NERACA

Jakarta – Seiring dengan berkembangnya teknologi, para investor lebih suka menggunakan tenaga mesin dibandingkan dengan tanaga manusia. Hal itulah yang mendorong semakin menurunnya penyerapan tenaga kerja di industri manufaktur. Itu yang disampaikan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno di Jakarta, Senin (3/11).

Ia berpandangan, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur berpotensi menurun akibat penggunaan mesin dalam proses produksi sebagai upaya menekan biaya produksi. “Penggunaan mesin dalam proses produksi sangat membahayakan penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya,” katanya. Subtitusi tenaga manusia oleh mesin dalam proses produksi, menurut Benny, tidak bisa ditinggalkan. “Otomatisasi itu karena persaingan bisnis semakin ketat. Dulu per US$1 juta bisa menyerap 100 orang tetapi sekarang kurang dari 100 orang,” paparnya.

Penggunakan mesin atau teknologi, lanjut Benny, menghasilkan nilai efisiensi lebih besar ketimbang mempekerjakan manusia. Otomatisasi diperkirakan bisa menghemat separuh dari biaya produksi dibandingkan dengan jika menggunakan tenaga manusia. “Ongkos produksi terbesar di sektor manufaktur adalah biaya pengadaan bahan baku sekitar 60%. Selanjutnya adalah komponen listrik dan tenaga kerja,” ujarnya. Benny menambahkan, bagi sektor non padat karya biaya listriknya bisa mencapai separuh. Namun, bagi yang bergerak di padat karya sekitar 30% hingga 40% digunakan untuk man power cost.

Presiden Joko Widodo pun diminta untuk dapat mengalihkan industri berbasis komoditas menjadi industri berbasis sumber daya manusia dengan memanfaatkan keunggulan jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia. Fluktuasi harga komoditas yang tidak menentu juga menjadi alasan utama diusulkannya peralihan basis industri tersebut.

"Sekarang Indonesia sedang mengalami transisi perekonomian dimana unggulan perekonomian kita bukan lagi commodity based, tapi lebih ke arah sumber daya manusia. Keunggulan perekonomian Indonesia 10 tahun yang lalu sangat berbeda dengan 10 tahun mendatang," ujar Tom Lembong, Managing Partner Quvat Capital sekaligus anggota 20-20 Investment Association.

Tom menambahkan kini investor tidak lagi melirik hasil sumber daya seperti batubara atau kelapa sawit yang nilainya cenderung terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. "Investor kini melihat dari manusia-manusianya. Selama ada ide cemerlang yang muncul dan menjanjikan kenapa tidak kita investasi di sana? Toh belakangan ini nilai komoditas unggulan kita seperti batubara dan kelapa sawit nilainya turun terus," ujar Tom.

Untuk itu kebijakan pemerintahan Joko Widodo selama lima tahun ke depan juga akan menentukan apakah investor akhirnya bersedia melakukan investasi di sektor-sektor ekonomi yang mengandalkan sumber daya manusia tersebut. "Saya sangat setuju dengan program Jokowi yang memprioritaskan program-programnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Karena demi meningkatkan daya saing SDM kita, kita perlu orang-orang yang terampil," katanya.

Investor berharap bahwa tenaga-tenaga terampil ini nantinya juga akan diberi sertifikasi sebagai pembuktian bahwa tenaga kerja lokal benar-benar paham akan bidang ketenagakerjaan yang digelutinya. Selain program perbaikan sumber daya manusia, Tom berharap pemerintah juga segera menuntaskan infrastruktur-infrastruktur penunjang industri padat modal seperti penyediaan energi, pembangunan bandara, serta pelabuhan. "Sebenarnya investor itu tidak irrasional, tidak mengkhayal. Memang butuh waktu untuk membangun sarana-sarana tersebut, tapi kapan dimulainya pembangunan infrastruktur tersebutlah yang dilihat oleh investor" kata Tom.

Menurutnya pemerintah juga perlu memperhatikan tiga kunci penting agar Indonesia dilirik sebagai ladang investasi asing oleh investor dunia, yaitu mengerti kebutuhan investor, peduli akan kegiatan investasinya, serta kepraktisan dalam merealisasikan investasi tersebut.

Kawasan Industri

Sektor industri sendiri tampaknya masih akan menjadi andalan Pemerintahan Joko Widodo dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Menteri Perindustrian Saleh Husin sebelumnya memastikan pemerintah berencana membangun 10 kawasan industri baru di luar Pulau Jawa untuk mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Saleh menjelaskan Presiden Joko Widodo melalui program Nawa Citanya ingin agar sektor industri dapat lebih meningkatkan daya saing di pasar internasional. Selain itu, Jokowi juga ingin Kementerian Perindustrian melibatkan lebih banyak rakyat dalam meningkatkan produktivitas industri. Sehingga kemandirian ekonomi masyarakat dengan menggerakkan sektor-sektor strategis bisa dicapai.

Menurut Ketua Himpunan Kawasan‎ Industri Indonesia Sanny Iskandar, kebutuhan dana untuk membangun satu kawasan industri sebesar Rp 5 triliun-Rp 7 triliun. Namun jika ditambah dengan infrastruktur penunjang seperti pelabuhan dan lain-lain, kebutuhan investasinya akan lebih besar lagi.

Belum lama ini, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan berdasarkan rapat kabinet arah kebijakan dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi)–Jusuf Kalla (JK) tentu ingin memajukan industri nasional. Pemerintah baru di bawah label Kabinet Kerja  itu, menurut Menperin, bakal menjadikan industri sebagai tulang punggung kemajuan ekonomi dan penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Untuk itu rencananya ke depan kami (pemerintah) akan membangun 10 kawasan industri yang berada dari Sabang sampai Merauke, wilayah Barat hingga Timur. Kalau detailnya nanti, kita ingin rapat internal dulu. Tapi gambaran umumnya pemerintah pengin membangun 10 kawasan industri. Adapun dimana saja nanti secepatnya kami sampaikan. Tapi kami ingin pembangunan kawasan industri ini bias merata untuk pembangunan ekonomi agar tidak berpusat di pulau jawa saja,” ungkap Husin.