Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Sebagai bangsa yang telah mengenyam kemerdekaan 69 tahun tentu kita mempunyai sebuah cita-cita yang amat luhur, yaitu agar kehidupan seluruh bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan makmur, serta mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejahtera dan makmur hakekatnya menjadi sebuah tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita tidak mau dikatakan "gagal" membangun peradabannya  karena bangsa Indonesia ingin menjadi bagian dari masyarakat dunia yang bermartabat. Proses politiknya terus berlangsung. Sistem demokrasinya terus mengalami pasang surut, dimana negeri ini pernah menganut sistem demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan terakhir suka tidak suka bangsa ini secara politik sedang berproses menjalankan sistem demokrasi yang leberal.

Bahkan sejak tahun 1998 ketika bangsa ini didera krisis ekonomi, Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, meskipun para konstitusionalis berpendapat bahwa sistem ekonomi liberal dinilai bertentangan dengan semangat konstitusi ekonomi yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945.

Mengutip pendapat Philip Kotler,bahwa meningkatkan kekayaan suatu bangsa sebagai sebuah obsesi masa depan yang menjadi cita-cita kebangsaan akan terjadi bilamana perekonomiannya tumbuh dengan baik, masyarakatnya baik, dan proses politiknya juga berjalan dengan baik. Kalau kriteria itu kita pakai dalam konteks ke Indonesiaan hinggi kini, ketiganya sudah terjadi, tetapi  perkembangannya belum sepenuhnya bisa dikatakan baik karena faktanya masih banyak problem bangsa yang mengganjal untuk menuju masa depan yang kita cita-citakan bersama.

Satu hal dapat digaris bawahi bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik adalah bila keseluruhan output ekonomi yang dihasilkan strukturnya mencerminkan rasa keadilan bagi keseluruhan kebutuhan masyarakat, apakah dia produsen, petani, nelayan, buruh, konsumen, atau masyarakat pada umumnya, dan negara itu sendiri. Artinya seluruh nilai tambah yang dihasilkan, secara proporsional mereka ikut menikmati.

Secara nasional output ekonomi yang terdistribusi berarti dapat tersebar, sehingga dapat menjawab persoalan kesenjangan antar sektor maupun kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Kondisi yg seperti itu, belum terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini masih menghasilkan kesenjangan yang jurangnya kian melebar.

Diukur dari indeks gini ratio, saat ini angkanya pada kisaran 0,41. Kondisi ini tentu memprihatinkan karena jika tidak berhasil diseimbangkan akan berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Wakil presiden Jusuf Kalla lebih spesifik mengatakan bahwa bila kemiskinan tidak berhasil diatasi maka bisa mengancam keutuhan NKRI. Proses pembangunan sektor sesuai keunggulan daerah menjadi penting agar masing-masing wilayah mampu membangun perekenomiannya untuk mensejahterakan rakyatnya, dan sekaligus untuk mengatasi berbagai bentuk kesenjangan yang ada.