Polemik Kenaikan Harga BBM

Rabu, 05/11/2014

Meski banyak pihak terus mendesak kenaikan harga BBM bersubsidi, Presiden Jokowi tampaknya sangat berhati-hati mengingat hal ini tidak semudah membalikkan tangan. Ada plus minusnya jika keputusan itu dilakukan pada tahun ini. Apalagi tren harga minyak internasional saat ini cenderung menurun ke level US$82 per barel, sementara asumsi harga minyak di APBN 2015 lebih dari US$100 per barel. Ini tentu harus dikoreksi terlebih dulu.

Perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), jika BBM naik tahun ini dari Rp 6.500 ke Rp 9.500 per liter, maka akan ada tambahan inflasi sebesar 3,5%. Artinya hingga akhir 2014 inflasi bisa mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 8,8%, sementara di APBN tercantum sebsar 4,5% plus minus 1%. Lain halnya kalau harga BBM naik Rp 1.000 per liter, maka dampak inflasinya hanya sekitar 0,9%

Di sisi lain, pemerintah tidak punya dana yang memadai untuk membantu keluarga miskin dari dampak kenaikan harga BBM. Anggaran yang disisakan dalam APBN Perubahan 2014 hanya Rp 5 triliun. Sedangkan sisi positifnya jika BBM jadi naik tahun ini adalah, negara bisa menghemat anggaran Rp 30 triliun, pertumbuhan ekonomi naik 0,5%, dan inflasi di 2015 bisa landai. Pemerintah juga tidak perlu restu DPR untuk menaikkan BBM jika dilakukan tahun ini, asalkan dengan besaran kenaikan antara Rp 1.000-Rp 1.500 per liter.

Sementara jika ditunda hingga awal 2015, kenaikan BBM tahun depan harus mendapat restu DPR. Meski berpotensi disetujui anggota dewan, namun drama penolakan di Senayan tentu akan memicu kekhawatiran pasar. Sisi negatif lainnya jika BBM naik di awal 2015, inflasi trennya akan meningkat, target pertumbuhan 7% sulit tercapai dan program prioritas Jokowi-JK terancam tidak mendapat pos anggaran. Defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan dipastikan makin melebar.

Namun sisi positifnya, penundaan hingga awal 2015 akan memberikan waktu bagi pemerintahan Jokowi untuk menyiapkan strategi pengendalian inflasi. Kalangan ekonom seperti Enny Sri Hartati dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), juga menyarankan, awal tahun 2015 adalah waktu tepat menaikkan harga BBM. Di sisa terakhir tahun ini, pemerintah bisa mempersiapkan stok bahan pangan.

Pendapat berbeda juga dilontarkan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Organisasi ini menilai rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak tepat dan cerminan sikap pemerintah yang tidak merasakan kegelisahan rakyat. GMNI menilai kenaikan BBM akan berdampak kenaikan harga barang-barang khususnya barang-barang kebutuhan pokok rakyat.

“Kenaikan harga BBM juga mendorong beberapa pihak menimbun dan menyelundupkan BBM. Akhirnya terjadi kelangkaan minyak di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini terjadi karena BBM ditimbun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan pemerintah pun belum menyelesaikan persoalan ini,” ujar Ketua GMNI Twedy Noviady di Jakarta, Senin (3/11).

Ini menggambarkan argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM menunjukkan sikap jalan pintas pemerintah bahkan cenderung reaksioner terhadap fenomena harga minyak dunia. Padahal realitanya harga minyak dunia saat ini cenderung menurun.

Banyak pihak juga merasa heran karena pemerintah lebih memilih mengurangi anggaran subsidi ketimbang mengatasi kebocoran anggaran APBN sekitar 30% seperti yang dilansir ICW. Padahal, bila kebocoran anggaran tersebut diatasi maka defisit anggaran yang selama ini dikeluhkan pemerintah bisa diatasi. Selain itu, defisit APBN juga dapat diatasi melalui peningkatan penerimaan pajak.

Karena itu, pemerintah harus lebih dulu memastikan kecukupan stok pangan. Pemerintah juga wajib menyiapkan program sosial yang bisa mempertahankan daya beli masyarakat. Jika dua hal ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka sulit untuk mengerem liarnya inflasi akibat kenaikan harga BBM jelang akhir tahun.

Sekarang keputusan ada di tangan Presiden Jokowi. Apakah menaikkan harga BBM subsidi di akhir 2014 atau ditunda. Hindari pernyataan yang mendahului Presiden agar tidak membuat resah di masyarakat. Para menteri tinggal menunggu instruksi dari pemimpinnya pada saat yang tepat.

Topik Terkait

polemik harga bbm