Pemerintah Gelontorkan Rp8,2 Trilliun - Bangun Bendungan

NERACA

Jakarta – Komitmen Pemerintah memperbaiki sektor pertanian mulai kentara. Hal ini terlihat dalam dua tahun ke depan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menargetkan membangun 11 bendungan baru untuk periode 2014-2015 dengan total kebutuhan dana sebesar Rp8,2 triliun. "Dari total dana tersebut diperuntukkan membangun 11 bendungan hingga tahun 2015. Rinciannya, lima bendungan tahun ini dan enam bendungan tahun depan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Senin (3/11).

Dana tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 dan 2015. Selain bendungan, pemerintah juga akan melakukan perbaikan atau revitalisasi sejumlah saluran irigasi dari yang rusak ringan hingga rusak berat. Basuki mencatat, saat ini ada sejumlah saluran irigasi yang mengairi lebih dari tujuh juta hektar lahan pertanian. Dari jumlah tersebut, lanjut dia, hanya 20% saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Untuk irigasi, kita punya lebih dari tujuh juta hektar di mana 50% di kabupaten, 30% di provinsi dan 20% di pemerintah pusat," terangnya. Meski begitu, dirinya menargetkan revitalisasi ini diharapkan dapat selesai dalam 3 tahun meskipun target pemerintah dicanangkan penyelesaian dapat dilakukan dalam lima tahun. "Jadi kalau ada program rehabilitasi irigasi, kita akan rehabilitasi tiga juta hektar dalam lima tahun. Akan tetapi kita ingin coba dalam tiga tahun," papar Basuki.

Menanggapi hal itu, pengamat pertanian HS Dillon menilai percepatan pembangunan bendungan 2015 sudah tepat karena masyarakat semakin khawatir dengan kekeringan sawah yang masih terjadi di berbagai daerah. Instruksi dari Presiden Jokowi itu, ditambah Dillon, merupakan hal yang dibutuhkan karena menyangkut kerjasama lintas sektor, tidak hanya Kementrian Pertanian yang seharusnya mengerjakan,tetapi juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

''Perlu ada instruksi presiden untuk hal-hal seperti ini (percepatan pembangunan bendungan), karena menyangkut kerjasama PU dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian lain. Karena itu, instruksi presiden sangat dubutuhkan agar tercapai percepatan pembangunan bendungan,'' tambahnya. Dillon menambahkan, percepatan pembangunan bendungan akan efektif bagi peningkatan sektor pertanian, khususnya swasembada pangan jika bangunan di desain dan direncanakan dengan baik. [agus]

BERITA TERKAIT

Toyota Akan Gelontorkan Investasi Baru Untuk Mobil Listrik

Toyota melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) siap menggelontorkan untuk pengembangan mobil listrik di dalam negeri, yang ditargetkan pemerintah…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

#BerburuBerkah, Cara Qlue Ajak Masyarakat Bangun Kota

#BerburuBerkah, Cara Qlue Ajak Masyarakat Bangun Kota NERACA Jakarta - #BerburuBerkah merupakan salah satu cara Qlue untuk meningkatkan kepedulian dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…