Tekan Pencurian Ikan, Menteri Susi Temui Dua Dubes

Kelautan dan Perikanan

Jumat, 07/11/2014

NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan dengan dua duta besar yang berasal dari Benua Amerika yakni Amerika Serikat dan Kanada di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (6/11).

Susi bersama Perwakilan dari Amerika Serikat misalnya (red dubes), membahas berbagai isu terkait pencurian ikan (Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing), penipuan hasil perikanan (Seafood Fraud), konservasi keanekaragaman sumber daya hayati laut dan pesisir, mitigasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta penguatan kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama tiga pihak (Triangular Cooperation).

Selama ini kemitraan strategis antara Indonesia dan AS berkembang dengan baik, dengan hasil nyata berupa kerja sama bilateral di berbagai sektor kelautan dan perikanan. “Pertemuan ini membahas upaya memperkuat hubungan bilateral, sekaligus memetakan jalan menuju kemitraan komprehensif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan bagi kedua negara,” ungkap Susi.

Penguatan hubungan kedua negara pun ditunjukkan dengan komitmen Pemerintah AS untuk membantu Indonesia dalam hal asistensi pemberlakuan moratorium penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Pemberlakuan ini berperan penting untuk mencegah habisnya sumber daya perikanan dan mengurangi intensitas penangkapan ikan sehingga sumber daya ikan menjadi lestari dan berkelanjutan.

“Saya yakin negara di dunia semua punya kepentingan yang sama atas laut Indonesia bahwa laut kita harus dijaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanannya. Hal ini pun mendapat dukungan dari semua negara seperti yang sebelumnya dinyatakan oleh Malaysia, Filipina, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Thailand dan Australia, Norwegia dan sekarang AS serta Kanada," ungkapnya.

Dengan dukungan dari dunia, lanjut Susi, maka Indonesia bisa kelola laut secara lestari dan berkelanjutan sehingga dampaknya bisa diarasakan oleh masyarakat utamanya nelayan. Selain itu, penerapan moratorium ini dapat menjadikan Indonesia dihormati dan diharagai dunia karena Indonesia telah menerapkan tata kelola laut secara lestari.

Hal senada disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat Robert O Blake. Blake menyatakan, Pemerintah AS berkomtimen penuh untuk membantu Indonesia dalam memerangi aksi illegal fishing dan konservasi maritim.

“Kita juga bekerja sama penegakan hukum untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas polisi air. Tak hanya itu, upaya untuk menjaga hutan bakau juga menjadi salah satu fokus kita. Karena hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan usaha perikanan,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terus memperluas kerja sama di bidang ekonomi kelautan. Kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang kelautan dan perikanan telah terjalin sejak lama, dan telah diimplementasikan melalui berbagai program United States Agency for International Development (USAID). Berbagai program kerja sama itu telah disusun di dalam “USAID: Indonesia’s 2010-2014 Country Strategy”, dimana sektor kelautan dan perikanan masih menjadi prioritas kerja sama RI-AS.

Berdasarkan catatan, nilai investasi Amerika Serikat ke Indonesia pada 2013 mencapai 96,9 juta dollar AS. Sedangkan nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 1,33 miliar dollar AS. Sementara impor dari AS sebesar 82 juta dollar AS. Data ini sekaligus menunjukan Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan AS sebesar 1,25 miliar dollar AS. Adapun komoditas ekspor unggulan ke pasar As yakni udang, tuna, kepiting/crab.

Sedangkan pertemuan dengan pihak Dubes Kanada, dibahas mengenai kerja sama riset dan teknologi pemanfaatan biota laut untuk produk kesehatan dan kecantikanKerja Sama Teknik di bidang kelautan dan perikanan dalam kerangka Triangular Cooperation guna peningkatan kapasitas kelembagaan KKP serta keinginan Canadian Cooperative Association (CCA) untuk memberikan bantuan kepada kelompok koperasi nelayan budidaya.

Terkait bantuan CCA tersebut, rencananya dalam bingkai capacity building pengembangan koperasi, akses terhadap keuangan dan permodalan, infrastruktur dan pemberdayaan perempuan, serta extention service. Sebagai data tambahan, nilai investasi Kanada di Indonesia mencapai 132,9 juta dollar AS.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti, Senin (3/11), menjelaskan, pemerintah akan terus menggenjot Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan. Setidaknya terdapat potensi peningkatan PNBP sebesar Rp 25 Trilun pertahun yang belum termanfaatkan dari sumberdaya ikan dan non sumberdaya ikan. Nilai potensi tersebut rencananya akan dibebankan kepada kapal berbendera asing di atas 30 Gross Ton (GT) yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Susi, hal itu ditempuh sebagai upaya pemerintah dalam mengembalikan uang negara yang hilang. Setidaknya, sektor kelautan dan perikanan telah menghabiskan uang negara sekitar Rp 18 triliun setiap tahunnya.