Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai dan ditunjang oleh kualitas yang baik akan memberikan dampak positif terhadap output dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Studi dari Sahoo, P.et.al (2012) menunjukkan tingginya pertumbuhan ekonomi China dengan kesinambungan yang terjaga sepanjang periode 1975-2007 tidak terlepas dari kontribusi belanja infrastruktur, di samping investasi dan regulasi tenaga kerja. Kondisi yang sama juga terjadi di AS, di mana belanja infrastruktur berdampak positif terhadap output pertumbuhan (Holtz-Eakin & Schwart,1994)

Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990) menunjukkan  bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60% (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari World Bank (1994) disebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan.

Studi Bank Dunia terkini (2013) menyimpulkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun, alokasi belanja infrastruktur minimal 5% terhadap PDB. Ini juga senada dengan studi Bappenas, di mana alokasi belanja infrastruktur yang ideal sebesar 5%-6% terhadap PDB.

Jelaslah, infrastruktur merupakan pilar penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002).

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia (human falah), antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Jadi, secara empiris dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Namun, sayangnya, teori-teori di atas belum diterapkan secara optimal di Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik di kota apalagi di daerah masih buruk. Buruknya infrastruktur terlihat dengan nyata di depan mata, seperti banyaknya jalan yang rusak dan berlubang, fasilitas jalan tol masih minim di berbagai kota dan daerah, buruknya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, minimnya infrastruktur bandara sehingga membuat pesawat harus antre di udara berjam-jam, Terjadinya antrean panjang kendaraan menuju pelabuhan Merak-Bakauheni, krisis listrik di Sumatera Utara, dan minimnya kapasitas kilang yang membuat terancamnya daya tahan energi, Itu baru sekelumit potret dari buruknya kondisi infrastruktur di Indonesia. Masih banyak daftar yang menjelaskan tentang buruknya infratruktur di Indonesia, akses jalan tol ke Pelabuhan dan Bandara, akses jalan propinsi dan nasional, seperti  buruk dan macetnya jalan propinsi dari Kisaran ke Medan, seharusnya sudah wajib disediakan jalan tol, dsb.

Jika kondisi infrastruktur seperti saat ini dibiarkan terus berlarut-larut dan tidak ada upaya memacunya, maka ada beberapa dampak serius pada kinerja ekonomi. Menurut D.Silitonga,  setidaknya terdapat tiga dampak negative dari buruknya kondisi infrastruktur kita. Pertama, semakin banyak peluang (opportunity) yang hilang untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke level lebih tinggi. Meski realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi sepanjang 2004-2013 mencapai 5%-5,8% per tahunnya, namun angka itu masih jauh dari potensi yang dimilikinya. Setidaknya, ini bisa ditelisik dari kondisi pertumbuhan ekonomi di era 90-an yang kala itu bisa mencapai 7%.

Kedua, membuat efisiensi ekonomi terus terjadi akibat biaya (cost) ekonomi tinggi. Biaya logistik yang mencapai 24% terhadap PDB jadi salah satu contoh dari inefisiensi itu. Padahal, Malaysia hanya 15& terhadap PDB. Berinvestasi di sektor rill menjadi akibat tidak menarik.

Oleh sebab itu, investor pun lebih memilih investasi di pasar keuangan yang bersifat jangka pendek, spekulatif, dan rentan menghasilkan ekonomi gelembung (bubble economic). Praktik-praktik spekulatif ini adalah terlarang dalam syariah.

Jika investor tetap bertahan berinvestasi di sektor rill, maka harga barang dan jasa yang dihasilkan menjadi mahal, sebagai upaya mengompensasi biaya-biaya tersebut. Kondisi ini akan mempengaruhi inflasi. Secara historis, inflasi Indonesia relatif cukup tinggi ketimbang beberapa negara di ASEAN, khususnya negara yang kondisi infrastruktur sangat baik.

Ketiga, mempengaruhi daya saing. Menurut Global Competitiveness Report 2013-2014 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia tahun 2013 di posisi 38 dari 148 negara. Atau naik dari posisi 50 pada 2012.

Meski naik, tetapi posisi ini tetap masih tertinggal dengan Singapura (2), Brunei Darussalam (26), Malaysia (24), dan Thailand (37). Pun begitu dengan adanya daya saing infrastruktur. Indonesia menempati posisi 61, di bawah Singapura (2), Malaysia (29), Brunei Darussalam (58), dan Thailand (47). (agustiantocentre.co.id)