Merger Bank BUMN Tunggu Sinyal Jokowi

NERACA

Jakarta - Jika tak ada aral melintang, konsolidasi atau penggabungan bank-bank BUMN bakal segera terwujud. Saat ini, “gong resmi” berada di tangan Presiden Joko Widodo. Hal itu lantaran Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Ikatan Bankir Indonesia dan Kementerian Keuangan, secara resmi mendukung penggabungan tersebut. Bahkan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (31/10) lalu, guna meminta restu menjalankanroadmapkonsolidasi perbankan.

Muliaman menjelaskan, Presiden Jokowi mendukung apa yang direncanakan oleh OJK terkait industri perbankan ke depan. Salah satunya perlu penambahan kapasitas likuiditas perbankan dalam menghadapi persaingan di dunia internasional.

Untuk itu, kata Muliaman, pihaknya akan‎ segera mempersiapkan beberapa cara dalam proses konsolidasi perbankan termasuk salah satunya dengan skema merger. "Dengan cara-cara dan strategi yang nantinya akan kita tindak lanjuti dengan bicara dengan menteri-menteri terkait," tukasnya.

Adapun untuk menjadi pelopor, regulator lebih mengimbau konsolidasi dilakukan oleh perbankan milik BUMN antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN.Isu merger Bank BUMN merupakan isu sensitif yang mengemuka di tahun ini. Adalah keinginan Menteri BUMN Dahlan Iskan menggabungkan Bank Mandiri dan BTN. Namun, karena banyaknya penolakan membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam memerintahkan untuk membatalkan rencana akuisisi tersebut.

Harus diingat. Pemerintah sebelumnya pernah melakukan merger bank pemerintah yang kemudian menjadi Bank Mandiri, yaitu Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia), BDN (Bank Dagang Negara), Exim (Bank Expor Impor Indonesia) dan BBD (Bank Bumi Daya).

Ketika itu, Pemerintahan Presiden Soeharto terpaksa mengeluarkan berbagai kebijakan tentang perbankan pada 1998 silam. Des, untuk mencapai posisi itu seperti sekarang, diperlukan waktu dan kerja keras melakukan integrasi. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Tanri Abeng mengungkapkan, saat itu, Lembaga Donor Uang Internasional (Internasional Moneter Fund/IMF) memberikan waktu konsolidasi dapat terbentuk dalam kurun 24 bulan.

Namun, lanjut Tanri, pihaknya memastikan proses merger hanya akan berjalan selama delapan bulan saja. "Kalau waktu itu saya tidak teken (tanda tangan), Bank Mandiri tidak lahir," kata, seraya mengingatkan. Langkah peleburan, imbuhnya, merupakan bagian dari mega merger di masa kepemimpinannya sebagai Menteri BUMN.

Dia juga teringat bahwa terdapat 10 sektor yang akan dibentuk holding, salah satunya perbankan. "Menurut saya, kalau BNI dan Bank Mandiri di merger, bisa menjadi bank besar. Sedangkan BRI dan bank-bank khusus lainnya dijadikan satu saja, maka mereka menjadi pemain global yang sangat powerfull," terang dia.

Ego Antarbank BUMN

Berlarut-larutnya merger Bank BUMN ini lantaran tiadanya keseriusan Pemerintah sebagai pemegang saham utama. Padahal, proses merger bank pelat merah adalah hal yang mudah dilakukan. Dosen FEUI, Lana Soelistianingsih pun menduga masih terdapatnya ego dari masing-masing Bank BUMN sehingga kerap kali proses merger menemui jalan buntu.

“Masing-masing ego dari pimpinan Bank BUMN harus diminimalisir. Apabila digabungkan maka perbankan di Indonesia akan semakin kuat,” paparnya. Menurut dia, bank-bank dalam negeri perlu meningkatkan modal agar bisa bersaing dengan bank-bank asing.

Lana lalu mencontoh Singapura di mana saat ini perbankan di sana dalam menyalurkan kredit sudah mencapai 120% terhadap PDB. “Artinya, mereka (industri perbankan di Singapura) mengalami titik jenuh. Saya khawatir Indonesia hanya dijadikan pasar saja bagi bank asing yang struktur permodalannya jauh lebih kuat dan besar jika tidak ada penguatan permodalan,” ujar Lana, mengingatkan.

Dia mengungkapkan, ke depan, Bank BUMN tidak hanya berhadapan dengan bank-bank domestik, tapi juga dengan bank-bank asing. Tantangan ini harus disikapi dengan upaya konsolidasi yang harus dilakukan oleh bank-bank BUMN.ChairmanMECODE Studies, Mangasa Augustinus Sipahutar menambahkan, konsolidasi perbankan tak sepatutnya mengalami hambatan, baik prosedur yang dianggap terlalu sulit maupun lamanya waktu, selama tidak ada politisasi. Dia juga menilai, Indonesia idealnya cukup memiliki satu Bank BUMN. ardi

BERITA TERKAIT

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…

Tertib di Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi

Oleh: Joko Setiabudi, Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP- UI Menjelang tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf…

Capaian Prestasi 3 Tahun Pembangunan Infrastruktur Jokowi

                                  Oleh: Indah Rahmawati…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online - DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…