NERACA

Jakarta - Pemerintah memastikan bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada November 2014. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan harga BBM direncanakan naik pada bulan November ini juga. "Kenaikan BBM memang pasti akan dilakukan oleh pemerintah pada bulan ini," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, di Jakarta, Senin (3/11).

Menurutnya, anggaran pemerintah untuk subsidi BBM sudah sangat tinggi, setiap hari pemerintah harus mengeluarkan Rp 1 trilliun untuk subsidi BBM. Dengan dinaikan, nantinya anggaran itu akan digunakan untuk social seperti keseharan dan sekolah gratis. “Bebannya sudah sangat tinggi, makanya perlu dinaikan,” imbuhnya.

Apalagi, menurutnya selama ini subsidi BBM yang menikmati kebanyakan adalah orang yang punya mobil dan motor yang dikategorikan mereka orang yang punya uang. Makanya lebih baik dialokasikan ke yang lain biar tepat sasaran. “Selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran, makanya lebih baik dinaikan dialihkan ke yang lain sehingga tepat sasaran,” tegasnya.

Disinggung mengenai berapa besaran kenaikan itu, JK masih tetap merahasiakannya. Dia tidak menyebutkan secara pasti besaran kenaikan harga BBM. JK mengatakan, pemerintah akan terlebih dahulu mempertimbangkan harga minyak dunia. "Apa yang dimaksud bertahap dan langsung, yang langsung itu sekaligus mendekati, katakanlah tidak terlalu tinggi subsidinya," terangnya.

Menurutnya, memang semula kenaikan harga BBM bersubsidi akan berada di kisaran Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per liter, namun dengan adanya pertimbangan harga minyak dunia, kisaran kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut bisa berubah. "Saat ini kebetulan harga minyak dunia tidak tinggi juga, jadi tentu ada perhitungan baru lagi," jelasnya.

Dia juga belum bersedia menyampaikan skema kenaikan harga BBM apakah akan bertahap atau secara langsung. Kenaikan harga BBM bersubsidi juga mempertimbangkan laporan BPH Migas yang menyebut kuota BBM bersubsidi habis pada 22 November 2014.

Menanggapi hal itu, guru besar ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, secara perekonomian, pemerintahan Jokowi nanti bisa saja terjebak dalam masalah ekonomi akibat dampak kenaikan harga BBM. Namun, sebelum menaikkan harga BBM, harus dipertimbangkan dampak dari hulu hingga ke hilirnya.

“Pertimbangan ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Pasalnya, dampak menaikkan harga BBM itu luas, termasuk ekonomi dan politik. Jadi jangan sampai masyarakat miskin yang seharusnya dapat bantuan, justru kesulitan," ujarnya.

Menurut dia, terobosan yang perlu dilakukan dalam waktu dekat ini tidak hanya menaikkan harga BBM tapi perlu juga pemberantasan penyeludupan dan mafia impor minyak.

Sedangkan menurut Guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih mengatakan,  anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM tidaklah sedikit setiap tahunnya bisa menyedot anggaran APBN hingga Rp 300 trilliunan lebih. Oleh karenanya subsidi BBM akan menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh presiden terpilih.

“Dengan tingginya subsidi saat ini alangkah baiknya pemerintah baru bisa menaikan harga BBM, tapi memang harus bertahap, karena jika langsung akan berimplikasi terhadap masyarakat. Adapun kenaikan bertahap itu bisa dilakukan bisa 3 kali dalam setahun, paling besar per kenaikan Rp 1500” ujarnya kemarin.

Namun yang perlu diingatkan, menurut dia, jika memang pemerintah ingin menaikan BBM subsidi, kenaikan itu pun anggarannya harus segera disiapkan untuk dialokasikan ke yang lain seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis hingga SMA, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di pelosok dan desa-desa agar terjadi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat sampai saat ini subsidi BBM banyak dinikmati oleh orang kaya, dan tidak tepat sasaran.

“Harga sebesar apa pun jika masyarakat Indonesia sejahtera tidak lah mahal, tapi sebaliknya jika pendapatan masyarakat kecil daya beli rendah semurah apap pun harga BBM akan mahal. Jadi tugas dari pemerintah adalah bagaimana menjadikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat lebih baik,” tukasnya. [agus]