Tindak Tegas Pengemplang Pajak

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui jika penerimaan pajak negara selalu di bawah target. Hal ini lantaran masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. Dia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk sigap dalam mengawasi sektor pajak. Ini dimaksudkan agar penerimaan pajak dapat efektif.

"Saya meminta dan memohon agar pemerintah daerah mendukung pemungutan pajak yang baik. Baik itu tidak melanggar dan tidak mengganggu pasar. Dan ada tindakan tegas bagi para pengemplang pajak," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (4/11).

Dia mengakui, masih terdapat potensi penyelewengan dalam penerimaan pajak. Seluruh gubernur diharapkan bisa bersinergi dengan dengan kepolisian untuk penindakan. "Kalau itu berjalan baik, maka di APBN untuk Polri juga pasti naik," ungkapnya.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak berhasil menciduk 10 orang terkait penerbitan faktur pajak bodong. Penangkapan itu juga mendapat bantuan penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Direktur Intelejen dan Penyidikan Dirjen Pajak Yuli Kristiyono menyebut, ada tiga kelompok dalam penangkapan dari 27 Oktober-31 Oktober 214. Kerugian negara perbuatan tersebut mencapai sekitar Rp 16,2 miliar. "Mereka menerbitkan faktur pajak pertambahan nilai atas nama PT MSL tanpa didasarkan kegiatan atau transaksi. Mereka juga menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar," ujarnya.

Sedangkan menurut Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchsan, mengatakan Pemerintahan PresidenJoko Widododiminta untuk meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan itu dianggap menjadi cara paling logis untuk memperluas ruang fiskalAPBNdalam mewujudkan visi dan misi Nawacita Presiden Jokowi.

Menurutnya, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan penerimaan di sektor pajak. Caranya adalah dengan mencari sumberpajakbaru atau mengoptimalkan penerimaanpajakdari para pengusaha nakal. "Presiden Jokowi harus berani melakukan upaya keras pada pengusaha nakal yang selalu mengalihkan pajaknya," kata Maftuch.

Ia membeberkan, ada sekitar Rp 3.000 triliun pendapatanpajakIndonesia yang tak masuk ke kas negara. Alasannya, karena para pengusaha menghindari kewajiban pajaknya dengan lari ke luar negeri.

Selain itu, kata Maftuch, pemerintahan Presiden Jokowi juga harus mampu memperkuat dan memisahkan pengadilanpajakyang saat ini masih ada di bawah Kementerian Keuangan. Maftuch menegaskan, tindakan pada para pengemplangpajaktak akan berjalan efektif jika penanganannya masih ada di bawah eksekutif dan tidak didukung dengan sumber tenaga yang cukup. "Perusahaan yang punya NPWP ada sekitar 2.400 perusahaan, yang bayarpajakhanya 500-1.000 perusahaan” ujarnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…

Demokrasi Takkan Tegak Tanpa Pajak

Oleh: Hepi Cahyadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak *) Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan bahwa anggaran yang…

Pungutan Pajak E-Commerce Jangan Berlebihan - EKONOM DAN PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH LEBIH BIJAK

Jakarta- Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menegaskan,  pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan objek pajak di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…