Tindak Tegas Pengemplang Pajak

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui jika penerimaan pajak negara selalu di bawah target. Hal ini lantaran masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. Dia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk sigap dalam mengawasi sektor pajak. Ini dimaksudkan agar penerimaan pajak dapat efektif.

"Saya meminta dan memohon agar pemerintah daerah mendukung pemungutan pajak yang baik. Baik itu tidak melanggar dan tidak mengganggu pasar. Dan ada tindakan tegas bagi para pengemplang pajak," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (4/11).

Dia mengakui, masih terdapat potensi penyelewengan dalam penerimaan pajak. Seluruh gubernur diharapkan bisa bersinergi dengan dengan kepolisian untuk penindakan. "Kalau itu berjalan baik, maka di APBN untuk Polri juga pasti naik," ungkapnya.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak berhasil menciduk 10 orang terkait penerbitan faktur pajak bodong. Penangkapan itu juga mendapat bantuan penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Direktur Intelejen dan Penyidikan Dirjen Pajak Yuli Kristiyono menyebut, ada tiga kelompok dalam penangkapan dari 27 Oktober-31 Oktober 214. Kerugian negara perbuatan tersebut mencapai sekitar Rp 16,2 miliar. "Mereka menerbitkan faktur pajak pertambahan nilai atas nama PT MSL tanpa didasarkan kegiatan atau transaksi. Mereka juga menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar," ujarnya.

Sedangkan menurut Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchsan, mengatakan Pemerintahan PresidenJoko Widododiminta untuk meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan itu dianggap menjadi cara paling logis untuk memperluas ruang fiskalAPBNdalam mewujudkan visi dan misi Nawacita Presiden Jokowi.

Menurutnya, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan penerimaan di sektor pajak. Caranya adalah dengan mencari sumberpajakbaru atau mengoptimalkan penerimaanpajakdari para pengusaha nakal. "Presiden Jokowi harus berani melakukan upaya keras pada pengusaha nakal yang selalu mengalihkan pajaknya," kata Maftuch.

Ia membeberkan, ada sekitar Rp 3.000 triliun pendapatanpajakIndonesia yang tak masuk ke kas negara. Alasannya, karena para pengusaha menghindari kewajiban pajaknya dengan lari ke luar negeri.

Selain itu, kata Maftuch, pemerintahan Presiden Jokowi juga harus mampu memperkuat dan memisahkan pengadilanpajakyang saat ini masih ada di bawah Kementerian Keuangan. Maftuch menegaskan, tindakan pada para pengemplangpajaktak akan berjalan efektif jika penanganannya masih ada di bawah eksekutif dan tidak didukung dengan sumber tenaga yang cukup. "Perusahaan yang punya NPWP ada sekitar 2.400 perusahaan, yang bayarpajakhanya 500-1.000 perusahaan” ujarnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Mulai Wajib Dilaporkan ke Pajak - REKENING NASABAH DI ATAS Rp 1 MILIAR

Jakarta-Kalangan perbankan, lembaga keuangan dan manajer investasi mulai hari ini (20/2) dapat mendaftarkan data rekening nasabah minimal Rp 1 miliar…

Struktur Baru Pajak Otomotif Paling Cepat Tuntas Triwulan I

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengharapkan struktur pajak baru bagi industri otomotif untuk mendorong produksi kendaraan jenis sedan dapat selesai paling…

HIPMI: Pajak E-Commerce Harus Perkuat Pebisnis - Terkait Perdagangan Online

NERACA Jakarta – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menginginkan pajak tentang "e-commerce" harus dapat mendorong…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…