Banggar DPR Belum Tersentuh KPK

NERACA

Jakarta---Badan Anggaran (Banggar) DPR merupakan alat kelengkapan yang sulit dijangkau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasanya KPK dinilai khawatir anggarannya akan dipotong. “Saya coba menganalisa, yaitu karena KPK anggarannya sangat tergantung pada banggar. Makanya mereka tidak berani menyikap banggar kalau kalau disikat bisa disikat juga anggaran KPK itu nanti,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta,5/9

Menurut Uchok, Fitra menyoroti KPK yang sampai saat ini kelihatanya enggan membongkar mafia anggara di Banggar DPR. Karena itu masyarakat mempertanyakan keberanian KPK membongkar mafia anggaran tersebut. Masalahnya hingga saat ini belum ada satupun pimpinan Banggar DPR yang tersentuh hukum. “Masyarakat tentunya banyak yang bertanya mengapa KPK sampai saat ini meskipun sudah kerap disebut-sebut sebagai bagian dari mafia anggaran, namun belum ada satupun anggota banggar terutama para pimpinannya yang diperiksa?,”tambahnya.

Selain itu menurut Uchok anggota-anggota partai di Banggar bisa dikatakan adalah mesin uang partai dalam “mengakali” APBN. Sehingga jika KPK menyikapi Banggar, maka bukan tidak mungkin bisa berpengaruh juga pada KPK. Apalagi terkait dengan pemilihan pimpina KPK. “Pihak KPK utamanya jajaran birokrasi di KPK tentunya tidak ingin calon-calon pimpinan KPK yang notabene pimpinan mereka tidak mau proses pemilihannya terganggu karena KPK menyidik anggota-anggota DPR utamanya dari banggar yang biasanya juga bagian dari mesin uang partai,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan media massa, beberapa kasus dugaan korupsi mulai dari proyek pembangunan wisma atlet, Palembang hingga kasus dugaan suap Kemenakertrans ini juga diduga melibatkan permainan Banggar DPR. Utamanya disini adalah dugaan para pimpinan yang juga sudah disebut-sebut oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Beberapa waktu lalu, Nazaruddin juga mengungkapkan selain melibatkan “Banggar Besar”, juga melibatkan “Banggar Kecil” di komisi juga ikut bermain dalam memuluskan berbagai permainan anggaran. Dirinya bahwa pimpinan banggar lah yang membagi-bagikan jatah kepada para anggota maupun partai.

Uchok juga menilai aneh jika dikatakan Menteri tidak tahu menahu terhadap kinerja jajaran birokrasinya. Seorang mentri harus tahu semuanya mengenai apa yang dilakukan jajaran birokrasinya seperti renca, program dan anggaran dan penggunaan anggaran di jajarannya.

Kalaupun mentri dalam kasus ini tidak mengetahi perilaku jajaran dibawahnya, tetap saja menurut Uchok, sang mentri harus bertanggungjawab.Selain itu anggota FPAN, Waode Nurhayati juga pernah menyebutkan nama-nama pimpinan banggar sebagai pihak yang memainkan dana DPID. “Menteri harus bisa mengkontrol semua yang dilakukan birokrasi, seperti rencana apa dan program apa, untuk apa anggaran digunakan. Kalau menteri ngomong tidak tahu, berarti dia bukan menteri. Lagipula tahu tidak tahu, seorang pimpinan tetap harus bertanggungjawab atas kerja anak buahnya. Kalau memang mentri tidak terlibat maka dia harus bisa membuktikan diri tidak terlibat. Dia tetap harus mundur tahu atau tidak tahu karena terjadinya kasus di lembaganya,” tegasnya. **cahyo

Related posts