Catatan Bank Dunia

 

Bank Dunia dalam laporan terbarunya Doing Business 2015 kembali memberikan sejumlah catatan atas rapor kemudahan berbisnis di negeri ini.  Diantaranya soal  kondisi infrastruktur yang buruk telah menghambat perdagangan antarwilayah di Indonesia.  Bahkan, dua pelabuhan yang menjadi jantung pelayaran nasional--Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak-- dianggap sudah tak lagi memadai.

Peringkat kemudahan memulai bisnis yang disiarkan lembaga keuangan internasional itu, sejatinya tidak sekadar menyiratkan "pesan" optimisme bahwa pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memulai tugasnya dengan semangat baru karena peringkat memulai bisnis membaik. Namun di balik itu  terkandung pula pesan bahwa pemerintahan baru harus bekerja ekstrakeras, superserius, dengan program-program jitu dan terukur.

Jelas,  tidak ada yang luar biasa dalam laporan Bank Dunia tersebut,  seperti juga pada laporan-laporan sebelumnya. Karena kita seperti membaca sepotong berita basi berkali-kali,  hingga menjadi bosan, dan menganggapnya sebagai hal biasa. Bukankah kendala  infrastruktur selama ini menjadi masalah klise yang tidak kunjung diselesaikan?

 

Meski demikian,  kita  tetap pesimistis, apalagi apatis. Catatan Bank Dunia bahwa infrastruktur di Indonesia memang  masih buruk, perdagangan antarwilayah masih bermasalah, dan kapasitas pelabuhan-pelabuhan utama sudah berlebih, justru harus menjadi cambuk bagi pemerintahan baru. Apalagi pemerintahan Jokowi-JK telah memasukkan konsep transportasi laut yang disebut "tol laut" dalam platform pembangunan ekonominya.

 

Tol laut--jalur kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia--bisa menjadi jawaban atas catatan Bank Dunia tentang kelemahan infrastruktur di Indonesia. Juga tentang perdagangan antarwilayah atau antarpulau yang masih bermasalah, dan sudah berlebihnya kapasitas pelabuhan-pelabuhan utama di Tanah Air.

Tidak hanya itu. Tol laut dapat mendatangkan multimanfaat, seperti menekan biaya logistik antarpulau, merangsang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas daerah, dan menciptakan konektivitas. Tol laut juga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar, memacu pertumbuhan industri biota laut, mendorong industri pariwisata, dan menghidupkan industri transportasi laut.

Bank Dunia melalui laporannya mengungkapkan, peringkat kemudahan memulai bisnis di berbagai negara yang diantaranya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-114 dari 189 negara. Posisi ini lebih baik dari tahun lalu yaitu 117. Membaiknya peringkat Indonesia ini memang hasil kerja keras pemerintahan sebelumnya.  Ada beberapa hal yang membuat investor kini lebih mudah memulai bisnis di Indonesia sehingga peringkat negara ini melompat lebih tinggi. Pertama, adanya perizinan secaraonline. Kedua, adanya perbaikan di bidang perpajakan, antara lain kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ketiga, adanya kemudahan di sektor kelistrikan.

 

Namun, tanpa bermaksud mengecilkan peran pemerintah selama ini, perbaikan peringkat yang sepintas lalu cukup melegakan itu sebenarnya masih terselip persoalan daya saing, setidaknya jika dikaitkan dengan peringkat negara-negara lain di ASEAN yang jauh lebih baik.  Singapura berada di urutan teratas,  Malaysia ke-18, Thailand ke-26, Vietnam ke-78, dan Brunei Darussalam di peringkat ke-101. Indonesia  hanya lebih baik dari Kamboja (ke-135), Timor Leste (ke-172), dan Myanmar (ke-177).

Catatan Bank Dunia sesungguhnya juga merupakan peringatan keras bagi Indonesia yang tak lama lagi masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Jika peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis terus kedodoran, para investor mungkin tak akan sudi datang ke negeri ini. Mereka akan lebih memilih Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, atau Brunei Darussalam yang lebih ramah bisnis.

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…