Kebijakan Lama Hambat Pertumbuhan Ekonomi

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut perlambatan ekonomi Indonesia saat ini adalah efek dari kebijakan pemerintahan lalu. Asumi dasarnya, kebijakan yang dijalankan suatu pemerintahan akan berdampak pada ekonomi beberapa bulan kemudian.

"Banyak faktor eksternal dan internal. Kalau tidak tercapai kan itu efek kebijakan yang lalu, suatu kebijakan ekonomi itu akan terasa selama 4-6 bulan mendatang, jadi aspek ini berasal dari pemerintah lalu bukan yang sekarang," katanya di Jakarta, pekan lalu.

Sedangkan menurut pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih menyebutkan bahwa ada dua poin penting yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. "Pertama adalah daya saing kita masih rendah. Kedua, permasalahan struktural kita masih banyak," katanya.

Untuk itu Sri menilai, untuk membangkitkan lagi investasi dan ekspor Indonesia, pemerintah harus memperbaiki tiga poin. "Ada tiga hal yang harus segera dibenahi. Perbaiki infrastruktur, permudah perizinan, dan masalah ekonomi biaya tinggi," ujarnya.

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Leo Putra Rinaldy, berpendapat melambatnya ekonomi Indonesia terjadi karena investasi yang melambat. "Setelah pemilu, investasi harus menguat meskipun mungkin menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilu," Ucapnya.

Setidaknya investasi akan mulai untuk pascapemilu, yang akan berdampak baik bagi perekonomian di sisa tahun ini.

Namun, di lain pihak pengamat pasar modal, Reza Priyambada, menganggap pelemahan tersebut wajar. "Pemerintah memang memaksa perekonomian kita (Indonesia) untuk melambat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan nilai impor," ungkap Reza.

Dengan berkurangnya impor, Reza berpendapat pemerintah berharap ekspor akan meningkat sehingga perekonomian Indonesia pun akan meningkat ke depannya. Oleh karena itu, Reza memprediski melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bersifat sementara.

Menurut Ekonom Indef, Ichsan Modjo menilai, perekonomian Indonesia masih akan melemah dibawah target akhir tahun sebesar 5,2 persen. Bahkan bukan tidak mungkin bisa di bawah 5 persen, jika pemerintah memaksakan kenaikan harga BBM. "Jika BBM dinaikkan sekarang, inflasi akan melonjak dan sektor konsumsi akan turun drastis seiring pelemahan daya beli masyarakat," katanya.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga kuartal-I tahun 2015. Kenaikan BBM di tengah kondisi perekonomian yang melambat dinilai hanya akan membuat daya beli konsumen menurun. "Sebaiknya ditunda saja sampai Maret tahun depan. Indeks kepercayaan konsumen dari Bank Indonesia saja sudah menunjukkan pelemahan," pungkas Ichsan. [agus]

BERITA TERKAIT

Bank Commonwealth Dukung Desainer Lokal Perluas Pasar - Membangun Kemandirian Ekonomi Wanita

Sebagai bentuk kepedulian dalam pemberdayaan ekonomi wanita, PT Bank Commonwealth (Bank Commonwealth) mendukung brand lokal Purana, fashion house yang fokus…

Pertumbuhan Koperasi di Lebak Meningkat

Pertumbuhan Koperasi di Lebak Meningkat NERACA Lebak - Pertumbuhan koperasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meningkat sehingga mampu memberikan kkontribusi…

Daerah Pemacu Pertumbuhan

Rencana Presiden Jokowi memanggil pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) pada pekan depan, merupakan pertanda pemerintahan pusat serius memperhatikan potensi daerah sebagai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan

      NERACA   Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data…

Ekonomi 2018 Diprediksi Mampu Tumbuh Minimal 5,1%

      NERACA   Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai…

Indonesia Masih Membutuhkan Banyak Kapal - Taiwan International Boat Show 2018

    NERACA   Jakarta – Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, nyatanya masih membutuhkan banyak kapal dalam rangka aksesibilitas…