NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui jika penerimaan pajak negara selalu di bawah target. Hal ini lantaran masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. Dia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk sigap dalam mengawasi sektor pajak. Ini dimaksudkan agar penerimaan pajak dapat efektif.

"Saya meminta dan memohon agar pemerintah daerah mendukung pemungutan pajak yang baik. Baik itu tidak melanggar dan tidak mengganggu pasar. Dan ada tindakan tegas bagi para pengemplang pajak," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (4/11).

Dia mengakui, masih terdapat potensi penyelewengan dalam penerimaan pajak. Seluruh gubernur diharapkan bisa bersinergi dengan dengan kepolisian untuk penindakan. "Kalau itu berjalan baik, maka di APBN untuk Polri juga pasti naik," ungkapnya.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak berhasil menciduk 10 orang terkait penerbitan faktur pajak bodong. Penangkapan itu juga mendapat bantuan penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Direktur Intelejen dan Penyidikan Dirjen Pajak Yuli Kristiyono menyebut, ada tiga kelompok dalam penangkapan dari 27 Oktober-31 Oktober 214. Kerugian negara perbuatan tersebut mencapai sekitar Rp 16,2 miliar. "Mereka menerbitkan faktur pajak pertambahan nilai atas nama PT MSL tanpa didasarkan kegiatan atau transaksi. Mereka juga menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar," ujarnya.

Sedangkan menurut Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchsan, mengatakan  Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta untuk meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan itu dianggap menjadi cara paling logis untuk memperluas ruang fiskal APBN dalam mewujudkan visi dan misi Nawacita Presiden Jokowi.

Menurutnya, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan penerimaan di sektor pajak. Caranya adalah dengan mencari sumber pajak baru atau mengoptimalkan penerimaan pajak dari para pengusaha nakal.  "Presiden Jokowi harus berani melakukan upaya keras pada pengusaha nakal yang selalu mengalihkan pajaknya," kata Maftuch.

Ia membeberkan, ada sekitar Rp 3.000 triliun pendapatan pajakIndonesia yang tak masuk ke kas negara. Alasannya, karena para pengusaha menghindari kewajiban pajaknya dengan lari ke luar negeri.

Selain itu, kata Maftuch, pemerintahan Presiden Jokowi juga harus mampu memperkuat dan memisahkan pengadilan pajak yang saat ini masih ada di bawah Kementerian Keuangan. Maftuch menegaskan, tindakan pada para pengemplang pajak tak akan berjalan efektif jika penanganannya masih ada di bawah eksekutif dan tidak didukung dengan sumber tenaga yang cukup. "Perusahaan yang punya NPWP ada sekitar 2.400 perusahaan, yang bayar pajak hanya 500-1.000 perusahaan” ujarnya. [agus]