa melemahnya harga minyak mentah dunia disebabkan oleh sikap Arab Saudi yang tidak berencana untuk memangkas produksi minyaknya karena masih mentoleransi harga minyak hingga US$80 per barel.

Beberapa pengamat ekonomi juga memprediksikan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi semakin memperburuk sektor manufaktur apabila tidak diimbangi jaring pengaman yang kuat. Selain harga bahan baku naik, pekerja juga akan cenderung meminta kenaikan upah minimum sehingga menyebabkan lonjakan biaya produksi. Produsen cenderung mengurangi produksi barang, karena daya beli masyarakat juga dipastikan menurun.

Sementara itu, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Peter Jacobs mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir 2014 berbarengan dengan periode inflasi tinggi. Berdasarkan simulasi, kenaikan Rp3.000,- per liter atau 46% dari harga saat ini Rp6.500,- per liter akan memicu kenaikan inflasi langsung sebesar 1,7% pada bulan pertama.

Badan Pusat Statistik memperkirakan, kenaikan harga BBM subsidi akan mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia, karena adanya dampak tidak langsung yakni naiknya harga kebutuhan pokok. Meskipun demikian, potensi peningkatan kemiskinan dapat diminimalisir dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Sedangkan mantan mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli dalam pernyataan sikapnya terkait rencana kenaikan Harga BBM bersubsidi, berjudul "Apakah adil menaikkan harga BBM". Pernyataan sikap tersebut berisi antara lain, apakah kebijakan menaikkan harga BBM adil, sementara di saat yang sama negara membayar subsidi bunga obligasi BLBI sebesar Rp60 triliun per tahun ke bank hingga 20 tahun. Kenapa pembayaran utang swasta dibebankan kepada APBN, padahal dana tersebut milik rakyat dari membayar pajak. Bail out terhadap utang konglomerat tersebut adalah sebuah kejahatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu, kejahatan hukum lanjutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah maupun DPR sepanjang reformasi adalah rekayasa mengubah utang konglomerat menjadi utang publik yang harus dibayar rakyat melalui APBN hingga 20 tahun. Selain soal mafia migas dan dominasi asing dalam perampokan SDA yang mengakibatan kerusakan lingkungan dan kemiskinan rakyat, Pemerintahan Jokowi-JK juga harus bertanggung jawab menghentikan kejahatan terburuk tersebut sebesar Rp 60 triliun selama 20 tahun, sehingga tidak adil apabila dibandingkan dengan kebijakan Jokowi-JK melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera dengan anggaran Rp 6,4 triliun.

Latar Belakang

Kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan harga BBM harus mengalami penaikan pada November 2014 antara lain: pertama, melemahnya harga minyak mentah dunia disebabkan karena faktor eksternal atau tergantung kebijakan negara tertentu, sehingga pelemahan atau penaikan harga minyak mentah dunia sangat sulit diprediksi, disisi yang lain anggaran dalam APBN harus dengan kalkulasi yang tepat.

Kedua, penaikan harga BBM juga akibat neraca perdagangan September 2014 mengalami defisit sebesar US$270,3 juta. Walaupun angka defisit menunjukkan penurunan dibandingkan Agustus 2014, namun ini merupakan defisit neraca perdagangan yang kelima pada 2014. Defisit neraca perdagangan September 2014 dipicu oleh tingginya defisit di sektor minyak dan gas bumi, serta menurunnya ekspor non migas Indonesia pada periode Januari-September 2014. Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati mengatakan, defisit neraca perdagangan September 2014 disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor non migas Indonesia dari US$190 miliar menjadi US$184,3 juta. Penurunan nilai ekspor non migas disebabkan adanya revisi target nilai ekspor seiring dengan menurunnya harga sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan sehingga akan semakin melemahkan harga indeks harga saham gabungan (IHSG).

Ketiga, target lifting minyak bumi dalam APBNP 2014 sebesar 818.000 barel per hari (barrel oil per day/BOPD) tidak akan tercapai, karena sampai saat ini lifting minyak hanya 794.000 BOPD. Menurut SKK Migas, produksi minyak dan kondensat sepanjang Oktober 2014 hanya 777.013 BOPD. Padahal, target yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran (work program and budgeting/WP&B) 2014 mencapai 803.827 BOPD. Khusus untuk produksi gas bumi, sepanjang Oktober 2014 juga masih di bawah target yakni hanya sekitar 7.632 juta kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMscfd). Turunnya produksi migas disebabkan unplanned shutdownsehingga ada kehilangan produksi minyak sebesar 27.000 BOPD dan produksi gas sebesar 760 MMscfd. Kondisi ini menyebabkan, penerimaan negara dari sektor migas di bawah target US$29,7 miliar. Namun, pemerintah akan berusaha meningkatkan penerimaan dengan menjual stok minyak sebesar 9 juta barel.

Jelas, penaikan harga BBM akan menyebabkan sejumlah biaya hidup akan mengalami kenaikan, sehingga secara politik praktis rentan menimbulkan instabilitas keamanan jika tidak dikelola dengan baik. Karena sebelum terjadi kenaikan harga BBM saja, sudah terjadi penyimpangan dan penimbunan BBM di beberapa daerah.

Penaikan harga BBM harus diimbangi dengan solusi yang tetap pro rakyat antara lain dengan melaksanakan program-program pro rakyat seperti melaksanakan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera dan BPJS dengan anggaran yang tidak cukup dibawah Rp 10 trilyun. Terlepas masih menimbulkan pro dan kontra, program ini dapat menjadi “social safety net atau jaring pengaman sosial”.

Selain itu, produksi ekspor di sektor non migas harus digenjot dan ditunjang dengan pemberian kebijakan yang pro ekspor. Hal ini disebabkan karena, saat ini nilai ekspor kayu, kerajinan kayu, dan rotan masih sekitar US$ 2 miliar, atau di bawah target sebesar US$5 miliar Untuk itu, pemerintah harus mewajibkan seluruh eksportir produk kayu memiliki sertifikat verifikasi dan legalitas kayu (SLVK) guna mewujudkan pertumbuhan ekspor 20% per tahun. Pada September 2014, ekspor nonmigas Indonesia mencapai US$12,653 miliar (Rp151,836 triliun), atau tumbuh 6,48% dibandingkan Agustus 2014. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja nonmigas periode Januari-September 2014 mencapai US$109,304 miliar (Rp1.311 triliun), turun 0.81% dibandingkan Januari-September 2013 sebesar US$110,201 miliar (Rp1.322 triliun).

Last but not least, adalah pemberantasan dan penghukuman terhadap koruptor sekeras-kerasnya, termasuk dengan melakukan “pembuktian terbalik” terhadap mereka yang diduga memiliki kekayaan yang “melebihi kapasitas untuk mencapainya”, terutama jika pelaku korupsi itu dari aparat negara (TNI, Polri, PNS dll) tidak perlu ada ampunan lagi (no mercy more).