NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan badan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan industri kreatif yang dinilai memiliki potensi yang sangat besar di Tanah Air. "Industri kreatif belum dimunculkan karena baru disiapkan badan tersendiri," kata Presiden Jokowi di Jakarta, akhir pekan lalu, dikutip dari Antara, Minggu.

Menurut Jokowi, pihaknya memutuskan untuk mendirikan badan pengelolaan industri setelah belajar dari negara Korea Selatan yang terkenal akan industri K-Pop yang dinilai telah mendunia. Presiden juga mengemukakan bahwa badan resmi yang mengurus perencanaan dan pengembangan industri kreatif itu rencananya akan langsung berada di bawah presiden.

Apalagi, Joko Widodo juga mengemukakan bahwa industri kreatif nasional memiliki kekuatan dan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan hingga menduni. Presiden mencontohkan, subsektor dari industri kreatif antara lain animasi, game, film, fesyen, serta industri kreatif berbasis budaya tari musik semuanya dinilai memiliki potensi. "Ini kita punya dan kekuatannya besar tetapi belum dikelola dengan manajemen yang betul," kata Jokowi.

Menurut Presiden, bila semua itu digarap secara serius maka hasilnya bisa sama dampaknya dengan K-Pop yang fenomenanya kini dikenal telah mendunia dan mengglobal. Jokowi yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI itu juga mengaku pernah bertanya kepada menteri luar negeri Korea dan duta besar negara Ginseng tersebut mengenai persiapan terkait K-Pop. "Negara (Korea) ternyata menyiapkan (K-Pop) kira-kira 13 tahun lamanya," kata Presiden Joko Widodo.

Jokowi juga mengaku bahwa dirinya juga pernah menonton sejumlah Grup K-Pop terkenal, seperti Super Junior untuk belajar antara lain mengenai manajemen dan promosinya. Menurut dia, mengapa fenomena K-Pop bisa meledak seperti tahapnya sekarang ini karena telah direncanakan secara terperinci oleh negara.

Ia juga menyatakan kekagumannya mengenai proses pemilihan ribuan orang untuk menjadi artis K-Pop dan bahkan dipilih dan dilatih ala militer. "Produk (K-Pop) itu tidak muncul mendadak tapi direncanakan dan dikonsep betul-betul," kata Presiden.

Di Indonesia, lanjutnya, ada juga kekuatan seperti musik etnik yang bila benar-benar digarap dan dipromosikan dengan baik maka tidak ada yang bisa mengalahkan. "Tapi memang tidak digarap secara maksimal padahal produknya bagus. Kemasannya yang mesti disiapkan," kata Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menginginkan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia harus digarap dengan serius, antara lain dengan mewujudkan tol laut untuk memperlancar arus distribusi di kawasan tersebut. "Ekonomi di Timur harus digarap dengan serius," kata Presiden.

Menurut Presiden, sebenarnya banyak peluang yang bisa diberdayakan secara lebih optimal tetapi dinilai tidak dipublikasikan dengan baik. Ia mencontohkan sebagian besar kapal pengangkut distribusi yang ada di lapangan masih buatan 70-an dan dinilai nyaris tidak ada pembaharuan sama sekali.

Presiden juga menyesalkan terkait ketimpangan harga sejumlah komoditas seperti harga semen per sak yang di Papua bisa mencapai lebih dari Rp1,5 juta padahal di tempat lain ada yang hanya 60 ribu per sak. Untuk itu, Jokowi menegaskan bahwa program tol laut untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa melalui laut juga harus dapat segera diwujudkan. "Saya yakin ini akan segera jalan. Selesainya kapan yang penting dimulai dulu didorong agar cepat dikerjakan," katanya.

Presiden juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan timur juga penting seperti di Sulawesi sebenarnya banyak yang menginginkan untuk membuat "cold storage" (ruang pendingin) tetapi tidak memiliki listrik yang memadai.

Di samping itu, Presiden Joko Widodo menargetkan jangka waktu hingga enam bulan mendatang untuk pembentukan "one-stop service" atau pusat layanan perizinan investasi nasional yang terintegrasi. "Saya berikan target 3-6 bulan yang namanya 'one-stop service' nasional harus jadi," kata Presiden Jokowi.

Dengan demikian, menurut Presiden, pihak investor yang ingin mengurus perizinan hanya di satu tempat dan tidak harus berpindah-pindah dari satu kementerian ke kementeran yang lain. Jokowi yang pernah menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga lebih menyarankan agar satu tempat untuk mengurus beragam perizinan itu di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Presiden juga meminta agar pemerintah juga dapat mengarahkan apa jenis investasi yang diprioritaskan seperti pembangkit tenaga listrik yang dapat mendorong hilirisasi sehingga peningkatan nilai tambah juga terjadi.