Jokowi-JK Lawan Pembakar Hutan

Aryo Dharma Pahla Irhamna - Peneliti Indef

Permasalahan lingkungan menjadi isu yang ramai dibicarakan sejak beberapa dekade terakhir namun sayangnya permasalahan tersebut bukan semakin berkurang namun semakin parah. Hal ini dapat dilihat dengan tidak kunjung selesainya permasalahan lingkungan, terutama kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab rusaknya kualitas lingkungan dan sumberantropogenikterbesar kedua penyumbangkarbon dioksidake atmosfer, setelah pembakaranbahan bakarfosil. Namun sayangnya di Indonesia isu lingkungan masih kurang diperhatikan khususnya di tahapan implementasi kebijakan. Padahal lingkungan memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan.

Kebakaran hutanmenyumbangemisi gas rumah kacadi atmosfermelaluipembakaran biomassahutan dandekomposisibahan tanamanyang tersisadankarbon tanah. Emisi karbon dari kebakaran hutantelah diperkirakanmencapai sekitar20% dariemisiCO2antropogenikglobal danIndonesia menjadi negara terbesar penyumbang CO2 melalui kebakaran hutan. Maka dampaknya pun sangat besar, mulai dari merusak kesehatan hingga matinya aktivitas ekonomi, seperti yang terjadi di kota yang terkena asap kebakaran hutan.Fakta ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi pemerintahan Jokowi dan JK.

Berdasarkan laporan BNPB, 90 persen kebakaran hutan terjadi disebabkan oleh manusia. Ini menunjukan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan masih lemah. Hal ini selain menjadi tugas yang tidak mudah dan juga seharusnya dijadikan salah satu fokus bagi pemerintahan Jokowi-JK. Sebab lingkungan memiliki dampak besar yang tidak hanya bagi perekonomian tetapi juga bagi kehidupan.

Hasil riset Center for International Forestry Research menunjukan bahwa banyak kebakaran hutan terjadi berkaitan dengan perkembangan perusahaan kelapa sawit, kayu, dan kertas. Hal ini sesuai dengan temuan awal World Resources Institute yang menunjukan bahwa setengah dari total peringatan titik api terletak di areal konsesi besar di mana komoditas yang disebutkan di atas dikembangkan. Artinya pengawasan mengenai perluasan wilayah perkebunan untuk korporasi kelapa sawit, kayu, dan kertas masih sangat lemah.Penyelesaian permasalahan kebakaran hutan akan efektif jika adanya pegawasan yang ketat mengenaipembukaan lahan perkebunan dan penegakan hukum hukum bagi korporasi atau individu yang melakukan kebakaran hutan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman kepala dan aparatur daerah mengenai pembangunan berwawasan lingkungan. Masih banyak daerah yang membangun daerahnya dengan mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam. Sebab di era otonomi daerah ini, peran kepala daerah sangat penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga perlu koordinasi agar tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan tercapai.

Permasalahan kebakaran hutan menjadi bencana tahunan yang tidak kunjung terselesaikan. Sebagai salah satu negara tropis dengan wilayah hutan terluas kedua di dunia, Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Keberadaan hutan ini tentunya merupakan berkah tersendiri.Hutan di Indonesia. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia.

BERITA TERKAIT

Presiden Jokowi Lapor Gratifikasi Rp58 Miliar

Presiden Jokowi Lapor Gratifikasi Rp58 Miliar NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menjadi pejabat negara yang melaporkan gratifikasi paling banyak…

Jokowi Harap 2019 Tak Ada Lagi KL Dapat Disclaimer BPK

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019 tidak…

IRESS Minta Jokowi Batalkan Permen 23/2018 - DINILAI MERUSAK KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Jakarta-Indonesia Resources Studies (IRESS) meminta Presiden Jokowi membatalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang berakhir…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…