NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil mengatakan pengalihan anggaran BBM subsidi, bakal mendorong pembangunan ekonomi. Seperti pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan sektor pertanian, energi dan maritim.

"Data menunjukkan subsidi ke migas dalam beberapa tahun terakhir mencapai Rp 714 triliun. Untuk itu, akan ada relokasi untuk sektor produktif dari anggran itu," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (5/11).

Sektor prioritas yang bakal di bangun pemerintah adalah manufaktur. Ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri, yang terimbas melemahnya perekonomian global. "Sekarang kita harus benar-benar mengoptimalkan sumber daya dalam negeri," ujarnya.

Sebelumnya, menurut Wakil Menteri Keuangan yang kini menjabat Menteri Keuangan Kabinet Kerja Jokowi,  Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan kontribusi sektor manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dewasa ini telah mengalami penurunan. "(Kontribusinya) masih besar, tapi masih kalah jika dibandingkan dengan pada tahun 1990an," ungkapnya. 

Padahal, saat ini, sektor inilah yang dinilai paling potensial untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk dapat merevitalisasi sektor ini. "Tetap (sektor) manufaktur harus dikembangkan," jelasnya.

Ia mengungkapkan, revitalisasi sektor manufaktur sangat penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti diketahui, untuk dapat lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia harus dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.  

Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk mengurangi tingkat ketimpangan sosial. Meskipun pemerintah telah berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan, hal tersebut belum diikuti oleh pemerataan.  "Sepertinya kita sudah bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan absolut, tapi masih kesulitan untuk mengatasi masalah ketimpangan ini," jelasnya.

Oleh karena itu, melalui konferensi ini, ia berharap pemerintah akan memperoleh masukan yang dapat diterapkan terkait kedua isu tersebut. "Kita cari cara terbaik agar ekonomi tumbuh sustain terutama didorong oleh sektor manufaktur, dengan menjaga pertumbuhan yang tinggi, tapi juga mengurangi inequality," urainya.

Terlalu tinggi

Sedangkan menurut Ekonom DBS, Gundy Cahyadi mengatakan pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 5,8%. Namun, angka ini dinilai terlalu tinggi, lantaran pemerintah saat ini tengah mengerem laju ekonomi demi menyeimbangkan neraca perdagangan.

Menurutnya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit dicapai, lantaran pertumbuhan tahun ini hanya sekira 5,4%. Meski demikian, dia berharap Indonesia mendapat keuntungan dari bangkitnya ekonomi kawasan Asia. "Stabilitas ekonomi menjadi salah satu prasyarat utama bagi keberlanjutan program-program ekonomi," ungkap Gundy.

Lebih lanjut dia menjelaskan, target yang dipatok pemerintah tersebut masih dalam tahap yang wajar. Menurut dia, pemerintah dapat mengatasi defisit transaksi berjalan dengan cara memperluas manufaktur. "Jika hal itu terjadi, maka pemerintah pun bisa menargetkan sekitar 6,5 persen bagi ekonomi kita," tuturnya. [agus]