Momentum Ekonomi Syariah

Oleh: Anif Punto Utomo, Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Selasa, 04/11/2014

Kabinet yang oleh Presiden Joko Widodo diberi nama Kabinet Kerja sudah dilantik. Bahkan tak lama setelah dilantik, kabinet yang berjumlah 34 menteri itu sudah langsung bekerja, melakukan rapat kabinet pertama dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Beragam penilaian dialamatkan pada susunan kabinet. Ada yang pesimistis, ada yang optimistis, ada yang wait and see, melihat perkembangan 100 hari pertama. Yang menggelitik adalah istilah pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, yakni "Baik, tapi tidak menimbulkan wow effeck" alias tidak membuat orang berdecak kagum.

Pasar tampak tidak bergairah menyambut kabinet baru. Pada hari saat pelantikan, Senin (27/10), kurs rupiah hanya sedikit menguat 0,28 persen terhadap dolar AS menjadi Rp 12.035 per dolar. Sebaliknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia yang menjadi representasi respons pasar di lantai bursa terjungkal 0,96 persen ke posisi 5.024.

Lepas dari berbagai pendapat masyarakat, dari perspektif ekonomi syariah, ada satu sosok yang menarik, yakni terpilihnya Bambang Brodjonegoro menjadi menteri keuangan. Bambang menyisihkan kandidat kuat lain, salah satu yang pernah disebut sebagai pesaing adalah seniornya, Sri Mulyani.

Mengapa menarik? Karena, Bambang Brodjonegoro adalah ketua umum Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia (IAEI). Jika hanya melihat Bambang Brodjo sebagai menteri keuangan sekaligus ketua umum IAEI, mungkin juga biasa saja. Namun, ketika dikaitkan dengan kolega dia yang sama-sama menjadi komandan dalam otoritas keuangan sekaligus menjadi ketua organisasi ekonomi syariah, di situ daya tariknya.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, dalam organisasi ekonomi syariah, dia menjadi ketua umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Berikutnya, Halim Alamsyah, selain sebagai deputi gubernur BI, dia juga sebagai ketua umum Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).

Integritas Bambang Brodjo, Muliaman, dan Halim Alamsyah tentunya tidak diragukan terhadap perkembangan ekonomi syariah. Tinggal bagaimana menyinergikan keotoritasan trio tersebut untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah agar Indonesia segera menjadi salah satu pusat ekonomi syariah global.

Jika kita menengok ke belakang, tonggak sejarah ekonomi syariah dimulai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991. Berdirinya bank tersebut merupakah inisiatif masyarakat Islam di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah. Sejak itu industri keuangan dan bisnis syariah berkembang fantastis.

Dari sisi kinerja, dalam lima tahun terakhir bank syariah tumbuh 35-40 persen, tetapi jika dilihat dari pangsa pasar masih sangat rendah, posisinya di sekitar 4,6 persen. Begitu pula industri keuangan lain, seperti asuransi, pembiayaan, juga transaksi di bursa saham masih belum tembus lima persen.

Pencapaian pangsa pasar itu jauh di bawah perbankan syariah di Malaysia yang sudah 23 persen. Betul bahwa Malaysia sudah mengembangkan bank syariah satu dekade sebelum kita. Namun, mereka tidak perlu 20 tahun untuk mencapai pangsa pasar itu, sementara Indonesia sudah hampir seperempat abad masih di bawah lima persen.

Untuk mencapai pangsa pasar itu, Malaysia tidak hanya mengandalkan pertumbuhan organik. Pemerintah sangat concern pada perkembangan bank syariah sehingga banyak kebijakan keuangan yang menguntungkan sekaligus mendorong bank syariah.

Perlu langkah-langkah radikal untuk mengembangkan ekonomi syariah yang idealnya dimulai dari perbankan. Jika bank syariah tumbuh pesat, industri keuangan lainnya akan mengikuti, berikutnya gerbong sektor riil syariah juga akan terangkut.

