Pemerintah Meyakini Lebih Aman - Layanan Keuangan Digital

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengklaim penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui layanan keuangan digital (LKD) lebih aman karena masyarakat tidak perlu mengambil langsung bantuannya dalam bentuk tunai.

"Melalui LKD, pemerintah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima bantuan. Setelah mendapatkan kartu telepon selular (SIM Card) dengan uang elektronik, selanjutnya masyarakat tidak perlu antre untuk mengambil bantuan, karena bantuan tunai sudah disalurkan melalui rekening di nomor ponselnya," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto, di Jakarta, Senin (3/11).

Dia juga menuturkan, pemerintah menyadari bahwa layanan perbankan masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Oleh karena itu, lanjut Bambang, pemerintah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk layanan keuangan digital (LKD), yang berupa uang elektronik.

"Melalui LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. Mereka bisa mengirim dana lewat telepon seluler (ponsel) mereka, dan mengambil uang tunai melalui agen yang ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka," ujar Bambang.

LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi non tunai yang menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat menyimpan dana. Penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial sudah diujicobakan dengan hasil yang baik kepada 1.600 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di empat provinsi.

Pemerintah baru saja meluncurkan secara bertahap Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat kepada 15,5 juta masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, pemerintah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu HP (SIM Card), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada satu juta keluarga kurang mampu.

Peluncuran tahap awal sendiri akan dilakukan di 19 kabupaten/kota di sembilan provinsi yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, dan Karo.

Menyambut positif

Sementara itu, Bank Indonesia menyambut baik penyaluran bantuan melalui peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara nontunai oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami menyambut gembira Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan BI disambut Pemerintah melalui penyaluran program bantuan pemerintah secara non tunai. Selain itu, program ini diharapkan akan mempercepat implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) di Indonesia untuk mendukung keuangan inklusif," kata Deputi Gubernur BI Ronald Waas.

Sebelumnya, lanjut Ronald, Bank Indonesia bersama pemerintah juga telah melakukan uji coba penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan Uang Elektronik melalui Agen LKD di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur pada Oktober 2014.

Kegiatan peluncuran bantuan Pemerintah secara non tunai kali ini dilakukan di lima titik Kantor Pos di DKI Jakarta yaitu Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Fatmawati, Kantor Pos Mampang, Kantor Pos Pemuda dan Kantor Pos Kebon Bawang sebagai agen penyalur bantuan yang bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai penyedia jasa layanan.

Bantuan diberikan kepada 600 keluarga yang akan menerima 600 KKS, 235 KIP dan 2.775 KIS. Kegiatan penyaluran melalui uang elektronik tersebut merupakan langkah dukungan Pemerintah untuk mendorong akses keuangan kepada masyarakat secara lebih luas.

Tingkatkan transparansi

Menurut Ronald, hal itu bukan saja bermanfaat bagi Pemerintah karena meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan namun juga membantu mendekatkan masyarakat ke sektor keuangan formal.

Sehingga, bagi perekonomian nasional penyaluran bantuan secara non tunai ini juga bermanfaat menjadi pintu masuk jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dalam mengakses sektor keuangan formal. "Sebaliknya sektor keuangan formal juga memperoleh market baru yang sebelumnya sulit dijangkau," ujarnya.

Dari sisi pengaturan, BI juga telah menerbitkan peraturan mengenai Uang Elektronik melalui Layanan Keuangan Digital, yang memberikan kepastian hukum dan aspek perlindungan konsumen.

Bank Indonesia sendiri terus mendorong perluasan penggunaan transaksi non tunai melalui sosialisasi dan edukasi untuk mendorong masyarakat melakukan transaksi keuangan sehari-hari secara non tunai.

Uang elektronik diharapkan menjadi "entry point" pengenalan produk formal keuangan, baik sebagai sarana penyimpanan, transfer, pembayaran tagihan dan sebagainya. "Hal ini akan dapat menjadi cikal bakal budaya menabung dikemudian hari meskipun dengan jumlah kecil," tandasnya. [ardi]

Related posts