Presiden Minta Porsi Anggaran Direformasi - Di Depan Kepala Daerah

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah agar melakukan reformasi porsi anggaran untuk pembangunan dan rakyat. Jokowi juga meminta kepala daerah memangkas anggaran belanja aparatur untuk dialihkan untuk Pembangunan di daerah masing-masing.

Pasalnya, Jokowi melihat hingga kini masih banyak postur APBD lebih banyak dihabiskan untuk belanja aparatur ketimbang pembangunan.

"Tolong dilihat mengenai postur APBD yang ada di kabupaten dan kota serta di provinsi-anggaran atau belanja aparatur dan belanja Pembangunan dilihat. Yang saya lihat, di kabupaten dan kota, angkanya rata-rata 80% aparatur berbanding 20% untuk pembangunan. Bahkan adapula 85%-15%," ujar Jokowi, dalam sambutannya membuka rapat Kordinasi nasional kabinet kerja dengan gubernur dan Kapolda serta Kabinda di istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).

Jokowi tegaskan, bila porsi belanja Pembangunan kalah dengan belanja aparatur, itu sangat berbahaya dan harus segera diubah.

Jokowi pun tak segan berbagi strategi untuk membalikkan porsi anggaran pembangunan lebih tinggi dibanding belanja aparatur. Pengalamannya sebagai Walikota Solo menjadi contoh yang bisa diikuti oleh para kepala daerah untuk memaksimalkan APBD untuk Pembangunan. Bukan dihabiskan untuk belanja aparatur.

"Saat saya menjadi Walikota Solo, posisi saat itu 74%-26%. Satu tahun, saya balik menjadi 49%-51%. Untuk itu kerjanya harus detail. Memang kerjanya seperti kerja akuntan. Satu per satu dilihat. Sehingga kita bisa mengirim pesan kepada masyarakat bahwa lebih banyak anggaran pembangunan," ujarnya.

Sebagai informasi, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015. Komponen yang disepakati meliputi pendapatan, belanja, surplus defisit anggaran, defisit terhadap produk domestik bruto, dan pembiayaan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, membacakan pendapatan negara disepakati Rp1.793,6 triliun. Jumlah itu terdiri atas penerimaan pajak Rp1.380 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp410,3 triliun, dan hibah Rp3,3 triliun. "Defisit anggaran disepakati Rp245,9 triliun atau 2,21% dari PDB," kata Andin, belum lama ini.

Untuk belanja negara disepakati Rp 2.039,5 triliun dengan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp601,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp 791,4 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 647 triliun. [ardi]

BERITA TERKAIT

Tahun Depan, Bank Jatim Buyback Saham - Siapkan Dana Rp 1,01 Miliar

NERACA Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berencana melakukan pembelian kembali saham (buyback) di pasar reguler pada…

Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir - TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…

Paradigma Penyerapan Anggaran dan Kepatuhan Pajak

Oleh: Hepi Cahyadi, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Seperti biasa triwulan terakhir atau tepatnya bulan November dan Desember adalah bulan pembangunan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

Pembiayaan Proyek LRT akan Rampung Akhir Tahun

  NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan pembiayaan (financial closing) kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dengan nilai total investasi…

Produk Citicon Kuasai Pasar Bata Ringan

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan infrastruktur dan properti sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, menyusul…