NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mencari konsultan hukum dalam rangka penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara Ritel di pasar perdana dalam negeri pada 2015. Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (6/11) menyebutkan, lingkup pekerjaan konsultan hukum itu terdiri dari melakukan "legal review" dokumen hukum penerbitan Sukuk Negara Ritel tahun 2015, termasuk review atas proyek yang akan digunakan sebagai aset SBSN.

Selain itu juga menyediakan narasumber dan materi untuk "half day workshop" di bidang hukum, menyusun draft master dokumen penerbitan SBSN yang menggunakan proyek dalam APBN sebagai "underlying assets", menyediakan kegiatan uji tuntas aspek hukum (due diligence) barang milik negara yang akan dijadikan sebagai aset SBSN.

Konsultan hukum bersama dengan Direktorat pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan juga menyediakan draf dokumen penerbitan SBSN dengan struktur akad SBSN yang baru, misalnya wakalah. Kementerian Keuangan menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi umum dengan prakualifikasi yaitu peserta adalah konsultan hukum yang berbentuk badan usaha firma atau badan hukum lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta tidak sedang menangani perkara atau menjadi pengacara atau penasihat hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa dengan Negara atau Pemerintah Republik Indonesia. Peserta atau salah satu anggota tim mempunyai pengalaman di bidang pasar modal sekurang-kurangnya selama tiga tahun. Selain itu peserta mempunyai partner atau associate yang memiliki sertifikat yagn dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHKM).

Serap dana dari lelang

Sebelumnya, Pemerintah menyerap dana Rp6,92 triliun dari lelang tiga seri obligasi negara pada Selasa (4/11) lalu, melalui penawaran yang masuk sebesar hampir Rp22,66 triliun. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebutkan, jumlah Rp6,92 triliun antara lain berasal dari seri SPN12150206 sebesar Rp1 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang seri itu sebesar 5,97%, imbal hasil tertinggi dimenangkan 6%. Obligasi ini jatuh tempo 6 Februari 2015. Kemudian seri SPN12151105 sebesar Rp2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,823% dan imbal hasil tertinggi dimenangkan sebesar 6,85%. Obligasi ini jatuh tempo 5 November 2015.

Selain itu dari seri FR0070 sebesar Rp3,92 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,89%, imbal hasil tertinggi dimenangkan 7,91%, tingkat kupon 8,375%. Obligasi ini jatuh tempo 15 Maret 2024. Penawaran masuk untuk seri SPN12150206 sebesar Rp5,90 triliun dengan imbal hasil tertinggi masuk 6,75% dan terendah 5,9%.

Penawaran masuk untuk seri SPN12151105 sebesar Rp6,26 triliun dengan imbal hasil tertinggi masuk 7,3% dan terendah 6,8%. Sementara penawaran masuk untuk seri FR0070 sebesar hampir Rp10,5 triliun dengan imbal hasil tertinggi masuk 8,1% dan terendah 7,86%.

Jumlah dana yang diserap dalam lelang itu sebesar Rp6,92 triliun, lebih besar dari target indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp5 triliun. Penjualan obligasi negara melalui lelang tersebut ditujukan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN Perubahan 2014. [ardi]