Subsidi BBM: Fiskal dan Inflasi

Senin, 10/11/2014

Oleh:Prof. Firmanzah., PhD

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Akhir-akhir ini ruang publik penuh dengan pemberitaan dan perdebatan terkait rencana Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi eceran. Meski belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah terkait dengan waktu dan besaran penyesuaiannya, namun hal ini telah mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan dari mulai pelaku usaha, parlemen, media, akademisi dan masyarakat. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat BBM bersubsidi merupakan produk strategis yang setiap penyesuaiannya berimplikasi luas. Tidak hanya besaran penghematan fiskal dan realokasinya yang penting tetapi juga system jarring pengaman nasional untuk menjaga inflasi tetap terkendali juga sangat diperlukan.

Penyesuaian BBM bersubsidi akan menghasilkan penghematan dana lokasinya dapat diarahkan ke sektor yang lebih tepat sasaran dan produktif. Kritikan selama ini besaran alokasi BBM pada APBNP 2014 sebesar Rp 350,3 triliun tidak tepat sasaran. Sementara itu Pemerintah sangatlah membutuhkan pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, ketenagalistrikan, bendungan dan irigasi. Sehingga dianggap mendesak dilakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk realokasi ke pembiayaan sektor produktif dan tingkatkan dana sosial yang lebih tepat sasaran. Selain itu juga dalam jangka panjang sejumlah program diversifikasi energi dan pembangunan kilang minyak perlu dipercepat. Sehingga Indonesia memiliki energy-securityyang lebih kuat dan berdaya tahan.

Di sisi lain, setiap penyesuaian harga BBM bersubsidi selalu disertai dengan lonjakan angka inflasi. Hal ini terjadi di tahun 2005, 2008 dan 2013. Meski Pemerintah telah berhasil menekan dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi ke inflasi (inflasi 2005 sebesar 17,11%; inflasi 2008 (11,06%); inflasi 2013 (8,38%), tidak dapat dipungkiri terdapat lonjakan inflasi yang signifikan ketika BBM bersubsidi disesuaikan. Lonjakan inflasi berarti penurunan daya beli masyarakat, utamanya mereka yang berada pada kelas menengah ke bawah. Sehingga dalam jangka pendek, Pemerintah memerlukan program-program khusus yang dapat membantu kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin agar tidak terlalu jatuh daya belinya.

Pengalaman 10 tahun melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, kebijakan ini sangat tidak populis dan dipastikan akan ada penentangan dari berbagai kalangan. Sejumlah langkah strategis dapat ditempuh oleh Pemerintahan Jokowi agar dampak negatif dari kebijakan ini dapat diminimalisir. Pertamaadalahsosialisasitidakhanyaperlunyapenghematanpemakaian BBM bersubsidi tetapi juga manfaat yang akan didapatkan dari penyesuaian BBM bersubsidi.

Kedua, melakukan upaya koordinasi antarKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan inflasi dapat terkendali. Pasokan pangan dan kebutuhan pokok perlu dilakukan agar lonjakan harga dapat terus dimonitor dan dikontrol. Ketiga, perlunya memastikan sejumlah program sosial yang membantu masyarakat menengah ke bawah berjalan secara baik. Sehingga ketika keputusan penyesuaian BBM bersubsidi dilakukan dapat dipastikan dampak terhadap penurunan daya beli mereka seminimal mungkin.