Kebijakan Lama Hambat Pertumbuhan Ekonomi

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut perlambatan ekonomi Indonesia saat ini adalah efek dari kebijakan pemerintahan lalu. Asumi dasarnya, kebijakan yang dijalankan suatu pemerintahan akan berdampak pada ekonomi beberapa bulan kemudian.

"Banyak faktor eksternal dan internal. Kalau tidak tercapai kan itu efek kebijakan yang lalu, suatu kebijakan ekonomi itu akan terasa selama 4-6 bulan mendatang, jadi aspek ini berasal dari pemerintah lalu bukan yang sekarang," katanya di Jakarta, pekan lalu.

Sedangkan menurut pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih menyebutkan bahwa ada dua poin penting yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. "Pertama adalah daya saing kita masih rendah. Kedua, permasalahan struktural kita masih banyak," katanya.

Untuk itu Sri menilai, untuk membangkitkan lagi investasi dan ekspor Indonesia, pemerintah harus memperbaiki tiga poin. "Ada tiga hal yang harus segera dibenahi. Perbaiki infrastruktur, permudah perizinan, dan masalah ekonomi biaya tinggi," ujarnya.

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Leo Putra Rinaldy, berpendapat melambatnya ekonomi Indonesia terjadi karena investasi yang melambat. "Setelah pemilu, investasi harus menguat meskipun mungkin menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilu," Ucapnya.

Setidaknya investasi akan mulai untuk pascapemilu, yang akan berdampak baik bagi perekonomian di sisa tahun ini.

Namun, di lain pihak pengamat pasar modal, Reza Priyambada, menganggap pelemahan tersebut wajar. "Pemerintah memang memaksa perekonomian kita (Indonesia) untuk melambat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan nilai impor," ungkap Reza.

Dengan berkurangnya impor, Reza berpendapat pemerintah berharap ekspor akan meningkat sehingga perekonomian Indonesia pun akan meningkat ke depannya. Oleh karena itu, Reza memprediski melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bersifat sementara.

Menurut Ekonom Indef, Ichsan Modjo menilai, perekonomian Indonesia masih akan melemah dibawah target akhir tahun sebesar 5,2 persen. Bahkan bukan tidak mungkin bisa di bawah 5 persen, jika pemerintah memaksakan kenaikan harga BBM. "Jika BBM dinaikkan sekarang, inflasi akan melonjak dan sektor konsumsi akan turun drastis seiring pelemahan daya beli masyarakat," katanya.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga kuartal-I tahun 2015. Kenaikan BBM di tengah kondisi perekonomian yang melambat dinilai hanya akan membuat daya beli konsumen menurun. "Sebaiknya ditunda saja sampai Maret tahun depan. Indeks kepercayaan konsumen dari Bank Indonesia saja sudah menunjukkan pelemahan," pungkas Ichsan. [agus]

BERITA TERKAIT

Muti Bintang Rambah Pasar Ekspor Ke Korsel - Kejar Pertumbuhan Double Digit

NERACA Jakarta -  Kejar pertumbuhan penjualan lebih besar lagi, PT Multi Bintang Indonesia (Persero) Tbk (MLBI) terus agresif membuka pasar…

Hexindo Menaruh Asa Geliat Bisnis Tambang - Pacu Pertumbuhan Penjualan

NERACA Jakarta – Kembali menggeliatnya bisnis pertambangan seiring dengan pulihnya harga komoditas dunia di pasar, memberikan angin segar bagi PT…

Ekonomi Jabar Triwulan I-2018 Tumbuh 6,02 Persen

Ekonomi Jabar Triwulan I-2018 Tumbuh 6,02 Persen  NERACA Bandung - Perekonomian Jawa Barat (Jabar) pada triwulan I-Tahun 2018 tumbuh 6,02…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas : Asian Games 2018 Harus Bebas dari Teror

      NERACA   Jakarta - Asian Games ke-18 yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus - 2 September…

Konsumsi Premium Di Jawa Madura dan Bali Turun 50%

    NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM)…

BPK Jadi Auditor Anti Korupsi Internasional

    NERACA   Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menerima mandat sebagai auditor Akademi Anti Korupsi International…