Pemerintah Siap Bahas APBN-P 2015

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan segera menerapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, untuk menaikkan harga BBM tersebut, diperlukan perubahan dalam struktur anggaran negara.

Oleh karenanya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago akan bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama Andrinof dengan Bambang dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Direncanakan pertemuan ini berlangsung pukul 17.00 WIB di Kantor Kementerian Keuangan. "Ini pertemuan pertama dengan Menkeu," kata Andrinof di Jakarta, Kamis (6/11).

Andrinof menambahkan, nantinya pertemuan ini membahas segala permasalahan mengenai RAPBN-P 2015, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi dapat dimasukkan. "Banyak poin-poin penting yang akan dibahas," sebutnya.

Sebelumnya, Komisi Anggaran Independen (KAI) dan Yayasan Tifa menilai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015 belum memadai untuk mengakomodasi visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. RAPBN 2015 itu justru dianggap mewariskan ruang fiskal yang sempit bagi pemerintah yang akan datang. Pemerintah mendatang ditinggalkan untuk menanggung beban politik merasionalisasi kebijakan fiskal guna mewujudkan prioritas program kerjanya.

Pada sektor belanja, RAPBN 2015 tak merancang penurunan anggaran subsidi, terutama subsidi energi. Anggaran belanja subsidi BBM dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp 433,5 triliun, sementara subsidi energi mencapai Rp 363,5 triliun.

Sedangkan menanggapi hal itu, Presiden terpilih Joko Widodo akan fokus mengerjakan program-program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, untuk masa pemerintahannya mendatang.

Hal ini dikarenakan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 tidak memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengerjakan program-program utamanya. "Mungkin untuk pendidikan dan kesehatan bisa lah. Tapi kalau tol laut sepertinya belum bisa," katanya.

Kendati demikian, Jokowi mengatakan masih ada kemungkinan untuk memasukkan program-program kerjanya dalan APBN 2015 karena rancangan APBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato nota keuangan pada pekan lalu baru garis besarnya saja. "Sekarang kan baru baseline, nah itu masih bisa. Kalau sudah masuk ke rincian itu sulit," katanya.

Sebelumnya, Mantan Walikota Kota Solo itu mengaku telah menyiapkan strategi agar program-program kerja prioritasnya bisa tetap berjalan di tahun anggaran 2015. Jokowi mengatakan dia hanya perlu mengubah nomenklatur dari setiap mata anggaran. [agus]

BERITA TERKAIT

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

Dishub Kota Sukabumi Siap Berangkatkan 808 Pemudik Ke Wilayah Selatan

Dishub Kota Sukabumi Siap Berangkatkan 808 Pemudik Ke Wilayah Selatan NERACA Sukabumi - Sebanyak 808 pemudik siap diberangkatkan besok Sabtu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…