Pertumbuhan Lambat, BBM Mesti Naik

TEKANAN DEFISIT PERDAGANGAN TERUS BERLANJUT

Kamis, 06/11/2014

Jakarta – Kalangan pengusaha dan pengamat menilai tekanan defisit neraca perdagangan Indonesia akan terus berlanjut, jika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bersikap lamban menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah perlambatan ekonomi nasional saat ini. Untuk itu pemerintah diminta segera mengambil kebijakan menaikkan harga BBM di kisaran Rp 1.000 –Rp 2.000 per liter untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di negeri ini

NERACA

Wakil Ketua UmumKadinbidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik,Hariyadi Sukamdanimengatakan jika merujuk data dari BPS neraca perdagangan hingga September 2014, sudah lima kali Indonesia mengalami defisit yaitu pada Januari, neraca perdagangan defisit sebesar US$ 0,45 miliar, April US$ 1,97 miliar. Kemudian, Juni US$ 0,30 miliar, dan Agustus US$ 0,31 miliar, dan terakhir September defisit US$ 270,3 juta. Defisit ini, menurut dia, bisa berlanjut selama pemerintah tidak mampu menekan impor BBM. “Masih akan terus berlanjut, selama pemerintah tidak menekan impor BBM,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (5/11).

Disamping menciptakan defisit neraca perdagangan tekanan terhadap tingginya impor nasional juga menjadikan defisit transaksi berjalan. Apalagi impor BBM atau impor barang yang lain menggunakan US$, jika kurs rupiah melemah maka defisit transaksi berjalan ikut melebar. “Jika neraca perdaganga mengalami defisit otomatis akan berimbas pada defisit transaksi berjalan, karena memang korelasinya seperti itu,” ujarnya.

Adapun untuk mengantisipasi dan menekan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan tentu saja dengan menekan impor BBM dan barang. Disamping itu dengan penguatan ekspor yang bernilai tambah.

“Langkah jangka pendek tentu dengan mengurangi impor BBM, tapi untuk jangka panjangnya pemerintah harus segera melakukan hillirisasi industry agar ekspor nasional bernilai tambah. Karena selama ini ekspor kita hanya bahan baku sehingga nilainya tidak terlalu besar. Jika itu tidak dilakukan akan mengakibatkan defisit yang berkepanjangan,” ujar Hariyadi.

Disamping itu juga untuk menekan impor BBM tentu pemerintah harus segera menaikan harga BBM subsidi sebagai langkah pembelajaran kepada masyarakat untuk hemat BBM. “Menaikan BBM subsidi salah satu cara agar impor minyak bisa ditekan.” tandasnya.

Menurut data BPS, surplus neraca nonmigas Januari-September 2014 yang mencapai US$ 7,94 miliar tak mampu mengompensasi tingginya defisit minyak mentah. Nilai impor migas tercatat US$ 33,02 miliar, sedangkan ekspor di sektor ini hanya US$ 23,4 miliar. Sehingga terjadi defisit neraca perdagangan migas US$ 9,62 miliar. Secara keseluruhan total defisit neraca perdagangan hingga September 2014 mencapai US$1,68 miliar.

Percepat Hilirisasi Industri

Tak hanya itu. Defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan Tiongkok mencapai US$ 1,43 miliar. Seperti diketahui, negeri “Tirai Bambu” tersebut merupakan bagian dari perdagangan bebas dengan ACFTA (ASEAN–China Free Trade Area). Sedangkan neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN per September 2014 mengalami defisit sebesar US$ 34,3 juta. Dengan negara-negara Uni Eropa defisit sebesar US$ 213,6.

Menurut ekonom Indef Enny Sri Hartati, untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pemerintah mutlak harus menekan defisit neraca perdagangan. Langkah fundamental mengurangi defisit neraca perdagangan adalah mengendalikan impor energi, secara khusus impor bahan bakar minyak (BBM).

"Proporsi subsidi energi masih membengkak dengan di dominasi subsidi BBM. Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia mengalami ketergantungan konsumsi BBM sementara Indonesia merupakan negara net importer BBM. Perlu ada perubahan terhadap strategi ini. Harus ada strategi ketahanan energi. Jangan sampai terus menerus bergantung," kata dia.

Untuk menekan defisit neraca perdagangan akibat besarnya subsidi BBM, lanjut dia, pemerintah juga perlu meningkatkan nilai ekspor melalui percepatan hilirisasi industri agar menggeser komoditas ekspor barang mentah menjadi komoditi industri yang memiliki nilai tambah, serta memperluas ekspor ke negara-negara non tradisional. Selain itu, perlu ada optimalisasi perdagangan internasional untuk komoditi yang berdaya saing tinggi, sekaligus memberikan perlindungan dan dukungan pengembangan kapasitas kelembagaan ekspor bagi komoditi yang belum berdaya saing.

Pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih menilai salah satu cara yang bisa digunakan untuk menekan defisit neraca perdagangan, adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, sejauh ini impor migas menjadi penyumbang pertama dalam defisitnya neraca perdagangan. “Dengan menaikkan harga BBM maka hal itu bisa menurunkan impor migas,” ujarnya.

Menurut dia, jika pemerintah mengandalkan pemulihan ekonomi global saja untuk mendorong ekspor maka hal itu akan sulit dilakukan. Terlebih dengan harga komoditas yang terus melemah ditambah kinerja ekspor belum bisa ditingkatkan. Pemerintah bisa bertindak pada sisi impor untuk melakukan pengereman, terutama pada impor migas.

Lana mengatakan kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, melemahnya perekonomian Tiongkok membuat perfoma ekspor Indonesia tidak sebagus tahun lalu. Menurut dia, tahun depan juga merupakan tahun terberat bagi perekonomian karena The Fed akan menaikkan suku bunga sehingga ada potensi kebijakan ini bisa memperlambat perekonomian.

Dampaknya tentu saja membuat ekonomi Indonesia agak limbung dimana hanya tumbuh 5,01% pada kuartal III-2014. Melihat realisasi pada dua kuartal sebelumnya, sulit bagi pemerintah mencapai target 5,5% sesuai APBN Perubahan 2014.

Selain itu, Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melambat. Hal ini seiring dengan terjadinya perlambatan ekspor yang terjadi di sektor komoditas.

"Kalau misalnya nanti kuartal ketiga terlihat ada perlambatan ekonomi dibandingkan kuartal dua, ya memang tren ekspornya memang melambat dan dunia semua melambat. Kecuali Amerika Serikat," ujar Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Surabaya, kemarin. .

Lebih lanjut, Mirza menjelaskan, di tengah perlambatan ini, daerah-daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada komoditas akan mencerminkan perlambatan tersebut. "Daerah yang menghasilkan batu bara, kelapa sawit. Daerah yang menghasilkan minyak dan gas Indonesia itu pasti mengalami perlambatan," katanya.

Menurut Mirza, perlambatan masih akan terus berlanjut, meski tidak bertambah parah. Menurut dia, pada kuartal-IV pertumbuhan ekonomi Indonesia akan "flat" atau meningkat sedikit. agus/bari/mohar