Perikanan di Indonesia Timur Butuh Pengembangan

Rabu, 05/11/2014

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Pemerintah agar potensi komoditas kelautan dan perikanan Kawasan Timur Indonesia dikembangkan dan mendapatkan penanganan yang tepat sasaran. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan potensi di Kawasan Indonesia Timur sangat melimpah. Namun pengelolahan sumber daya alam di sana masih minim.

Menurut dia, seharusnya sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu unggulan bagi pengembangan ekonomi untuk kawasan timur. "Banyak pelaku yang sangat potensial sebenarnya bahkan untuk mengespor, akan tetapi masih terhambat oleh minimnya pengetahuan dan pengalaman ekspor serta biaya logistik yang masih tinggi," kata Yugi, dikutip dari Antara, Selasa (4/11).

Dia mengatakan kondisi sekarang ini belum memihak kepada nelayan dan para pelaku usaha perikanan. "Tantangan di timur memang berat karena terhambat dengan infrastruktur, sehingga nelayan dan para pengusaha cukup kesulitan mencapai pasarnya. Selain itu sentra perikanan di sana masih banyak yang belum memiliki cold storage yang memadai," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah pusat khususnya Pemerintah daerah kawasan timur dapat menciptakan regulasi yang efektif bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerahnya. Selain itu, menurut dia pengusaha perikanan masih dihadapkan dengan berbagai macam pajak yang memberatkan seperti cukai hingga retribusi.

Hambatan seperti itu, dia berharap agar segera dicarikan solusi dan meminta kepada Pemerintah segera melakukan pembenahan serta memperhatikan hal-hal yang menyulitkan sektor kelautan khususnya di Indonesia Timur.

"Kita harapkan ada sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kita cari tahu permasalahan yang membelenggunya seperti apa, lalu kita upayakan solusinya. Swasta bisa aktif dalam investasi, tetapi ini juga tergantung pada langkah pemerintahnya seperti apa. Intinya kita ingin sektor kelautan kawasan timur bisa lebih berkembang," harapnya.

Sementara di tempat yang sama, mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mencontohkan salah satu daerah yang berada di Indonesia Timur yakni Maluku yang merupakan lumbung ikan Indonesia. "Sebanyak 26% potensi perikanan nasional ada di Maluku. Ada 1,2 juta ton," katanya.

Dia mengatakan ada tiga wilayah tangkapan ikan yang ada di Maluku yakni Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafuru, namun tidak dikelolah dengan baik. "Saking luasnya, di wilayah Maluku kerap terjadi pencurian ikan. Tangkapan ikan melimpah tak satupun dikelola di Maluku," katanya.

Di samping itu, Kadin mengharapkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk nelayan tetap ada dan menjamin ketersediaan bahan bakar tersebut. "Solar bersubsi kalau boleh tetap ada. Ada harga khusus untuk nelayan. Tapi lebih penting ketersediaan solar tersebut dan harus dikawal apakah dengan konsep kartu atau dengan konsep yang lebih tepatlah," kata Yugi.

Ia menjelaskan subsidi tersebut diharapkan tepat sasaran karena menurut dia masih ada nelayan yang menyalahgunakan solar subsidi tersebut. "Yang kita takutkan kalau nelayan-nelayan ini, kalau ikannya sedikit karena lagi musim paceklik, dia malah dapat solar subsidi tapi dijual ke industri. Itu sebenarnya yang tidak baik," jelasnya.

Menurutnya subsidi BBM untuk nelayan tidak sepenuhnya dihilangkan walaupun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan agar anggaran untuk subsidi BBM ini dialihkan keperalatan alat tangkap nelayan. "Silahkan saja. Tapi kami berharap subsidi solar untuk nelayan ini tidak sepenuh dihapus karena pengeluaran untuk produksi nelayan tersebut sebanyak 60 persen adalah untuk BBM," katanya.

Dia menambahkan yang perlu diperbaiki dari subsidi solar untuk nelayan ini adalah bagaimana agar subsidi tersebut tepat sasaran dan dipergunakan semestinya. "Masih banyak nelayan terutama di Indonesia Timur yang membeli solar dengan harga umum, padahal Pemerintah telah memberikan subsidi buat mereka, itu yang dikecewakan," katanya.

Secara terpisah, masih dikutip dari laman kantor berita nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas permasalahan pencurian dan potensi ikan di perairan Indonesia dengan Duta Besar (Dubes) Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia dan China. "Pencurian ikan merupakan permasalahan yang terjadi selama ini, perlu dibahas bersama duta besar negara terkait untuk menekan pencurian oleh nelayan asing," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai melakukan pertemuan dengan Dubes Norwegia Ole Schabke Eikum.

Data yang diperoleh Antara, nelayan berkebangsaan Thailand paling banyak melakukan pencurian ikan di Kepulauan Anambas dan Natuna. Ratusan nelayan asing itu berhasil ditangkap anggota TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak kepolisian. Sebagian nelayan yang telah divonis bersalah dan menjalani hukum telah diusir oleh pihak Imigrasi Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Terkait permasalahan itu, Susi mengemukakan penghentian pencurian ikan di perairan Indonesia, seperti Natuna dan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan oleh pemerintah dari nelayan asing tersebut. Pertemuan dengan para dubes itu salah satunya membahas permasalahan itu. "Kesepakatan harus dibangun untuk menjaga kekayaan laut kita," katanya.