Masalahnya, dari mana memulainya? Berdirinya BMI merupakan langkah revolusioner yang diinisiatori oleh masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah society driven. Kini untuk menjadikan perbankan syariah memiliki pangsa pasar 20 persen, dibutuhkan langkah revolusioner kedua. Dan, revolusi babak kedua harus dilakukan pemerintah (government driven).

Ada dua strategi pendekatan pengembangan anorganik yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, memiliki bank negara yang beraset besar sampai ratusan triliun rupiah. Bank ini nantinya akan menjadi simbol bagi ekonomi syariah di Indonesia. Negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sudah seharusnya memiliki bank syariah raksasa.

Alternatif yang bisa dipilih adalah memergerkan bank syariah yang dimiliki oleh bank negara, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BTN Syariah. Jika keempat bank itu dimergerkan, akan memiliki aset sekitar Rp 115 triliun. Tidak cukup besar untuk menjadi bank syariah yang besar. Cara ini juga tidak akan meningkatkan pangsa pasar.

Alternatif lain adalah mendirikan bank syariah baru yang tentu harus bermodal besar, minimal Rp 20 triliun sehingga bisa beraset di atas Rp 200 triliun. Langkah ini tidak seribet memergerkan bank, tetapi membutuhkan dana tunai dari pemerintah. Jika dilakukan, akan menaikkan pangsa pasar bank syariah.

Alternatif berikutnya yang ekstrem adalah mengonversi bank BUMN menjadi bank syariah. Beberapa tahun lalu sempat ada wacana Bank BTN mau dikonversi, tetapi urung dilaksanakan. Wacana itu perlu dibangkitkan lagi. Bahkan bukan BTN yang dikonversi, melainkan BRI yang asetnya per September 2014 mencapai Rp 486 triliun.

Menurut kajian Anna Marina dkk (2013), ada kesamaan antara BRI dan bank syariah, misalnya, customer base yang mirip, yaitu ritel, UKM, pertanian, dan perekonomian rural. BRI juga menggarap pasar bidang infrastruktur, produksi, dan perdagangan produk halal, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan.

Jika BRI dikonversi, apalagi dilanjutkan dengan mengakuisi bank syariah yang dimiliki bank BUMN, dengan perhitungan neraca Juni, aset bank syariah itu mencapai Rp 591 triliun. Pangsa pasar pun masih sekitar 13 persen. Namun, setidaknya sudah mengalahkan aset Bank Islam Malaysia yang Rp 195 triliun dan menjadi salah satu bank syariah terbesar dunia.

Langkah kedua untuk mengembangkan bank syariah sekaligus menunjukkan komitmen, pemerintah membuat kebijakan menempatkan sebagian dana APBN atau dana yang berhubungan dengan pemerintah dan BUMN di bank syariah. Langkah ini yang dilakukan Malaysia sehingga pangsa pasar bank syariah signifikan.

Ketika Anggito Abimanyu menjadi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dia mewajibkan setoran dana dari calon haji lewat bank syariah. Dari sini perbankan syariah memperoleh tambahan dana Rp 16 triliun. Terobosan seperti ini seharusnya menginspirasi otoritas keuangan untuk lebih berperan.

Barangkali kelak tidak akan terulang lagi tiga tokoh ketua umum organisasi ekonomi syariah sekaligus menduduki posisi di puncak otoritas moneter berbeda. Karena itu, sekaranglah saatnya posisi mereka dioptimalkan untuk kebaikan umat. Jadikan kesempatan ini menjadi momentum kebangkitan kedua ekonomi syariah.

Selama ini society driven sudah melakukan langkah revolusioner. Kini, giliran pemerintah dengan government driven melakukan langkah revolusioner untuk menggenjot pangsa pasar bank syariah sebesar negara jiran. Kita tunggu kiprah ketiga tokoh itu untuk menyinergikan kekuatan masyarakat dan pemerintah agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. (haluankepri.com)