Sosok Kepala BIN Harus Human Intelligent

Jakarta – Presiden Joko Widodo diminta memperhatikan sosok Kepala Badan Inteleijen Negara (BIN) yang memiliki kompetensi dalam dunia intelijen, profesional dan memahami karakteristik bangsa Indonesia yang plural di tengah era demokrasi yang terus berkembang saat ini.

Menurut anggota DPR Khatibul Umam Wiranu, BIN di era pemerintahan Jokowi harus diubah pendekatannya dengan menggunakan human intelligent. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan namun lebih bersifat persuatif, edukatif, dan humanis. 

“ Human intelligent juga meniscayakan BIN tak lagi menggunakan cara-cara represif dalam merespon gejala gerakan yang ingin mengganggu keamanan negara di masyarakat. Namun cara persuasif lebih ditekankan. Dengan cara ini, akan menjadikan kelompok yang awalnya anti negara, anti institusi-institusi formal kenegaraan, justru bisa berubah menjadi kekuatan yang mampu memperkuat negara,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/11).

Menurut dia, Kepala BIN baru yang berasal dari kalangan sipil dapat menjadi terobosan penting untuk mengkondisikan BIN dengan melakukan pendekatan human intelligent.  Jika Ka BIN dari kalangan sipil yang memimpin, tentunya membuat BIN tidak lagi menakutkan rakyat, justru bisa memberi rasa aman kepada negara dan rakyatnya. 

Misalnya menurut Khatibul, para teroris, kaum sparatis, dan penganut ideologi selain Pancasila yang sudah tertangkap maupun yang dalam pengejaran aparat, tidak bisa serta merta dilakukan tindakan kekerasan terhadap mereka, tetapi mereka juga harus difasilitasi, diberi ruang oleh negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak demi menghidupi keluarganya.

Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo sangat berhati-hati memilih calon Kepala BIN. Menurut Menko Polhukam, Tedjo Edhie, sering tidak akuratnya data BIN, membuat Jokowi sangat lama menentukan siapa pemimpin lembaga intelijen tersebut.

"Beliau sangat hati-hati soal BIN dan Jaksa Agung. Selama ini kan yang terjadi data BIN suka meleset, ke depannya tidak boleh," ujar Tedjo di Istana Negara, Jakarta, pekan ini.

Menurut Tedjo, ke depannya semua perangkat intelijen harus saling koordinasi sehingga informasi yang sampai ke presiden tidak meleset. Jokowi juga melihat rekam jejak  terkait calon kepala BIN. "Ke depan (Kepala BIN), harus bisa mengkoordinasikan semua intelijen yang ada di lembaga baik di kementerian, Polri, TNI, Bais, Jaksa, untuk diolah datanya sehingga menjadi data A1 (akurat)," ujarnya.

Terkait nama-nama calon Kepala BIN, Tedjo mengatakan banyak nama yang sudah muncul tapi tenggelam kembali. "Sjafrie (Mantan Wamenhan) pernah muncul, TB Hasanuddin (purnawirawan TNI) muncul terus tenggelam lagi, Assad Ali (mantan Waka BIN), masih ada tapi terus tenggelam," ujarnya.