Jokowi-JK Lawan Pembakar Hutan

Rabu, 05/11/2014

Aryo Dharma Pahla Irhamna - Peneliti Indef

Permasalahan lingkungan menjadi isu yang ramai dibicarakan sejak beberapa dekade terakhir namun sayangnya permasalahan tersebut bukan semakin berkurang namun semakin parah. Hal ini dapat dilihat dengan tidak kunjung selesainya permasalahan lingkungan, terutama kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab rusaknya kualitas lingkungan dan sumberantropogenikterbesar kedua penyumbangkarbon dioksidake atmosfer, setelah pembakaranbahan bakarfosil. Namun sayangnya di Indonesia isu lingkungan masih kurang diperhatikan khususnya di tahapan implementasi kebijakan. Padahal lingkungan memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan.

Kebakaran hutanmenyumbangemisi gas rumah kacadi atmosfermelaluipembakaran biomassahutan dandekomposisibahan tanamanyang tersisadankarbon tanah. Emisi karbon dari kebakaran hutantelah diperkirakanmencapai sekitar20% dariemisiCO2antropogenikglobal danIndonesia menjadi negara terbesar penyumbang CO2 melalui kebakaran hutan. Maka dampaknya pun sangat besar, mulai dari merusak kesehatan hingga matinya aktivitas ekonomi, seperti yang terjadi di kota yang terkena asap kebakaran hutan.Fakta ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi pemerintahan Jokowi dan JK.

Berdasarkan laporan BNPB, 90 persen kebakaran hutan terjadi disebabkan oleh manusia. Ini menunjukan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan masih lemah. Hal ini selain menjadi tugas yang tidak mudah dan juga seharusnya dijadikan salah satu fokus bagi pemerintahan Jokowi-JK. Sebab lingkungan memiliki dampak besar yang tidak hanya bagi perekonomian tetapi juga bagi kehidupan.

Hasil riset Center for International Forestry Research menunjukan bahwa banyak kebakaran hutan terjadi berkaitan dengan perkembangan perusahaan kelapa sawit, kayu, dan kertas. Hal ini sesuai dengan temuan awal World Resources Institute yang menunjukan bahwa setengah dari total peringatan titik api terletak di areal konsesi besar di mana komoditas yang disebutkan di atas dikembangkan. Artinya pengawasan mengenai perluasan wilayah perkebunan untuk korporasi kelapa sawit, kayu, dan kertas masih sangat lemah.Penyelesaian permasalahan kebakaran hutan akan efektif jika adanya pegawasan yang ketat mengenaipembukaan lahan perkebunan dan penegakan hukum hukum bagi korporasi atau individu yang melakukan kebakaran hutan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman kepala dan aparatur daerah mengenai pembangunan berwawasan lingkungan. Masih banyak daerah yang membangun daerahnya dengan mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam. Sebab di era otonomi daerah ini, peran kepala daerah sangat penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga perlu koordinasi agar tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan tercapai.

Permasalahan kebakaran hutan menjadi bencana tahunan yang tidak kunjung terselesaikan. Sebagai salah satu negara tropis dengan wilayah hutan terluas kedua di dunia, Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Keberadaan hutan ini tentunya merupakan berkah tersendiri.Hutan di Indonesia. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia.