Bank DKI Tangani Hukum Perdata dan TUN - Gandeng Kejati DKI

NERACA

Jakarta -Terus tingkatkan implementasi tata kelola perusahaan, Bank DKI menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatangan kesepakatan bersama itu dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono danKepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Adi Toegarisman, di Jakarta, Kamis (6/11).

Kesepakatan kerja sama berdurasi dua tahun antara Bank DKI dan Kejati DKImencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum dan konsultasi hukum serta peningkatan kompetensi teknis dalam bentuk pelatihan, workshop dan sosialisasi.

Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono, menuturkan bahwa kesepakatan bersama ini bertujuanuntuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsikedua belah pihakdalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negarasertameningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dia juga mengungkapkan, kesepakatan dengan Kejati DKI merupakan bukti komitmen Bank DKI dalam penerapan tata kelola perusahaan khususnya dalam penanganan permasalahan hukum. Eko pun menjelaskanpesatnya persaingan bisnis pada industri perbankan yang didorong oleh semakin tingginya kebutuhan transaksi perbankan dari masyarakat pun hendaknya semakin meneguhkan penerapan tata kelola perusahaan dan bisnis yang beretika agar semua tetap berjalan pada koridor yang berlaku.

"Penerapan tata kelola perusahaan merupakan suatu keniscayaan dalam menjalankan bisnis perbankan," ujar dia. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik pun hendaknya dipandang bukan sebagai penghambat bisnis namun malah sebagai pendukung pertumbuhan bisnis yang tetap terjaga dengan baik, sehat dan mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Sementara Adi Toegarisman menambahkan, bentuk kesepakatan ini sudah sering dilakukan antara Kejaksaan Tinggi dengan berbagai BUMN, dan BUMD. “Tujuannya tidak lain untuk melindungi kepentingan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi pemberi kuasa dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara” ujar Adi Toegarisman seraya menyampaikan apresiasi kepada Bank DKI yang telah memberikan kepercayaan kepada institusi Kejaksaan. “kita harapkan bersama, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara," tukasnya. [kam]

BERITA TERKAIT

Home Credit Kerjasama Pembiayaan Online - Gandeng Blibli.com

NERACA Jakarta – Home Credit Indonesia, perusahaan pembiayaan mutiguna yang membiayai barang-barang konsumsi tahan lama, semakin fokus dalam mengembangkan bisnis…

Natal dan Tahun Baru, Bank Mandiri Siapkan Rp16,39 triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk menyiapkan pasokan dana Rp16,39 triliun untuk mengantisipasi lonjakan penarikan…

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah daerah yang menerapkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Soal E-Money, Bank Mandiri Kerjasama dengan 12 Bank

      NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) telah menjalin kesepakatan strategis dalam bidang…

Perbankan Diminta Realisasikan Targat Satu Juta Rumah

  NERACA   Jakarta - Sejak digulirkannya program satu juta rumah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), target…

ADB Dukung Bisnis Inklusif Di Indonesia

  NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mendukung bisnis inklusif di Indonesia melalui investasi untuk sektor…