Pemerintah Gelontorkan Rp8,2 Trilliun - Bangun Bendungan

NERACA

Jakarta – Komitmen Pemerintah memperbaiki sektor pertanian mulai kentara. Hal ini terlihat dalam dua tahun ke depan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menargetkan membangun 11 bendungan baru untuk periode 2014-2015 dengan total kebutuhan dana sebesar Rp8,2 triliun. "Dari total dana tersebut diperuntukkan membangun 11 bendungan hingga tahun 2015. Rinciannya, lima bendungan tahun ini dan enam bendungan tahun depan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Senin (3/11).

Dana tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 dan 2015. Selain bendungan, pemerintah juga akan melakukan perbaikan atau revitalisasi sejumlah saluran irigasi dari yang rusak ringan hingga rusak berat. Basuki mencatat, saat ini ada sejumlah saluran irigasi yang mengairi lebih dari tujuh juta hektar lahan pertanian. Dari jumlah tersebut, lanjut dia, hanya 20% saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Untuk irigasi, kita punya lebih dari tujuh juta hektar di mana 50% di kabupaten, 30% di provinsi dan 20% di pemerintah pusat," terangnya. Meski begitu, dirinya menargetkan revitalisasi ini diharapkan dapat selesai dalam 3 tahun meskipun target pemerintah dicanangkan penyelesaian dapat dilakukan dalam lima tahun. "Jadi kalau ada program rehabilitasi irigasi, kita akan rehabilitasi tiga juta hektar dalam lima tahun. Akan tetapi kita ingin coba dalam tiga tahun," papar Basuki.

Menanggapi hal itu, pengamat pertanian HS Dillon menilai percepatan pembangunan bendungan 2015 sudah tepat karena masyarakat semakin khawatir dengan kekeringan sawah yang masih terjadi di berbagai daerah. Instruksi dari Presiden Jokowi itu, ditambah Dillon, merupakan hal yang dibutuhkan karena menyangkut kerjasama lintas sektor, tidak hanya Kementrian Pertanian yang seharusnya mengerjakan,tetapi juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

''Perlu ada instruksi presiden untuk hal-hal seperti ini (percepatan pembangunan bendungan), karena menyangkut kerjasama PU dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian lain. Karena itu, instruksi presiden sangat dubutuhkan agar tercapai percepatan pembangunan bendungan,'' tambahnya. Dillon menambahkan, percepatan pembangunan bendungan akan efektif bagi peningkatan sektor pertanian, khususnya swasembada pangan jika bangunan di desain dan direncanakan dengan baik. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…