Pemerintah Diminta Transparan

Kenaikan BBM Subsidi

Kamis, 06/11/2014

NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta lebih transparan dalam menetapkan kebijakan harga BBM bersubsidi agar masyarakat dapat memperoleh BBM dengan kualitas yang lebih tinggi dari saat ini.

"Kami sepakat harga BBM dinaikkan, namun harus ditetapkan secara rasional dan realistis jangan menggunakan acuan harga BBM di negara yang tidak memiliki competitive advantages berupa sumber dan kilang minyak bumi (refinery)," kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPPB), Ahmad Safrudin, di Jakarta, Rabu (5/11).

Menurut Ahmad, selama ini dalam penetapan harga BBM bersubsidi diduga ada manipulasi di mana Pemerintah dan Pertamina menggunakan acuan harga BBM yang kualitasnya lebih tinggi padahal kenyataannya premium dan solar yang dibeli masyarakat berkualitas rendah. "Jika memaksakan menaikkan harga BBM dengan kualitas yang ada, itu berarti manipulasi dan menzalimi masyarakat," ujarnya.

Penetapan harga BBM bersubsidi menggunakan acuan MOPS (Mid Oil Plats Singapore), yaitu harga rata-rata menurut MOPS ditambah dengan alpha sebagai profit margin bagi Pertamina.

Diketahui, pemerintah memastikan akan menaikkan harga BBM pada November 2014 dengan kisaran hingga Rp3.000 per liter.

Pemerintah beralasan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menurunkan angka defisit transaksi berjalan, karena setiap kenaikan Rp1.000 per liter, maka dapat menghemat sekitar 1 miliar dolar AS.

Pemerintah juga menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM pasti akan terasa pada perekonomian Indonesia, namun diperkirakan dampaknya hanya sekitar tiga bulan setelah ditetapkan.

Menurut Ahmad, dalam menetapkan harga BBM harus dihitung berapa real production cost (harga pokok produksi) dengan melandaskan biaya crude oil sesuai dengan mutu dan sumbernya (domestik atau impor).

Selanjutnya biaya pengolahan dan biaya overhead serta profit margin yang wajar, dan atau biaya pokok impor produk BBM ditambah profit margin yang wajar.

Dengan begitu tambah Ahmad, BBM yang diperoleh masyarakat memenuhi syarat kebutuhan kendaraan bermotor yang diadopsi di Indonesia (Standar Euro 2) baru kemudian melakukan penyesuaian (adjustment) harga sesuai dengan up grade kualitas tersebut.

Sedangkan jika pemerintah berniat mengumpulkan uang dari sektor migas untuk sudsidi sektor pendidikan kesehatan dan lainnya, maka sebaiknya ditempuh dengan cara yang baik dan tidak melawan hukum, misalnya menerapkan pajak emisi (emissions tax, carbon tax) sebagai tambahan pajak BBM yang telah diterapkan selama ini.

Pada kesempatan berbeda Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada November 2014, meski belum dipastikan berapa besaran kenaikannya. "Bulan ini (November), selama ini kita sudah sosialisasi, tunggu saja," katanya.

Sofyan mengatakan perhatian pemerintah sama seperti dunia usaha, dimana subsidi BBM yang tidak tepat sasaran tersebut, nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih produktif dan lebih baik.

Hal sama juga pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan harga BBM direncanakan naik pada bulan November ini juga. "Kenaikan BBM memang pasti akan dilakukan oleh pemerintah pada bulan ini," kata Jusuf Kalla.

Menurutnya, anggaran pemerintah untuk subsidi BBM sudah sangat tinggi, setiap hari pemerintah harus mengeluarkan Rp 1 trilliun untuk subsidi BBM. Dengan dinaikan, nantinya anggaran itu akan digunakan untuk social seperti keseharan dan sekolah gratis. “Bebannya sudah sangat tinggi, makanya perlu dinaikan,” imbuhnya.

Apalagi, menurutnya selama ini subsidi BBM yang menikmati kebanyakan adalah orang yang punya mobil dan motor yang dikategorikan mereka orang yang punya uang. Makanya lebih baik dialokasikan ke yang lain biar tepat sasaran. “Selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran, makanya lebih baik dinaikan dialihkan ke yang lain sehingga tepat sasaran,” tegasnya. [agus]