Penahanan atas Wakil Wali Kota Cirebon H. Sunaryo HW dan mantan Ketua DPRD Kota Cirebon Suryana dianggap tidak sesuai koridor hukum, karena banyak terdapat kejanggalan atas penahanan kedua tokoh Cirebon tersebut.

"Aksi pergerakan atas penahanan Pak Sunaryo dan Suryana itu semata-mata merupakan aksi murni masyarakat Cirebon tanpa ada instruksi atau suruhan dari siapapun, karena keduanya telah dizalimi oleh penegak hukum yang mengatasnamakan kebenaran dan keadilan. Padahal kenyataannya telah terjadi rekayasa, diskriminasi, perlakuan tidak adil termasuk dalam penahanan," kata Reno Sukriano juru bicara pergerakan massa pendukung Surnaryo-Suryana di Cirebon, Senin (5/9).

Menurut Reno, gerakan ini sebagai upaya pelurusan terkait persoalan terhadap APBD gate 2004-2005 yang terjadi penyompangan atas koridor hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon. Sebab, APBD adalah produk hukum yang dilakukan secara kolektif antara legislatif dan eksekutif yang juga tertuang dalam perda tentang APBD. Hal ini tidak bisa diuji oleh yudikatif kecuali melalui yudisial reveuw.

Terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap anggota DPRD Kota Cirebon 2004-2009, Reno menilai sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Mengingat, hasil penyidikan tidak mengindahkan hasil audit BPK. Dinyatakan dengan hasil temuan tidak ada kerugian keuangan daerah maupun negara.