KAJIAN ANALISIS IMF MENYESATKAN

Ekonomi RI Ikut Terpuruk

Jumat, 07/11/2014

Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) diketahui memberikan saran yang salah pada sejumlah negara setelah krisis keuangan 2008 dengan mendorong mereka memangkas belanja dan mengandalkan stimulus bank sentral untuk pertumbuhan. Termasuk Indonesia yang pernah mendapat “resep” dari IMF pada 1998/99 masih merasakan dampaknya terhadap perekonomian nasional hingga saat ini.

NERACA

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, “resep” ekonomi yang diberikan oleh IMF bisa dibilang menyesatkan dan tidak pantas untuk ditaati. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, saran yang diberikan IMF justru membuat negara-negara yang mengikuti saran tersebut semakin terpuruk ekonominya.

Dia mencontohkan Indonesia yang mengikuti saran IMF dengan menerima bantuan IMF pada Oktober 1997/98 di rezim orde baru. Namun, sampai saat ini kondisi ekonomi Indonesia belum menunjukkan hal yang positif. Banyak bank yang tutup. Industri nasional terpukul, serta terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di mana-mana. “Angka pengangguran membengkak. Harga sembako dan kebutuhan hidup meroket terus. Dan, yang tak bisa dilupakan, uang negara dirampok mafia BLBI,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (6/11).

Menurut Erani, Indonesia saat itu dipaksa menjalankan program penyesuaian struktural seperti penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, privatisasi, liberalisasi investasi, deregulasi, restrukturisasi perbankan, dan lain-lain. Indonesia pun terperangkap dalam praktik “kolonialisme baru” atau sering disebut “neokolonialisme”.

Jelas, menurut dia, dosa IMF terhadap Indonesia dan rakyat dunia tak bisa dimaafkan. Di Eropa, rakyat yang marah menyebut IMF sebagai bagian dari “Troika” (IMF, Bank Sentral Eropa, dan Uni Eropa) penghisap kesejahteraan rakyat. Di Amerika Latin, IMF juga dianggap perampok yang telah merampas kesejahteraan dan martabat rakyat di sana.

Namun, Erani juga tidak mengerti kenapa pemerintah Indonesia tiba-tiba memunculkan ide untuk memberi bantuan pinjaman likuiditas kepada IMF. Bantuannya juga tidak kecil minimal US$ 1 miliar. Ide ini benar-benar absurd dan gila di tengah kondisi ekonomi nasional sedang terpuruk, kemiskinan merajalela, pengangguran membengkak, industri kecil terancam kolaps, layanan dasar rakyat memburuk, dan lain-lain.

“IMF punya dosa besar terhadap bangsa ini. Indonesia telah menjerumuskan ekonomi Indonesia ke titik kehancuran. Bahkan, sampai sekarang ini, rakyat Indonesia masih harus menanggung beban akibat kejahatan IMF tersebut,” ujarnya.

Erani menanggapi atas laporan review kebijakan internal IMF itu dirilis pekan ini, bahwa selama 2010-2011, IMF terlalu dini menyarankan kebijakan penghematan pada sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, dan zona euro. “IMF secara tidak tepat menganggap penguatan ekonomi telah terjadi,” ungkap hasil review IMF tersebut, dikutip kantor berita asing.

Kantor Evaluasi Independen IMF (IEO) menyatakan dalam laporan panjang bahwa dukungan simultan agar sejumlah bank sentral mengucurkan uang untuk mendorong pertumbuhan telah mengakibatkan aliran modal yang mudah menguap di sejumlah negara berkembang.

Kendati demikian, IMF memiliki sikap yang salah dengan meyakini pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju akan kembali positif pada 2010. Pendapat itu sangat salah, saat zona euro terjerumus kembali dalam resesi. IEO menyatakan, fokus kebijakan IMF saat itu juga tidak memiliki alasan yang tepat.

Pemenang nobel ekonomi J. Stiglitz pernah mengritik bahwa prakondisi IMF yang teramat ketat terhadap negara-negara Asia di tengah krisis yang berkepanjangan berpotensi menyebabkan resesi yang berkepanjangan. Kemudian berlakunya praktik apa yang dinamakan “Konsensus Washington”, yaitu negara pengutang lazimnya harus mendapatkan restu pendanaan dari pemerintah AS, yang pada dasarnya hanya memperluas kesempatan ekonomi AS.

Suku Bunga Tinggi

Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Revrisond Baswir mengatakan, ketika Indonesia ditimpa krisis, IMF menyarankan untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga 70% yang katanya untuk mencegah pelarian modal ke luar negeri. Resep IMF untuk menaikkan suku bunga tinggi ini memang berhasil meredam inflasi, tetapi untuk tidak dapat menyehatkan secara keseluruhan, malah kebijakan ini membuat sektor riil semakin tertekan.

"Seharusnya pemerintah belajar dari pengalaman krisis tahun 1998 dan masih tunduk pada resep IMF/Bank Dunia meski telah gagal dan terbukti mengakibatkan krisis moneter tahun 1998 berubah menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Namun sayangnya, saran IMF yang telah terbukti menyesatkan, kembali dipatuhi oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga awal Oktober 2008. Padahal kebijakan ala IMF ini justru akan berakibat fatal bagi perekonomian secara luas. Langkah inilah yang pada akhirnya juga akan mendorong anjloknya ekonomi Indonesia seperti mengalami defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan," ujarnya.

Menurut dia, kegagalan IMF dalam membantu Indonesia adalah akibat dari ketidakmatangan IMF dalam mengatur program-program yang cocok untuk Indonesia. Mereka hanya mementingkan liberalisasi pasar, deregulasi, dan privatisasi di Indonesia untuk kepentingan perekonomian internasional.

"Padahal secara pendekatan ekonomi politik tidak akan mungkin dapat merubah sistem perekonomian suatu negara menjadi negara berbasis pasar dalam waktu sekejap saja," ujar Revrisond.

Dia mengatakan, perhatian utama IMF pada negara-negara berkembang yang terkena dampak krisis adalah perbaikan neraca pembayaran, khususnya neraca berjalan. Dengan demikian, seharusnya IMF menyarankan negara-negara tersebut agar mendorong ekspornya dan menekan impornya.

Secara prinsipil, dia membenarkan saran-saran dari IMF yang menjelaskan masalah struktural perekonomian di dalam negeri wajib dibenahi. Cuma, caranya tidak dengan menggenjot Penanaman Modal Asing (PMA) dan mengurangi hambatan impor. Langkah itu, sampai kapanpun hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi para investor asing.

Menurut Revrisond, kunci peralihan ke manufaktur yang paling sehat berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pasalnya, kemungkinan untuk memanfaatkan barang modal dan bahan baku dari Indonesia saja tanpa perlu mengimpor jauh lebih besar.

"Kalau mau benar-benar mengatasi defisit neraca berjalan memang harus ekspor, tapi harus diusahakan berbasis sumber daya lokal. jika berniat mengatasi masalah struktural tanpa mengikuti saran IMF, pemerintah menurutnya wajib berkorban. Caranya, memangkas pertumbuhan, dan mengalihkan alokasi anggaran menggenjot sektor riil, yang berbasis dalam negeri," tegas dia.bari/agus/ mohar