Pemda Diminta Lakukan Percepatan Pembangunan

Rabu, 05/11/2014

NERACA

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, mengajak pemerintah daerah melakukan percepatan pembangunan bagi masyarakat sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menurut Adrinof, Jokowi-JK ingin membuat Indonesia memiliki martabat dan kehormatan di hadapan masyarakat dunia.

"Kami mengajak pemerintah daerah untuk membangun arah baru pembangunan nasional dimana agar masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan semakin memiliki martabat dan kehormatan di hadapan masyarakat dunia," kata Andrinof di Jakarta, Selasa (4/11).

Selain itu Andrinof juga meminta agar terciptanya keharmonisan antara kelompok serta antar sektor ekonomi dan antar wilayah sebagai salah satu syarat terciptanya percepatan pembangunan.

"Menjaga keharmonisan antar kelompok serta antar sektor menjadi bagian yang tak terpisahkan," jelasnya.

Adrinof juga meminta pemerintah daerah juga untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mewujudkan itu semua perlu adanya revolusi mental karena faktor mentalitas seolah kurang mendapat perhatian. "Faktor mentalitas selama ini kurang mendapat perhatian. Bagaimana selama ini perilaku masyarakat kita umumnya. Perlu adanya revolusi mental itu," tuturnya.

Sebelumnya, Kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta kabinet Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla memperhatikan kepentingan daerah. Karena kemajuan bangsa Indonesia tidak saja dilihat dari Jakarta, melainkan juga harus bisa dilihat dan diperhatikan dari daerah.

"Pemerintahan baru nanti harus peduli kepada daerah, khususnya melalui 70-an UU sektoral yang bertentangan dengan UU Otonomi Daerah," kata anggota DPD RI Parlindungan Purba.

Menurutnya, Kemajuan Indonesia juga harus dilihat dari daerah. Untuk itu, hubungan pemerintah pusat dengan daerah harus tuntas. Antara lain koordinasi antar menteri dan dirjen dengan irjen terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah juga harus sejalan. "Kalau tidak, semua urusan daerah akan terbengkalai,” tegasnya.

Sedangkan menurut Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Abdul Azis Khafia, meyakini Pemerintahan Jokowi-JK akan memperhatikan daerah sebab sebelum menjadi presiden, Jokowi merupakan Wali Kota Surakarta, Jateng, dan juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, mendorong pembangunan memang harus dikembangkan dari daerah dan perlu adanya pemerataan. "Dengan kepemimpinan Jokowi, ke depan, kawasan Indonesia Timur harus dibangun infrastrukturnya, mengingat beban di Pulau Jawa sudah terlalu berat," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mengatakan penerapan otonomi daerah di Indonesia sampai saat ini masih belum optimal. "Masih ada beberapa kendala pada penerapan otonomi daerah meskipun telah berjalan sekitar 15 tahun," kata Fachrul Razi, kemarin.

Menurut Rachrul, kendala tersebut antara lain, penerapan desentralisasi kepada daerah otonom belum dapat berjalan baik, terutama harmonisasi pendelegasian kewenangan. Hambatan lainnya, lanjut dia, pada pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maish terkendala aturan perundangan serta kendala teknis lainnya."Karena itu, pembangunan di daerah belum berjalan baik sesuai dengan karakter dan potensi daerah," ucapnya. [agus]