DPR Wacanakan UU Pemutus Akses Kekayaan Pejabat

NERACA

Jakarta - Anggota DPR RI periode 2014-2019 mengaku rutin melaporkan Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengatakan sudah mempunyai mekanisme pelaporan yang berjalan seperti biasa sebagaimana seharusnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan walaupun sudah menyerahkan LHKPN secara rutin dia tidak ingin masalah kekayaan terlampau diumbar besar-besaran."Seolah jika ada seorang pejabat publik memiliki harta sedikit berlebih maka bisa dikategorikan bermasalah," kata Fahri di gedung DPR Jakarta, Jumat (7/11).

Padahal, lanjut Fahri, wajar saja ada pejabat negara memiliki kekayaan khususnya dari usaha karena tidak terdapat aturan di Indonesia seorang pejabat publik harus berhenti menjadi pebisnis."Saya tidak setuju itu dibuat ribut, memang kenapa jika kaya? Yang penting halal kok," ujar dia.

Dia pun mengeluarkan wacana untuk membuat undang-undang (UU) pemutus akses kekayaan jika seseorang ingin menjadi pejabat publik. Sehingga hal itu memudahkan pendeteksian jika seseorang terkait kasus korupsi selama menjadi pejabat publik.

"Daripada meributkan LHKPN maka lebih baik buat aturan undang-undang pemutus akses kekayaan. Begitu seseorang jadi pejabat publik akses dengan aset kekayaannya harus diputus habis sehingga tidak boleh ada hubungan sama sekali dengan asetnya sendiri. Nah itu belum ada di Indonesia, undang-undang yang mengatur hubungan pejabat dengan bisnis. Saya inginnya begitu jadi pejabat tidak boleh berhubungan dengan aset kekayaan sendiri," jelas Fahri.

Dia juga mengusulkan supaya pejabat negara setingkat anggota DPR, menteri, bahkan presiden untuk tidak berbisnis ketika menjabat."Indonesia ini tidak ada aturan pejabat publik berhenti berbinis. Itu bagian dari undang-undang yang akan kita bikin. Begitu orang jadi pejabat negara, anggota DPR, menteri, presiden, seluruh aksesnya, terutama kekayaannya yang tumbuh, perusahan dan lainnya, harus diputus. Tidak boleh berhubungan lagi dengan asetnya yang bertumbuh itu. Itu yang belum ada di indonesia," jelas dia.

Ucapan Fahri ini menanggapi pernyataan Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Kamis (6/11) kemarin yang mengatakan baru satu anggota DPR yang melaporkan harta kekayaannya yakni politikus Partai Demokrat Syarief Hasan. Sebelumnya, komisi antirasuah ini sudah mengimbau seluruh penyelenggara negara baru maupun incumbent, untuk melaporkan harta kekayaannya dengan tujuan agar publik bisa memantau kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat.

KPK juga mengirim surat imbauan ke DPR, DPR Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, hingga mencapai lebih dari 500 surat. Menurut Johan, lembaganya bersedia membantu para pejabat untuk mengisi formulir laporan harta."Bahkan, petugas KPK siap mendatangi pejabat yang terlalu sibuk untuk mengurus laporan tersebut. Kalau diperlukan, staf kami siap," kata Deputi Pencegahan KPK itu.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan pelaporan LHKPN dipandang penting oleh KPK sehingga tidak ada alasan lagi bagi para menteri untuk mengabaikan kewajiban itu.Bahkan, untuk mendukung tertib administrasi tersebut, KPK juga secara khusus sudah menyiapkan tenaga asistensi untuk pejabat nagara yang merasa memerlukan penjelasan dalam mengisi LHKPN. "KPK siap memfasilitasi dan akan mendatangi jika diperlukan. Kita punya tim help desk, kita akan datangi," kata dia.

LHKPN, lanjut dia, merupakan kewajiban penyelenggara negara pada awal dan akhir jabatan. Dalam meminta LHKPN, KPK melakukan cara persuasif."Pelaporan LHKPN sesuatu yang sudah biasa. Seharusnya tanpa harus disurati menyerahkan karena itu sudah pengetahuan umum. Saya pun meyakini para penyelenggara dan mantan penyelenggara negara yang telah disurati akan proaktif menyerahkan LHKPN. Empat menteri Respons positif terhadap imbauan pelaporan LHKPN tersebut sudah mulai ditunjukkan oleh menteri Kabinet Kerja," jelas Bambang.

Hingga kemarin tercatat sudah empat menteri Kabinet Kerja yang sudah laporkan LHKPN. Menurut Johan Budi, tiga menteri lainnya ialah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman. mohar/rin

BERITA TERKAIT

DPR: Densus Tipikor Dalam Proses Pembentukan

DPR: Densus Tipikor Dalam Proses Pembentukan NERACA Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi…

DPR: Densus Tipikor Perkuat Pemberantasan Korupsi

DPR: Densus Tipikor Perkuat Pemberantasan Korupsi NERACA Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai langkah Polri membentuk Detasemen Khusus…

Akses Keluar di Pintu Utara Juanda Ditutup, Kenapa?

Kami sangat menyesalkan kebijakan Kepala Stasiun (KS) Juanda, Jakarta Pusat, yang menutup akses keluar penumpang KRL Commuterline di Pintu Utara…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online - DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…