Bank DKI Tangani Hukum Perdata dan TUN - Gandeng Kejati DKI

NERACA

Jakarta -Terus tingkatkan implementasi tata kelola perusahaan, Bank DKI menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatangan kesepakatan bersama itu dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono danKepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Adi Toegarisman, di Jakarta, Kamis (6/11).

Kesepakatan kerja sama berdurasi dua tahun antara Bank DKI dan Kejati DKImencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum dan konsultasi hukum serta peningkatan kompetensi teknis dalam bentuk pelatihan, workshop dan sosialisasi.

Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono, menuturkan bahwa kesepakatan bersama ini bertujuanuntuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsikedua belah pihakdalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negarasertameningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dia juga mengungkapkan, kesepakatan dengan Kejati DKI merupakan bukti komitmen Bank DKI dalam penerapan tata kelola perusahaan khususnya dalam penanganan permasalahan hukum. Eko pun menjelaskanpesatnya persaingan bisnis pada industri perbankan yang didorong oleh semakin tingginya kebutuhan transaksi perbankan dari masyarakat pun hendaknya semakin meneguhkan penerapan tata kelola perusahaan dan bisnis yang beretika agar semua tetap berjalan pada koridor yang berlaku.

"Penerapan tata kelola perusahaan merupakan suatu keniscayaan dalam menjalankan bisnis perbankan," ujar dia. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik pun hendaknya dipandang bukan sebagai penghambat bisnis namun malah sebagai pendukung pertumbuhan bisnis yang tetap terjaga dengan baik, sehat dan mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Sementara Adi Toegarisman menambahkan, bentuk kesepakatan ini sudah sering dilakukan antara Kejaksaan Tinggi dengan berbagai BUMN, dan BUMD. “Tujuannya tidak lain untuk melindungi kepentingan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi pemberi kuasa dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara” ujar Adi Toegarisman seraya menyampaikan apresiasi kepada Bank DKI yang telah memberikan kepercayaan kepada institusi Kejaksaan. “kita harapkan bersama, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara," tukasnya. [kam]

BERITA TERKAIT

Menkopolhukam - Penegakan Hukum Diharapkan Lebih Profesional

Wiranto Menkopolhukam Penegakan Hukum Diharapkan Lebih Profesional Nusa Dua, Bali - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto berharap…

Bank Panin Tambah Porsi Saham Jadi 42,54% - Rights Issue Panin Dubai Syariah

NERACA Jakarta - Jelang rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) alias rights issue, PT Bank Panin…

BEI Bilang Delisting Butuh Proses Panjang - Sikapi Kasus Bank of India

NERACA Jakarta- PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) tengah meminta PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghapus sahamnya (delisting)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Taspen Raih Laba Bersih Rp721 miliar

      NERACA   Jakarta - PT Taspen (Persero) sepanjang tahun 2017 mencatat laba bersih sebesar Rp721,73 miliar, tumbuh…

Naik 15,5%, BTN Cetak Laba Rp3,02 triliun

      NERACA   Jakarta - Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menunjukan hasil positif sepanjang 2017 dengan…

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…