NERACA

Jakarta - Nasib rencana pembangunan jembatan selat sunda (JSS) yang digagas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampaknya tidak akan dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil yang menegaskan, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Keputusan ini diambil karena megaproyek tersebut tidak seirama dengan konsep pembangunan maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo. "(Jembatan Selat Sunda) itu kan masih ide dan wacana. Ditambah sekarang tidak sejalan dengan konsep doktrin kemaritiman," ujarnya, di Jakarta, Senin (3/11).

Pemerintah menyadari bahwa proyek ini melibatkan dana yang sangat besar. Selain itu, proses perizinan juga dibutuhkan lintas kepala daerah. Dia punya alasan lain. Menurut Sofyan, kelanjutan megaproyek ini sudah tidak jelas sejak pemerintahan sebelumnya. "Pemerintah sebelumnya kan juga belum memutuskan go ahead," tuturnya.

Tidak berminatnya pemerintah baru melanjutkan rencana megaproyek ini sudah terlihat sejak belum resmi menjadi presiden. Salah satu pertimbangannya, dana yang sangat besar untuk menggarap proyek ini.

Proyek JSS menelan dana hingga Rp 200 triliun. JSS dianggap tidak cukup menguntungkan bila hanya berupa jalan bebas hambatan menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. Dari hitung-hitungan awal, megaproyek ini baru bisa balik modal dalam kurun 30 tahun. "Kalau kita punya duit lagi, sudah kaya raya ya beda. Mau tiap pulau disambungin dengan jembatan ya bisa saja," jelasnya.

Pemerintah lebih memilih mengoptimalkan jalur laut untuk digunakan sebagai transportasi distribusi logistik. Setelah dihitung-hitung oleh Jokowi, menggunakan transportasi air lebih menguntungkan dibandingkan membangun jembatan.

Menurutnya, negara manapun yang memiliki laut di wilayahnya lebih didominasi laut, akan memaksimalkan jalur air sebagai jalur distribusi logistik. Dia menambahkan, pembangunan dan pengembangan pelayaran ini akan diikuti pembangunan dermaga. Dia berharap pengiriman logistik antar pulau akan berjalan lancar.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago mengungkapkan hal yang sama bahwa pemerintah tidak memasukkan proyek Jembatan Selat Sunda dalam rencana pembangunan infrastruktur. Alasannya, mega proyek senilai lebih Rp 225 triliun itu dianggap tidak selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo.  "JSS itu menghilangkan identitas maritim. Sampai sekarang tidak pernah ada pernyataan dari Presiden akan memasukkan JSS ke program infrastruktur," katanya

JSS, menurut Andrinof, dianggap dapat menghilangkan identitas maritim karena akan mengurangi aktivitas penyeberangan melalui laut di Selat Sunda. Padahal, frekuensi penyebrangan melalui Selat Sunda baik skala domestik maupun internasional sangat tinggi dan telah memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim.

Ketimbang membangun JSS, kata Andrinof, pemerintah lebih memilih memperbaiki infrastruktur Pelabuhan Merak, Banten, dan Pelabuhan Bekaheuni, Lampung, serta merevitalisasi moda transportasi laut yang melintas di Selat Sunda. "Lebih baik meningkatkan kualitas dermaganya. Jika memang kurang akan ditambah," tegasnya. [agus]